2 tahun lalu · 206 view · 6 menit baca · Filsafat ipt.jpg
Foto: insideindonesia.org

Berdamai dengan Identitas

Permohonan Maaf pada Tragedi 1965

Suatu kali usai kemenangan Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad pada Olimpiade Rio 2016 menurut saya tidak memberikan kesadaran rasa cinta tanah air. Saya pun menuliskan status pada akun facebook saya bahwa saya tidak sepakat jika kemenangan Liliana-Owi dikaitkan dengan masalah keberagaman yaitu Kristen dan Muslim, ras Cina dan Sumatera.

Pikiran ini sederhana saja, kemenangan Owi dan Liliana ini tidak ada hubungan secara langsung dengan keberagaman. Jargon keberagaman itu terlalu sering diulang-ulang sampai saya khawatir hilang esensi dari nasionalisme itu sendiri.

Ketika identitas-identitas seperti ini terus diulang-ulang saya berkesimpulan masih ada kelompok masyarakat yang mendapatkan label (atau bisa jadi memberi label sendiri) sebagai minoritas dalam aspek agama ataupun ras yang menumbuhkan perasaan insecure terhadap lingkungan masyarakat. Hal ini mengakibatkan golongan tersebut membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus.

Hal ini senada dengan beberapa kampanye dalam Pilkada DKI yang mengusung nilai-nilai keberagaman dan toleransi dalam pasangan petahana.

Beberapa meme di social media menyebar dengan pesan; Inilah Bhinekka Tunggal Ika, ketika Ahok [Basuki Tjahaja Purnama] berdoa dengan cara Kristiani, sementara Djarot Saiful Hidayat berdoa dengan cara Islam.

Kampanye-kampanye seperti ini menurut saya menjauhkan publik dari esensi pencarian pemimpin, karena lebih mengutamakan identitas ketimbang rekam jejak kinerja dan visi-misi program kerja kandidat.

Hal-hal terkait identitas ini yang membuat saya kerap bertanya-tanya; jangan-jangan kita sendiri tahu bahwa kita belum siap dengan perbedaan. Jadi api kampanye toleransi itu harus dijaga terus terutama pada ruang-ruang publik terkait politik ataupun non politik.

Sampai saat ini sebagian dari masyarakat juga masih memetakan minoritas dan mayoritas berdasarkan kuantitas. Mengapa kita tidak menyusun landasan berpikir yang sama untuk diri sendiri anak cucu bahwa Indonesia cuma satu. Indonesia bukan inferior. Indonesia tidak mengenal minoritas, dan Indonesia tidak memiliki warna kulit yang sama, rambut yang sama, mata yang sama satu dengan lainnya, namun sama-sama memperjuangkan kemanusiaan.

Sejarah Kemanusiaan Kita

Sekilas tentang tanggal 30 September adalah peringatan atas pembantaian dan kejahatan genosida terbesar masyarakat Indonesia dengan dalih sejarah bahwa ada sekelompok orang hendak menggantikan Pancasila menjadi ideologi Komunisme. Pembantaian yang terjadi 30 September 1965 itu meliputi pembantaian kepada tujuh jenderal hingga masyarakat sipil dan disebut sebagai ulah dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sejumlah aksi perlawanan atas komunisme dikerahkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian maksudnya adalah meski ada upaya merobohkan ideologi negara Pancasila menjadi Komunisme namun kekuatan militer dan persatuan masyarakat Indonesia tetap berhasil menggagalkan upaya tersebut.

Padahal konstruksi heroik itu hanya rekayasa dari sebuah rencana melengserkan Soekarno dan membentuk Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Desain besar lain adalah merealisasikan cita-cita negara adidaya melengserkan kekuatan komunis di Indonesia.

Permasalahan kemanusiaan 1965 pun baru menemukan titik terang setelah lebih dari 50 tahun melalui Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT) di Belanda 2015 lalu.

Pengadilan tersebut merumuskan dari pengakuan saksi dan ratusan ribu korban selama 1965-1969 bahwa ada sepuluh kejahatan HAM berat. Adapun sepuluh kejahatan HAM berat itu terdiri atas; pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.

Kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan kepada masyarakat mewabah cepat seperti jamur. Pengadilan menemukan bahwa kejahatan kemanusiaan itu dilakukan terhadap para pemimpin PKI, anggota atau simpatisan PKI, para loyalis Soekarno, anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), serikat buruh, serikat guru, kalangan Tionghoa atau yang berdarah campuran.

Pasca IPT 1965 telah dirumuskan sejumlah PR untuk pemerintah Joko Widodo. IPT menyimpulkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan berat di Indonesia pada 1965 yang melanggar hukum internasional. Indonesia masa itu telah mendorong pelanggaran HAM melalui militer yang  terorganisir dalam rantai komando dari atas ke bawah.

Para hakim IPT meyakini pembantaian 1965 terjadi karena rezim Orde Baru alias Orba bermaksud menyingkirkan segala komponen menyangkut PKI termasuk kelompok yang berupaya menentang rezim Orba. Propaganda Orba ini sengaja dilakukan agar masyarakat mempercayai sejarah yang dikonstruksikan oleh rezim dan guna melegitimasi dehumanisasi kepada anggota PKI.

Oleh sebab itu para hakim IPT merekomendasikan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti hasil temuan IPT. Lagipula tindak lanjut ini selaras dengan janji kampanye Presiden Jokowi-JK untuk menuntaskan masalah-masalah kemanusiaan di Indonesia.

Adapun PR pertama pemerintah adalah harus berlapang dada mengakui tragedi tersebut kepada masyarakat Indonesia dan dunia serta meminta maaf atas kerusakan paten yang terlanjur ditimbulkan. Presiden Jokowi atas nama bangsa Indonesia juga harus memberikan rehabilitasi dan rekonsiliasi bagi korban dan keluarganya.

Konflik Identitas

PR kedua pemerintah adalah bagaimana memberikan ruang permohonan maaf dan perdamaian atas kasus-kasus HAM tanpa memberi label agama. Menurut Suryadinata ada tiga hal penting yang tidak bisa dilepaskan dalam politik yaitu; entitas, agama, dan militer. Jika berkaca dari kasus 1965, militer adalah ujung tombak yang memainkan peran terbesar untuk menyusun desain besar sejarah dan mengubah kekuasaan politik saat itu jatuh ke tangan Soeharto.

Propaganda politik Orba sukses membentuk citra PKI sebagai musuh bersama masyarakat layaknya kuman yang harus dibasmi. Seperti halnya propaganda politik Orde Lama mencitrakan kolonialisme sebagai musuh bersama sehingga masyarakat bersatu padu melakukan perlawanan.

Efek perlawanan masif dari masyarakat terhadap PKI juga mendapat dukungan dari unsur non politis. Kaum beragama nyatanya tak lepas dari indikasi perlawanan kepada PKI misalnya dari golongan Islam dan juga golongan Kristiani. Tak mengherankan pada 1999, Gus Dur meminta maaf pada korban G30S dalam pertemuannya dengan Pramoedya Ananta Toer, penulis yang pernah menjadi tahanan politik G30S. Beginilah dialog antara Gus Dur dengan Pramoedya’

Pramoedya:     “Kita ini sudah dekat kok tapi kok orang di luar masih ribut."

Gus Dur:          "Ya sudah. Saya minta maaf dan kamu juga minta maaf."

Pram:              "Kalau saya dengan Gus Dur enggak ada masalah. Tapi yang di luar itu perlu dijelaskan."

Pram:               "Apa komentar tadi tentang permintaan maaf itu sebagai Gus Dur secara pribadi atau PBNU atau                           bagaimana?"

Gus Dur           :"Ya sudah, kalau enggak mau repot anggap saja itu sebagai komentar dari PBNU."

Disitulah saya berpikir mengapa Gus Dur harus mengatasnamakan permintaan maaf itu datang hanya dari kubu Nadhatul Ulama saja, padahal banyak pihak yang bertanggung jawab melanggengkan kejahatan itu, termasuk golongan kaum Kristiani.

