Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Tri Rismaharini ternyata punya gaya yang sama dalam memimpin. Keduanya kerap marah dan mengeluarkan kata-kata keras nan pedas saat melihat ketidakberesan yang dilakukan bawahannya.

Saya merinding saat melihat Risma (melalui tayangan di Youtube membentak anak buahnya yang tidak becus melayani warga Surabaya yang akan mengurus e-KTP. Gaya mengumpat Risma tidak jauh beda dengan Ahok. Tangannya bergerak ke sana kemari menuding-nuding anak buahnya.

Pada hari itu (Selasa 20 September 2016), Risma benar-benar mengamuk saat ia mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Wali kota yang akrab disapa Risma ini, sebagaimana diberitakan kompas.com, marah besar karena melihat pelayanan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) lamban yang mengakibatkan antrean warga.

Ia tak sungkan-sungkan menyebut anak buahnya yang tidak becus melayani warga kota yang dipimpinnya itu dengan kata-kata “tolol”, “dosa”, “nggak profesional”, dan sebagainya.

Dari situ, saya akhirnya bisa memahami mengapa Risma tidak mau direlokasi ke Jakarta ketika ada pihak-pihak tertentu di intern PDIP yang mendesak agar perempuan berhijab itu sudi dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta.

Risma rupanya sadar betul bahwa masih banyak pekerjaan rumah di Surabaya yang belum tuntas dikerjakan. Apalagi saat ditarik-tarik ke Jakarta, Risma menjabat sebagai wali kota Surabaya untuk kali yang kedua baru tujuh bulan. Ibarat kandungan, sang jabang bayi belum saatnya lahir.

Risma tahu diri bahwa bekerja melayani warga Surabaya jauh lebih penting dan terhormat daripada memenuhi ambisi politik segelintir orang-orang di partainya. Padahal, kalau Risma mau diusung ke Jakarta, sangat mungkin ia akan memenangi kontestasi Pilkada Serentak 2017 di Jakarta.

Berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking, akseptabilitas Risma dan Ahok sama-sama 64 persen. Jika pemilihan gubernur DKI Jakarta dilakukan hari ini, Risma menempati posisi nomor urut dua. Andai saja Risma ke Jakarta dan dipoles tim suksesnya, maka besar kemungkinan Risma yang akan keluar sebagai juara.

Tanpa Risma, greget pilkada di Jakarta memang tidak begitu kuat, apalagi dua pasang cagub-cawagub yang dimunculkan untuk menandingi Ahok, terkesan dipaksakan dengan misi utama yang penting bukan Ahok. Pasangan Agus Harimurti-Sylviana dan pasangan “gothak gathuk” Anies Baswedan-Sandiaga Uno dimunculkan di detik-detik terakhir menjelang loket pendaftaran cagub di KPUD Provinsi DKI Jakarta ditutup.

Namun, Risma rupanya tidak peduli dengan angka-angka survei. Sama tidak pedulinya dengan Ahok yang terus menggusur warga Jakarta yang melanggar hukum karena menduduki tanah negara.

Terakhir Ahok menggusur ratusan rumah liar warga Bukit Duri, Manggarai, Jakarta Selatan, tanpa kompromi. Beruntunglah, Ahok konsisten dengan kata-katanya: “Saya tetap akan menggusur warga yang tinggal di bantaran kali, tapi nanti kalau rumah susun sudah dibangun.”

Khusus untuk warga Bukit Duri yang tergusur, Ahok telah menyediakan rumah susun di Rawa Bebek. Tersiar kabar, banyak warga Bukit Duri yang menolak direlokasi ke Rawa Bebek.

Saya membayangkan andai Risma jadi gubernur Jakarta, ia pasti akan bergaya seperti Ahok lalu marah-marah: “Dasar warga nggak tahu diuntung, dikasih rumah yang lebih layak huni, kok menolak, ingin terus tinggal di kawasan kumuh!”

Risma pun pasti akan nyap-nyap jika ada aktivis yang mengklaim dirinya sebagai “pembela wong cilik” menjual kemiskinan di Bukit Duri dan akan mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Saya kerap bertanya-tanya apakah seorang kepala daerah, seperti gubernur, harus marah-marah dan membacot ketika melihat ketidakberesan, dan hal itu lalu dijadikan kriteria “jangan pilih” calon pemimpin model begitu dalam pilkada?

Dan banyak juga yang mengkritik Ahok bawasannya, Ahok tak beretika, memecat bawahannya semaunya. Ahok memang selalu diperdebatkan. Pertanyaan pun bermunculan, kok Risma membentak bentak bawahannya, jarang sekali yang mengkritik? Giliran Ahok gunakan nada keras, semua itu diangkat dengan berbagai dalil dan menjadi viral di media sosial. Miris bukan? Ke mana orang-orang yang mengkritik Ahok?

Jawabnya salah datu teman saya, anak muda yang bersimpati kepada Ahok. Dia bilang: “Kita memilih seorang pemimpin publik; bukan memilih seorang pacar, calon suami atau teman!”