Akademisi
1 bulan lalu · 187 view · 3 min baca menit baca · Politik 16696_82640.jpg
Ilustrasi: romokoko.com

Beradu Lincah Menyodorkan Calon Menteri ke Presiden

Kendati beberapa hari ke depan akan dilaksanakan sidang gugatan kecurangan Pemilu Presiden yang dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN), kubu Prabowo Subianto, sepertinya agak sulit untuk mengubah hasil yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Mei 2019 silam.

Begini, ini bukan yang pertama bagi Prabowo. Tahun 2014 silam, selisih 8 juta suara dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi hasilnya kalah di persidangan. Apalagi pertarungan Pilpres tahun ini (2019), selisih angkanya sangat tajam, yaitu kalah 16 juta suara. 

Ibarat sepak bola, sudah ketinggalan 4-0 di menit 89, dan waktu normal tersisa 1 menit ditambah waktu extra time paling banyak 5 menit, rasa-rasanya sangat mustahil untuk comeback, kecuali menggunakan sistem sepak bola gajah.

Dan sangat besar kemungkinan bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya adalah Joko Widodo dan wakilnya adalah Ma'ruf Amin.

Inilah saatnya bagi Jokowi untuk menyiapkan Kabinet Kerja jilid II dengan strategi matang dan penuh pertimbangan. Ia tidak boleh tidak harus segera mengganti sejumlah menteri yang terdeteksi korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menunggu mereka berganti status menjadi tersangka justru akan memperkeruh history politik Jokowi, khususnya dalam isu pemberantasan kasus korupsi.

Agenda bersih-bersih di kabinet justru lebih mendesak dan genting dibanding urusan lain, seperti pemindahan ibu kota yang konsepnya masih jauh dari kata matang. Dari pemilihan tempat ibu kota yang baru saja, masih menimbulkan sejumlah masalah. 

Tanah Bumbu misalnya, kabupaten yang diisukan menjadi ibu kota ini masih tertatih-tatih mengurus banjir akibat tambang yang merajalela di sana. Pun dengan daerah Kaltim, Samarinda misalnya, juga dilanda banjir sebab masalah tambang yang tidak pernah tuntas.

Agenda bersih-bersih kabinet ini juga lebih penting untuk diselesaikan ketimbang urusan memantau ucapan kubu sebelah yang kecewa terhadap hasil pemilihan presiden.


Diolah dari berbagai sumber, setidaknya ada empat menteri yang bermasalah. Tiga menteri bermasalah dengan isu korupsi, satu menteri bermasalah dengan isu kinerja yang kurang bagus.

Tiga menteri yang terduga terlibat dalam kasus korupsi adalah; pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Ia terduga mengetahui korupsi dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia. 

Kedua, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menteri yang satu ini terduga ikut aktif dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini diduga setelah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Praktik tak elok ini juga diduga dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiaston yang dituding menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kebijakan gula rafinasi.

Adapun menteri yang bermasalah dengan kinerja adalah Menteri Budi Karya Sumadi. Dalam masa mudik lebaran tahun ini, masyarakat menjerit dengan tidak becusnya menteri yang satu ini untuk mengatur harga tiket pesawat yang makin mahal.

Presiden Jokowi semestinya bersikap tegas terhadap para menterinya yang sudah banyak mempunyai catatan negatif; halalkan atau tinggalkan. Eh, maksud tegas di sini adalah meminta menteri tersebut mundur secara terhormat, atau dipecat langsung oleh presiden.

Jangan sampai jejak ini berlanjut lagi seperti kasus Menteri Sosial di era Idrus Marham. Ia ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai pelaku korupsi kasus pembangkit listrik tenaga uap di Riau pada bulan Agustus tahun lalu.

Jokowi harus berani keluar dari sistem praktik bagi-bagi kursi kekuasaan menteri kepada partai politik pendukungnya. Meski sulit, di era Kabinet Kerja jilid 1, ia memasukkan 27 menteri dari kalangan profesional. Dan nyatanya, menteri dari kalangan profesionallah yang justru mendominasi mendapatkan catatan prestasi yang luar biasa. 

Sebut saja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ketiga menteri ini dengan pertimbangan prestasinya sangat layak dipertahankan oleh Jokowi.


Selain mempertahankan dari kalangan profesional, Jokowi tampaknya juga akan mempertahankan menteri-menteri dari kalangan partai pendukungnya, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Strategi yang selanjutnya yang harus dilakukan Jokowi dalam bongkar pasang menteri kali ini penting untuk melirik kader muda bangsa potensional dan cerdas yang bisa menduduki beberapa pos kementerian. Usianya di kisaran 20-40 tahun. 

Bisa jadi, jika Susilo Bambang Yudhoyono bisa move on dari luka lamanya dengan Megawati Soekarnoputri, putra SBY yang sekarang aktif dalam politik, setelah menyatakan keluar dari tentara, Agus Harimurti Yudhoyono, berkesempatan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Selain muda, AHY juga sosok yang cerdas dalam bidangnya.

Apalagi, akhir-akhir ini hubungan koalisi Indonesia Adil Makmur besutan Prabowo Subianto sedang kurang harmonis dengan Partai Demokrat. Sesama rekan koalisi, ada isu mereka pecah kongsi sehingga ada kabar yang beredar bahwa mereka udah putusan dan kecil harapannya untuk CLBK

Dan terakhir yang tak kalah penting adalah isu etnisitas dalam porsi kabinet Jokowi nanti. Jangan sampai kabinet kerja menjadi sebuah singkatan yang tak enak dieja, yaitu kabinet Keraton Jawa [Kerja]. 

Jokowi harus aktif berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pelosok Indonesia, agar porsi etnisitas bisa seimbang. Sebab kita Indonesia yang beragam.

Artikel Terkait