Pada salah satu blog, saya juga pernah membaca adanya gugatan kepada golongan Kristiani, dalam hal ini golongan Katolik yang tidak berbesar hati meminta maaf atas kejadian 1965 seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Beberapa kritik menyerang tokoh-tokoh Katolik misalnya Harry Tjan Silalahi.

Di situlah saya jadi mempertanyakan kembali esensi minta maaf mengapa harus membawa embel-embel; ‘Yang muslim sudah minta maaf, mana yang Katolik?’. Hal-hal seperti inilah yang menurut saya menjadi benih konflik-konflik horizontal.

Saya lebih sepakat dengan pendapat Coen Husain Pontoh, dalam website Indoprogress diceritakan beberapa tokoh misalnya Harry Tjan Silalahi, Sulastomo dan Salim Said berusaha menyampaikan bahwa tragedi 1965 disebabkan oleh tidak beradabnya manusia Indonesia saat itu -bahkan sampai saat ini-.

Coen menilai ada indikasi keengganan pelaku sejarah untuk meminta maaf karena mereka pun merasa menjadi korban. Coen tidak membeda-bedakan agama, tetapi mempertanyakan inisiatif semua pelaku ataupun yang terlibat dalam rantai kejahatan itu. Di sinilah ada titik tegang ‘mengapa sulit meminta maaf?’ dengan indikasi 'membanding-bandingkan respon dari identitas agama lain.'

Ternyata kata maaf menjadi begitu mewah dan mahal. Ada kekecewaan karena permintaan maaf pada tragedi 1965 membutuhkan proses yang lama, bukan dari generasi muda, melainkan dari golongan tua yakni para pelaku sejarah. Jika pelaku sejarah enggan untuk meminta maaf, lantas, apakah kita berhenti pada pengabaian untuk rekonsiliasi tersebut? Tentu saja tidak demikian, kita justru harus memulai perdamaian itu tanpa melihat label identitas.

Saya tidak bisa membayangkan andaikan saya adalah keturunan dari golongan yang ikut membantai PKI, apakah identitas yang saya bawa ini membuat saya layak memperjuangkan hak-hak mereka yang menjadi korban dan keturunan korban? Sekat-sekat itu harus dirobohkan satu-satunya dengan cara meminta maaf dan perdamaian.

Permintaan maaf dan rehabilitas sejarah dalam setiap golongan menyikapi tragedi 1965 sangat diperlukan untuk memperbaiki narasi sejarah kita kepada anak dan cucu. Sebelum berdamai dengan sejarah, alangkah baiknya kita berdamai dengan identitas. Kita harus berdamai bahwa dari golongan apapun, Islam, Katolik, Hindu, Buddha.

Sesungguhnya kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mengenal identitas suku, ras, dan agama. Begitu pula dengan perjuangan atas kemanusiaan, tidak mengenal identitas suku, ras, dan agama. Jangan sampai identitas menjadi beban yang menyulitkan permintaan maaf antar generasi maupun lintas generasi dalam tragedi 1965. Manusia hakikatnya memperjuangkan manusia. Manusia membela hak-hak kemanusiaan sesama manusia.

Sumber:

Widyawati, Nina. Entitas dan Agama Sebagai Isu Politik Kampanye JK-WIRANTO pada Pemilu 2009. 2014. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014

Putusan IPT kasus 1965: "Negara bersalah atas 10 kejahatan HAM berat”. BBC Indonesia. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160720_indonesia_putusan_ipt1965

Hasil IPT 1965 dan catatan untuk Jokowi. Rappler.com. http://www.rappler.com/indonesia/112732-keputusan-ipt-1965-catatan-untuk-jokowi

G30S 1965, NU Meminta Maaf?. Tempo.co. https://m.tempo.co/read/news/2015/10/04/078706333/g30s-1965-nu-meminta-maaf

Memahami Kembali Peran NU pada Detik-detik September-Oktober 1965. Indoprogress. http://indoprogress.com/2014/11/memahami-kembali-peran-nu-pada-detik-detik-september-oktober-1965/