Papua dan Aceh sepertinya tak pernah jauh dari konflik vertikal dan pertumpahan darah. Dua daerah yang sangat berhasrat pisah dari Jakarta itu seolah tak pernah sunyi dari berita gesekan daerah-pusat.

Di Aceh, kericuhan kembali terjadi atas nama bendera. Seorang anggota parlemen Aceh diduga dipukul oknum polisi dalam kericuhan yang terjadi pada saat peringatan 14 tahun perjanjian damai antara RI-GAM.

Aksi saling dorong mahasiswa dan polisi terjadi di depan gedung DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Saat itu terjadi, Ketua Komisi I, Azhari Cagee, berusaha melerai kericuhan. Nahas, ia malah menjadi korban kedua pihak yang saling dorong.

Konflik polisi dan mahasiswa katanya terkait bendera Aceh yang kini belum direstui pemerintah pusat. Mahasiswa bersikeras ingin bendera itu berkibar, sementara pihak kepolisian menginginkan sebaliknya.

Melalui pembubaran paksa, akhirnya kericuhan tak terhindari. 5 mahasiswa sempat ditangkap sebelum akhirnya dibebaskan pukul 03:00 dini hari.

Apa yang terjadi pada 15 Agustus 2019 menjadi babak baru hubungan sipil dan aparat keamanan. Jika kita merujuk laporan Freedom House pada tahun 2019, kebebasan politik dan sipil di Indonesia mengalami penurunan 2 poin (62) dari 64 (2018).

Isu bendera Aceh kembali muncul setelah SK Mendagri Nomor 188.34‑4791 Tahun 2016 tentang pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh beredar. 

Sedikit aneh memang ketika SK tersebut baru muncul pasca pilpres. Padahal diterbitkan tahun 2016, apakah hal itu bagian strategi menjaga stabilitas pemilu 2019? Agar rakyat Aceh tidak memboikot pemilu.

Keabsahan SK tersebut masih dipertanyakan namun demikian suasana kebatinan rakyat Aceh sudah terlanjur 'terluka'. Kalaupun tidak sah, persoalan komitmen pusat atas janji MoU Helsinki kembali dipertanyakan.

Selain bendera dan lambang daerah, kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi poin penting dalam perjanjian tersebut. Dalam pidatonya (16 Agustus 2019) Presiden Jokowi malah tidak menyinggung sama sekali soal itu.

Padahal dalam perjanjian tersebut disebutkan "sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh". Tapi hingga kini tanda-tanda itu belum ada. 

Dalam MoU juga disebutkan; "segala kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh". Belum terealisasinya MoU Helsinki membutuhkan itikad baik pusat.

Jangan sampai pemerintah pusat ingkar atas perjanjian tersebut. Tentu saja peluang itu ada, sebut saja soal perbatasan Aceh yang merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956 yang sejatinya mudah dilakukan. Tapi belum dilakukan.

Daerah yang selama ini masuk wilayah Sumut (Karo, Deli, Asahan dan Langkat) harus kembali ke wilayah Aceh. Ada beberapa poin lagi kiranya mesti ditepati pemerintah pusat.

Namun demikian sebaiknya rakyat Aceh tak perlu berharap akan terealisasi. Sebabnya sederhana, hal-hal yang sederhana saja tidak direalisasikan. 

Memang kita hidup karena harapan. Beribadah berharap pahala dan akhirnya surga. Bekerja berharap upah/gaji. Dan segala aktivitas dilakukan karena sebuah harapan.

Namun harapan pula yang dapat menghancurkan diri apabila tidak terwujud. Karena penting bagi rakyat Aceh berhenti berharap pada pemerintah pusat. Misalnya, berharap kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer diajukan ke pengadilan sipil, jangan.

Kalaupun ingin tetap berharap terealisasinya butir-butir MoU, jangan terlalu besar harapan tersebut. Sewajarnya saja, ingatlah mereka politisi bukan para Nabi. 

Bagi polisiti kebanyakan berjanji adalah wajib dan menepatinya tidak harus. Itu artinya selama janji bisa menyelesaikan konflik apapun akan dijanjikan, soal realisasi tergantung situasi.

Harus diingat pula bahwa pembuat janji dan penguasa sekarang berbeda. Meski secara kelembagaan sama namun beda manusia (politisi) beda selera, beda cara pandang dan pikir. Wajar bila Jakarta nantinya ingkar janji.

Pemerintah pusat tidak punya kewajiban merealisasikan butir-butir MoU. Sebenarnya kasus ini mirip-mirip kampanye. Kalaupun melibatkan pihak internasional namun tetap tidak dapat memaksa pemerintah pusat.

Beberapa butir MoU malah terlalu berlebihan. Mustahil direalisasikan. Realitas itu harus diterima rakyat Aceh dengan lapang dada. Tiada daya dan kuasa selain teriak di media sosial.

Lihatlah mereka yang diberi kuasa hanya bicara MoU ketika masa kampanye, atau menjelang peringatan MoU Helsinki. Seminar dibuat, siaran pers dan pernyataan sikap. 

Cobalah lihat ketika di Aceh membahas butir MoU, Jokowi bahkan tak menyinggung persoalan HAM secara umum. Apalagi persoalan HAM di Aceh di mana dirinya dalam pilpres 2019.

Tak lama lagi Aceh akan sama dengan provinsi lain. Nothing special. Aceh bakal lebih miskin apabila tidak beranjak dari harapan palsu. Aceh harus mandiri dan bebas dari harapan palsu.

Allah Azza wa Jalla tidak akan mengubah nasib Aceh bila rakyat Aceh tidak mengubahnya sendiri. Masa depan Aceh adalah ilmu pengetahuan. SDM Aceh harus menguasai ilmu pengetahuan. 

Jangan terus-terusan bernostalgia dengan butir-butir MoU Helsinki tanpa makna. Karena ketika Jakarta ingkar janji, Aceh akan merasa tertipu lagi. Mau?