Menjelang perhelatan Pilkada DKI tahun 2017, yang mana tahapannya saat ini sedang berjalan, ingatan  saya tertuju kepada Samuel P. Huntington. Ia  pernah mengutarakan pemikirannya tentang   Benturan peradaban atau clash of civilizations sebagai sebuah teori, bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca-Perang Dingin.

Dalam perspektif Huntington, ia membagi dunia ke dalam setidaknya sembilan  peradaban ( di sini https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Clash_of_Civilizations_map.png),  atau identitas terkemuka, dengan peradaban utama yang menjadi sorotan dalam teorinya yang paling rentan untuk berbenturan adalah peradaban Islam dan Barat.

Huntington, dalam teorinya terlihat menyederhanakan  baik Islam maupun Barat sebagai suatu kekuatan tunggal, sehingga peradaban akhirnya tereduksi sebagai suatu paham keagamaan, masih berdasarkan tingkat kerentanan konflik menurut  Huntington, yakni seakan-akan menjadi  benturan antara Islam vs Kristen,  di mana Kristen seperti disematkannya kepada peradaban Barat, dengan  Israel yang juga dimasukkannya ke dalamnya.

Meski perspektif Huntungton ini tidak sepenuhnya benar, namun tidak sedikit kelompok, organisasi yang memahaminya demikian, sebut saja kelompok Boko Haram di Afrika, Taliban di Afghanistan, ISIS di Irak dan Suriah dan simpatisannya yang ada di berbagai negara.

Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kelompok-kelompok demikian sebenarnya  sudah tidak lagi murni berdasarkan kepentingan fundamentalisme agama, namun sudah bercampur dengan kepentingan ekonomi dan politik. Dan bahkan sebenarnya lebih dominan, walaupun yang selalu dimunculkan adalah sentimen agama sehingga basis dukungan dan simpati bisa tetap terpelihara.

Dalam konteks Pilkada DKI, teori Huntington bisa menjadi relevan ketika SARA ( suku, agama, ras dan antar golongan) khususnya etnis dan agama kembali  mengemuka. Perspektif Huntington menjadi relevan ketika kepentingan ekonomi dan politik berusaha menggandeng kepentingan agam, dan mulai menggalang kekuatan sebagai kesamaan identitas guna menolak kepemimpinan Ahok, serta kelanjutannya untuk lima tahun ke depan melalui Pilkada DKI 2017.

Entahlah, jika situasi seperti event  Pilkada DKI ini ikut dalam pengamatan Huntington ketika ia membangun teorinya. Karena sesungguhnya, yang terjadi adalah benturan kepentingan politik dan ekonomi yang diboncengkan melalui peradaban (baca:agama).

Legitimasi peradaban ini menjadi signifikan, karena benturan ekonomi dan politik melalui jalur yang tersedia diyakini tidak cukup kuat untuk bisa menyingkirkan petahana. Dengan demikian, perlu mendapatkan ruang peradaban atas dasar kesamaan tujuan untuk bisa dikemas sebagai perjuangan bersama guna menyingkirkan petahana melalui proses politik, sebagai benturan mendasar  yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori yang dimaksudkan Huntington.

Dalam konteks Pilkada DKI, masih dalam perspektif Huntington, identitas peradaban bisa dikategorikan ke dalam tiga kekuatan utama yang mengemuka antara lain: Etnis dan Agama, ekonomi dan politik. Sangat bisa, antar identitas membaur, walau tidak selalu dalam kadar seimbang. Misalnya, etnis-agama dengan salah satu kepentingan, baik ekonomi maupun politik, bahkan juga bisa ketiganya, yang sudah pasti membuat hipotesanya Huntington menjadi tidak relevan.

Namun, menjadi relevan ketika yang mengemuka adalah benturan etnis-agama petahana dengan pihak-pihak yang hendak menguncinya di ruang itu, dengan menaruh kepentingan ekonomi dan politik mereka di dalamnya.

Kita bisa melihat eskalasi ajakan untuk tidak memilih pemimpin kafir, etnis Cina, atau sekaligus keduanya. Bahkan, dimana-mana mulai marak gerakan untuk menggiring opini, bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah benturan peradaban yang terkonsentrasi dalam ruang etnis- agama warga mayoritas dengan petahana.

Kita semakin terbiasa melihat secara kasat mata benturan dimaksud dikumandangkan dengan mengikutsertakan  affirmasi dari tokoh-tokoh agama dan etnis, sebagai konfirmasi bahwa yang sedang terjadi benar merupakan benturan peradaban.

Di pihak lain, koalisi pengusung Ahok akhirnya berhasil mencapai kesimpulan, yakni dengan memasangkan Ahok bersama Djarot sebagai salah satu upaya guna membantah dan meredam opini yang sedang dibangun, yakni apa yang sedang terjadi di Pilkada DKI adalah benturan peradaban.

