Dalam beberapa hari ini, jagat politik tanah air dihiasi dengan pemberitaan tentang anjuran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) kepada Pemerintah agar menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di akhir tahun 2020. PBNU dan PP Muhammadiyah berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada berpotensi menciptakan kerumunan massa yang tentunya sangat rawan terhadap penularan virus Covid-19.

Memang dalam kurun waktu seminggu terakhir ini, jumlah masyarakat yang terpapar virus Covid-19 meningkat dari sebelumnya di kisaran 3.000-an per hari, sekarang sudah mulai menyentuh di kisaran 4.000-an per hari. Meski jumlah yang sembuh juga meningkat di kisaran 3.000-an, tetapi meningkatnya jumlah pasien positif tentu hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri kapan pandemi ini akan teratasi.

Pilkada sendiri mengalami transformasi sedemikian rupa terkait metode pemilihannya. Sudah lazim dari sejak era kemerdekaan Republik Indonesia, Pilkada dari tingkat I sampai tingkat II dilakukan melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak 2004, mengikuti pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur/Walikota/Bupati pun dilakukan langsung oleh masyarakat.

Tentu kita sama-sama ingat bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di akhir 1990-an sampai awal 2000-an, yang masih trauma dengan situasi dan gaya politik rezim Orde Baru yang baru saja runtuh di tahun 1998. Orde baru dalam masanya sangat kuat karena berhasil menguasai parlemen. Kuncinya ada dalam pemilihan umum, di mana mereka berhasil mengondisikan agar Golongan Karya sebagai mesin politiknya mampu memperoleh suara dominan di parlemen dari tingkat Pusat sampai Daerah tingkat II.

Kondisi tersebut tentunya akan memudahkan pasangan kepala daerah yang diusung Golkar untuk mampu memenangkan kontestasi Pilkada. Sehingga hal ini lah yang menjadi pijakan bagi para begawan dan cerdik pandai di awal era Reformasi untuk merumuskan Pilkada langsung dipilih oleh masyarakat. Hal ini dengan pertimbangan suara masyarakat juga yang menghendaki agar mereka memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nuraninya, bukan atas hasil lobi-lobi politik di gedung dewan.

Namun belakangan setelah saya renungkan, sesungguhnya pemilihan langsung kepala daerah sesungguhnya tidak pernah terjadi. Memang pada praktiknya masyarakat memilih langsung calon yang telah ditetapkan KPU itu melalui coblosan atau contrengan di bilik suara. Tetapi kalau diamati lagi pada hakikatnya calon-calon tersebut dipilihkan oleh kekuatan politik yang terorganisir dalam sebuah partai-partai.

Pengalaman yang nyata yang mungkin bisa dirasakan adalah pada saat momen Pilpres tahun lalu. Bagi pemilih Capres tertentu, mungkin pemilihan Cawapres dari koalisi parpol meninggalkan polemik yang cukup ramai diperbincangkan di forum publik. Cawapres yang dipilih tidak sejalan dengan aspirasi kalangan pemilih Capres tertentu. Dan ini tentunya diam-diam juga akan berulang di level Pilkada, baik terang-terangan dipersoalkan atau diam-diam muncul di benak masing-masing.

Partai-partai tentu mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menyodorkan pasangan calon kepala daerah. Tentu tidak hanya pertimbangan ideologis. Kalkulasi investasi, baik peningkatan suara partai ke depan dan hijaunya arus kas tentu bisa jadi pertimbangan. Karena bagaimanapun, di era demokrasi sebebas ini membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Bias pertimbangan dan kriteria pemimpin daerah ideal tersebut berdampak pada banyak calon-calon kapabel namun tidak pandai melakukan pendekatan ke pimpinan partai dan memiliki modal memadai menjadi tersisih. Yang paling menjadi sengsara tentunya muara akhir dari seluruh pelaksanaan Pilkada itu. Iya, tidak lain adalah masyarakat itu sendiri.

Dengan kondisi seperti itu, tentu masyarakat tidak pada posisi memilih sesuai hati nuraninya. Dalam hati nurani masyarakat tentu menghendaki si A, pak B, Tuan C, atau Saudara D yang sudah terlihat kontribusi dan kualitasnya di kehidupan masyarakat. Tetapi hal itu akan sirna apabila partai sebagai jalur resmi tidak menghendaki.

Memang ada jalur pencalonan independen, tetapi kembali lagi perlu inisiatif dari sang bakal calon. Mereka harus aktif dan mampu mengumpulkan dukungan minimal untuk bisa memenuhi persyaratan menjadi calon. Untuk memudahkan pencapaian, imbalan-imbalan tertentu pun bisa dijanjikan untuk masyarakat agar fotokopi kartu identitas diserahkan.

Hemat saya, dengan judul pemilihan langsung, masyarakat tentunya memang betul-betul memilih langsung sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebebas ketika orang per orang memilih siapa wanita atau pria tercantik di jagad ini. Tidak ada masalah bagi masyarakat dengan akses terbatas. Karena dengan “keterbatasannya” pun pasti tidak akan sulit untuk menentukan satu nama. 

Tidak menjadi masalah juga apabila calon yang dipilih nantinya adalah Ketua RT atau Kepala Suku-nya sendiri. Tinggal nanti diadu mana yang paling banyak mendapat suara. Itu menurut saya baru disebut pemilihan langsung.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat akan terbiasa memilih dengan kehendak dan preferensi pribadinya. Dan ini sehat karena tidak akan ada upaya intervensi apapun karena penentuan pilihannya betul-betul bebas murni. Para tokoh-tokoh yang kapabel pun tidak perlu menawarkan diri untuk dipilih. Dan dalam kesehariannya akan tetap terjaga untuk tetap beramal dan berbudi luhur dengan tulus. Tidak dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu.

Selanjutnya untuk aturan main, tinggal ditentukan kapan tanggal pilkada, dari jam berapa sampai jam berapa. Alat pilih apa yang akan digunakan, apakah dengan tulisan tangan di kertas yang terverifikasi, bisikan ke petugas bilik suara yang didengar para saksi, atau karena sudah zaman kemajuan teknologi informasi bisa dengan aplikasi tertentu yang bisa menuliskan pilihan atau merekam suara pilihan masyarakat. Yang mempuyai suara terbanyak akan menjadi Kepala Daerah dan yang mempunyai perolehan suara terbanyak kedua menjadi Wakil Kepala Daerah.

Lalu dimana posisi partai? Partai akan berada pada maqom menyuarakan aspirasi masyarakat untuk bagaimana arah pembangunan. Partai-lah yang akan mengawasi hasil pilihan masyarakat tersebut agar tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan ketentuan yang digariskan. Karena bagaimanapun partai dipilih sebagai wakil di parlemen. Bukan sebagai agen dari pemilihan pemimpin. Karena yang dikehendaki adalah pemilihan langsung. Bukan dipilihkan untuk memilih langsung.

Kembali ke pelaksanaan pilkada langsung yang sudah di depan mata. Tentu metode pemilihan yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk langsung diubah, dari semi langsung ke bebas langsung murni sebagaimana yang saya kemukakan. Harapan dari masyarakat tinggal pada calon-calon kepala daerah yang telah dipilih baik parpol ataupun koalisi parpol benar-benar mampu mewujudkan kebahagiaan masyarakat. Tidak perlu tanya seperti apa bentuknya, karena itu ada di hati setiap manusia. Tidak terkecuali di hati setiap paslon.