Sehari setelah KPU menetapkan pemenang pilpres 2019, para penggila jabatan langsung bersuara. Ada yang meminta jatah 10 menteri, ada yang ingin paling banyak jatah menteri dari parpol lain, dan ada pula yang malu-malu anjing. 

Beda malu-malu anjing dan kucing pada suara yang dikeluarkan. Anjing yang di luar pagar menggonggong agar dibukakan pintu gerbang. Ada pula anjing yang di dalam gerbang dan terus menggonggong seolah mengabarkan ada pencuri. 

Sementara itu, kucing yang selama ini sudah di dalam rumah pura-pura tak merekomendasikan camen (calon menteri). Padahal matanya terus memantau ikan di atas meja.

Jabatan memang menggiurkan. Tak peduli apa pun agamanya, jabatan dapat membutakan hati nurani. 

Dalam perebutan kursi menteri periode 2019 - 2024, bukan hanya diikuti parpol koalisi. Bahkan ada ormas Islam yang jelas-jelas ingin jabatan menteri. Dengan nada sedikit memaksa, ormas tersebut mengatakan bagaimana jasanya selama proses pilpres 2019.

Kapitalisme dan materialisme sukses menanamkan kerakusan dalam diri kita. Salah paham kesuksesan berakibat pada penuhanan uang, jabatan, dan nama besar.

Politisi kita terjebak dalam ilusi kebahagiaan. Mereka kira uang, jabatan, dan nama besar serta kekuasaan dapat membahagiakan. Buktinya, mereka sekarang sibuk berebut posisi menteri.

Mereka ternyata dalam ketakutan. Takut jika tidak mendapatkan posisi yang diinginkan. Akhirnya, mereka berlomba-lomba menggonggong dan berharap Jokowi memperhatikan.

Mereka telah kehilangan empati. Setidaknya rasa malu telah sirna. Harusnya mereka malu pada keluarga korban 21 - 22 Mei, mereka patut malu pada keluarga korban yang menyelenggarakan pemilu.

Anehnya lagi, masih banyak pula yang memuja mereka. Pemilu yang akan datang kembali dipilih parpolnya. Dan kembali kita saksikan kerakusan mereka, selanjutnya berulang lagi.

Euforia kemenangan dan kesedihan kekalahan hanya dirasakan pendukung fanatik. Para elite dalam ketakutan, kekhawatiran, penuh curiga, semua bercampur baur dalam diri mereka.

Uang dan jabatan serta ketenaran sejatinya hanya alat bukan tujuan dalam berpolitik. Dengan ketiganya, manusia berbuat untuk kemaslahatan bersama sebagaimana tujuan kita berpolitik.

Namun apa yang sedang terjadi, mereka menyelundupkan oligarki di rumah besar demokrasi. Saya tidak katakan ini hanya terjadi karena Jokowi menang. Jika Prabowo menang, hal yang sama juga bakal terjadi. 

Politik kita memang sedang kacau. Politik kita didominasi politisi yang ketakutan. Politisi yang takut miskin, takut tak dikenal, takut tak meraih jabatan, dan akhirnya mereka menciptakan ketakutan pada rakyat.

Oligarki yang mereka selundupkan dibantu para bohir telah mengaburkan makna demokrasi. Benarlah apa yang dikatakan Noam Chomsky (1991), bahasa politik selalu bermakna ganda; pertama, makna yang sebenarnya; dan kedua, makna yang bertujuan melayani kekuasaan.

Oligarki dibungkus demokrasi. Mereka menjual kata demokrasi sementara yang dipraktikkan oligarki. Kita hanya mampu menghela nafas ketika para elite berebut posisi menteri.

Banyak yang ribut ketika pilpres bahkan sampai putus pertemanan. Namun semua diam ketika pertunjukan berebut posisi menteri. Padahal selama ini, yang paling sering tertangkap karena korupsi adalah menteri bukan presiden.

Wahai pendukung Jokowi, cukupkah kalian dengan kemenangan? Wahai pendukung Prabowo, sedihkah kalian? Pilpres sudah berakhir, namun kehidupan berbangsa belum.

Kita tidak boleh senang dengan kemenangan sementara atau bersedih dengan kekalahan. Kita harus memberantas praktik oligarki, basmi para bohir, barulah kita boleh berkata, "aku Pancasilais."

Percuma Jokowi atau Prabowo menang jika praktik perebutan posisi menteri masih seperti 'anjing' berebut tulang. Tentu saja sangat bertentangan dengan semangat demokrasi.

Bahkan pemilu bukanlah inti demokrasi. Pemilu hanya bagian kecil dari demokrasi, hanya salah satu mekanisme dalam berdemokrasi. Itu artinya, pasca pemilu, kita masih memiliki hak, yaitu mendapatkan pemerintahan yang berintegritas.

Namun politisi kita telah menyelundupkan oligarki. Demokrasi hanya legitimasi praktik oligarki. Dengan sesuka hati, mereka pamer kuasa sementara rakyat harus berhadapan dengan inflasi.

Mereka berebut kursi menteri sementara rakyat dibiarkan berhalusinasi tentang keadilan. Rakyat disuguhi halusinasi pemerintahan super bersih, kesejahteraan, kesetaraan, penegakan hukum, dan mimpi indah lainnya.

Bagaimana mereka bicara keadilan sementara kasus Novel Baswedan tak kunjung terungkap? Bagaimana mereka bicara kesetaraan sementara beda paham agama masih terjadi kekerasan tanpa kehadiran negara?

Pasca ketegangan politik, kini datanglah kegalauan politik. Galau menentukan, apakah kita sebenarnya sedang berdemokrasi atau beroligarki. Para elite juga galau jika parpol tidak dapat jatah menteri. Kalaupun dapat, apakah sesuai dengan keinginan?

Harusnya kegalauan menjadi sumber inspirasi dan kreativitas. Namun yang terjadi malah pemuasan rasa takut kehilangan kekuasaan, kebanggaan, ketenaran. 

Lihatlah bagaimana para seniman ketika galau melahirkan karya seni mereka. Para penyair akan indah sekali syairnya ketika galau. Dan Ibrahim juga galau sebelum akhirnya menemukan Tuhan yang benar.

Dan tulisan ini juga lahir dari kegalauan saya menyaksikan kerakusan para elite berebut kursi. Lebih galau lagi ketika mereka yang berdakwah, "jauhi sifat tamak", dengan seabrek kitab agama yang dihafal malah ikut dalam kompetisi kerakusan.