Walaupun belum cukup, namun setidaknya bisa menjadi bantahan awal terhadap kelompok-kelompok yang bermaksud mengunci isu Pilkada DKI kali ini ke dalam ruang peradaban. Dan memang, bagi petahana,  kali ini akan lebih menyulitkan dibanding pilkada tahun 2012, karena ketika itu yang menjadi cagub adalah Pak Jokowi. Moncong senapan yang diarahkan ke Ahok selalu gugur saat bersentuhan dengan baju rompinya Pak Jokowi, sehingga tidak bisa secara telak mengenai Ahok, karena harus menembus Pak Jokowi terlebih dahulu.

Sekarang situasinya berbeda. Ahok selaku petahana  yang akan maju  menjadi nomor satu, tidak lagi bisa berharap banyak seperti di 2012. Tidak ada lagi Pak Jokowi yang bisa melindunginya. Demikian juga dengan Djarot, cawagub yang akan mendampinginya, tidak bisa terlalu banyak diharapkan untuk mampu melindungi Ahok. Posisinya yang ada di samping, atau di belakang Ahok, tidak seperti Pak Jokowi yang berada di depan Ahok waktu itu.

Eskalasi isu benturan peradaban yang digunakan untuk menyerang Ahok sebenarnya sudah dimulai, jauh sebelum Ahok maju menjadi cagub. Bagaimana supaya Ahok tidak bisa tampil dalam kontestasi Pilgub 2017 melalui jerat hukum, namun akhirnya, semua upaya tersebut gagal.

Politisi yang frustrasi karena  tidak berhasil membendung Ahok melalui jalur formal dan legal,  akhirnya memasuki ruang peradaban. Forum RT RW DKI Jakarta yang mengkampanyekan agar tidak memilih Ahok dengan sentimen etnis-agama. Demikian juga Bamus Betawi yang ikut-ikutan bermain isu etnis. Hingga video mahasiswa Universitas Indonesia dan UNJ yang menyerukan tolak Ahok karena kafir.

Dan yang teranyar, seruan menolak petahana melalui Risalah Istiqlal. Bisa diprediksi, berbagai aksi lain  akan bermunculan untuk menggemakan urgensi kebersamaan guna melawan petahana yang hendak dipatenkan menjadi ancaman terhadap peradaban mayoritas warga.

Memang, tidak keseluruhan perlawanan terhadap Ahok dilakukan di jalur peradaban, ada juga banyak ruang untuk mengkritisi kinerja, kebijakan dan kepemimpinan Ahok selama ini. Namun, komparasi yang sangat jomplang  terhadap kinerja pemimpin-pemimpin sebelumnya, menjadikan hal itu tidak terlalu menjanjikan bila menjadi fokus utama untuk digugat dan dipertentangkan. Oleh karena itu, satu-satunya ruang yang memberi harapan besar untuk bisa meredam petahana adalah ruang peradaban.

Dan memang juga, terlalu sulit menyembunyikan dan mendustakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ahok sejak menjadi Gubernur DKI. Walau sekalipun hal itu dilakukan dengan cara yang intelek, seperti yang baru-baru ini dicoba oleh Anies Baswedan dengan mencoba mengecilkan peran Ahok dan mengkreditkannya kepada Fauzi Bowo.

Publik segera bereaksi, dan memang juga system yang ada di mesin pencari google seakan mengkonfirmasi ketidakjujuran Anies Baswedan mengungkapkan hal ini kepada publik. Publik segera membaca motif terselubung Anies Baswedan, dikaitkan dengan posisinya yang saat ini menjadi pesaing Ahok.

Sebagai ibukota NKRI, Pilkada DKI menjadi krusial bagi semua kepentingan. Antara kelompok yang hendak membangun opini sebagai benturan peradaban, kontra masyarakat lintas peradaban yang rasional, dan  tetap berupaya meletakkannya sebagai event politik yang tidak ada kaitannya dengan peradaban sehingga tidak relevan untuk dibenturkan.

Event ini bertambah seru, karena yang ikut serta bukan saja mereka yang berkepentingan secara langsung, yakni warga DKI. Bahkan event ini seakan sudah menjadi isu dan event nasional, yang membuat peristiwa yang sama di tempat lain dengan waktu bersamaan  kurang mendapat sorotan.

Lalu seperti apa solusinya?

Benturan tentu tidak harus selalu dihindari, sebab ada kalanya melalui benturanlah suatu hal akan bisa diluruskan atau diletakkan pada tempatnya. Dan juga, benturan tidak harus selalu dimaknai dengan kekerasan secara fisik, yang sudah barang tentu harus ditolak dan dihindarkan. Perbedaan yang terjadi kali ini tidak mesti melahirkan konflik berdarah-darah, karena konflik juga bukan berarti selalu identik dengan kekerasan.

Inilah juga yang menjadi PR masyarakat, dan sudah barang tentu masyarakat memerlukan seni untuk mengelola benturan kali ini, sehingga pada akhirnya benturan ini tidak berujung pada permusuhan dan kekerasan, tetapi bangkitnya kesadaran dengan penggunakan nalar yang sehat dan rasional atas dasar kesetaraan, dan itulah yang pada akhirnya menang.

Diperlukan upaya kontra yang rasional dan edukatif  dalam bentuk dialog, eksposisi, narasi guna menyadarkan publik bahwa ajakan kelompok-kelompok yang hendak memaksakan ruang peradaban sebagai arena untuk mewujudkan kepentingan mereka adalah upaya mengelabui, dan oleh karenanya harus ditolak.

Tidak ada manfaat terlebih untuk jangka panjang, yang akan didapat dari ajakan kelompok  mereka, justru hal itu merupakan langkah mundur, bahkan sangat mundur. Ketika kita yang sudah berada di abad 21 hendak dibawa mundur ke peradaban puluhan abad silam, dengan cara mengubah perspektif kita yang sekarang untuk bisa terjadinya benturan peradaban.

Ada upaya menafikan nilai-nilai luhur budaya kita, yakni budaya dalam manifestasi yang lebih luas, menjadi suatu unsur yang membentuk pola kohesi, disintegrasi dan konflik melalui kontestasi Pilkada DKI.

Dalam jangka pendek, sudah pasti kelompok pembentur itu  memiliki obsesi untuk mempertahankan atau merebut  supremasi melalui benturan ini. Apabila mereka berhasil meyakinkan publik, maka hal ini akan sangat merugikan kita sebagai suatu bangsa, dengan anjuran sikap konfrontatif mereka terhadap peradaban yang berbeda dengan kelompoknya.

Namun sebaliknya, hal ini bisa menjadi positif ketika massa yang kontra berhasil meyakinkan publik mayoritas, bahwa apa yang mereka anjurkan adalah bentuk fallacy, berupa tipuan belaka guna berhasil mewujudkan apa yang menjadi hasrat mereka. Jika ini yang terjadi, maka akan ada kebangkitan peradaban dengan lahirnya atau menguatnya kesadaran bahwa perbedaan tidak lagi menjadi sesuatu obyek yang bisa dibenturkan ketika ada kepentingan.

Perbedaan peradaban, terutama yang menyangkut masalah agama, tidak harus  menimbulkan benturan, apalagi ketika hal itu sengaja ditarik untuk dibenturkan, padahal ruang benturya yang sesungguhnya adalah proses politik yang berkeadilan untuk semua kelompok. Bukan melalui cara-cara pengecut, dengan menariknya ke ruang peradaban dan menguncinya di sana, hanya karena melihat peluang yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan terletak, dan hanya ada di sana.

Sesungguhnya, pada masing-masing etnis dan agama yang berbeda, tentulah  terdapat unsur-unsur universal yang dapat menyatukan perbedaan sekaligus yang memampukannya bertahan dari gangguan atau ancaman internal maupun eksternal kelompoknya.

Interaksi yang sebelumnya terjadi antar individu atau antar kelompok yang beda peradaban, sudah seharusnya tidak  dinafikan dan menjadi nihil, ketika berhadapan dengan kepentingan yang berbeda. Apalagi, kepentingan itu sebenarnya bukanlah kepentingan publik melainkan kepentingan parsial kelompok-kelompok yang selama ini merasa terganggu dan terancam sumber-sumber ekonominya, dan ketika supremasi mereka terhadap yang lain tidak bisa lagi dipertahankan.

Pilkada DKI, sekalipun tidak bisa tidak terhindarkan dan akan menjadi suatu benturan, namun sangat potensial untuk tidak menimbulkan konflik, malah justru dapat menciptakan kesadaran baru akan perlunya  akomodasi antar peradaban dengan cara meletakkan proses yang terjadi di tempat yang semestinya, yakni proses politik.

Komunikasi atau media sangat berperan besar melahirkan persamaan pandangan, bukan lagi menyoroti perbedaan peradaban, tetapi bagaimana publik bisa diyakinkan untuk menggunakan perspektif yang benar, bahwa publik memiliki kesamaan tujuan atau kepentingan bersama jika petahana kelak terpilih, atau melanjutkan kepemimpinan. Sekaligus, kesadaran bersama akan kerugian yang bisa timbul jika kepemimpinan baru dihasilkan melalui proses pengelabuan, yang tujuan utamanya sengaja disembunyikan dan dibungkus melalui perbedaan peradaban.

Teori Huntington bisa menjadi relevan di Pilkada DKI jika publik tidak waspada, dan sebaliknya warga DKI, atau Indonesia dalam konteks yang lebih luas bisa memberi pesan pada Huntington dan penganut teorinya, bahwa pemikirannya tersebut tidak berlaku untuk Indonesia, karena keberadaan Indonesia justru terpelihara oleh perbedaan budaya, peradaban leluhur kita yang menghargai kebhinnekaan.