Bung Hatta merupakan salah satu dari “Dwi Tunggal” yang berhasil memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Tentu saja, tidak akan sulit kita mengambil pelajaran dari kiprah Bung Hatta, baik sebagai negarawan, ekonom, maupun Bung Hatta sebagai manusia biasa.

Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah mengenai peristiwa “Piagam Jakarta”. Seperti kita tahu, bahwa akhir-akhir ini isu “Piagam Jakarta” kembali naik ke permukaan. Salah satu faktornya tentu saja karena Piagam Jakarta sangat erat kaitannya dengan syariat Islam di Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sangat hangat.

Tentu saja membahas mengenai Piagam Jakarta ini sangat-sangat luas dan debatable. Mulai dari sejarahnya, kontroversi-kontroversinya, bahkan peristiwa-peristiwa pasca disahkannya Pancasila yang masih berhubungan dengan Piagam Jakarta, masih sangat menarik untuk diperbincangkan.

Namun kali ini kita hanya fokus terhadap Bung Hatta dan penghapusan teks klausul Islami di belakang kata Ketuhanan pada sila pertama Pancasila, yang oleh banyak orang kalimat tersebut biasa disebut “tujuh kata”. Anak kalimat tersebut berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Banyak sumber sejarah menyatakan bahwa Bung Hatta-lah yang mempunyai andil paling besar dalam perubahan redaksi Ketuhanan dengan “tujuh kata” dibelakangnya, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini menjadi sangat wajar karena isu yang berkembang pada waktu itu, apalagi kemudian dipertegas oleh Bung Hatta dalam biografinya (2011). Kata Bung Hatta:

“Pada malam setelah Proklamasi Kemerdekaan, Hatta ditemui oleh opsir Kaigun utusan dari pembantu Admiral Maeda, opsir Kaigun tersebut mengemukakan bahwa wakil-wakil umat Kristen dan Katolik yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan terhadap kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”  

Sebagian intelektual Islam tentu saja memberikan respons negatif di kemudian hari. Bukan hanya kepada Bung Hatta, bahkan respons negatif tersebut juga ditujukan kepada perwakilan Islam yang kala itu hadir sebagai anggota PPKI.

Respons tersebut beragam. Ada yang menyatakan bahwa ada intervensi asing (Jepang) dalam pengesahan dasar negara. Ada yang mempertanyakan kebenaran cerita Hatta tersebut. Bahkan ada yang mempertanyakan kenapa perwakilan Islam di situ langsung setuju dengan lobi Hatta tanpa terlebih dulu mempertanyakan kebenaran info yang Hatta saja lupa nama si pemberi info tersebut.

Peristiwa tersebut menjadi lebih menarik ketika dr. Seojono Martosewojo dkk (1984), dari  kelompok Mahasiswa Prapatan 10/1945, menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Mahasiswa ’45 Prapatan-10: Pengabdiannya I."

Buku tersebut menyatakan bahwa setelah pelaksanaan upacara Proklamasi, beberapa anggota Panitia Kemerdekaan datang ke asrama Prapatan 10. Di antaranya adalah Sam Ratulangi dari Sulawesi, Tadjoedin Noor dan Pangeran Noor dari Borneo, Latuharhary dari Maluku dan I Ketut Pudja dari Nusa Tenggara.

Perwakilan dari Timur tersebut menyampaikan keberatannya dengan adanya klausul Iilami yang tercantum dalam preambule dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kelompok Prapatan 10, yang pada akhirnya mengajak perwakilan dari timur tersebut untuk menemui Bung Hatta.

Selain sumber dari Kelompok Prapatan 10 tersebut, tentang peristiwa ini juga secara eksplisit disebutkan oleh A.B Kusuma dan Ridwan Saidi dalam bukunya. Bahkan AB. Kusuma (2009) berdasarkan dokumen “A Report of the Journey of Celebe’s Representative to Batavia to Attend the Conference of the Prepatory Comitee for Independence” menyatakan bahwa perwakilan dari timur tersebut datang ke rumah Bung Hatta dengan dikawal oleh opsir Jepang yang bernama Kishi, Goto dan Nakai.

Hal inilah yang pada akhirnya membuat salah satu tokoh menyebut bahwa Bung Hatta berdusta terkait peristiwa tersebut. Bung Hatta tidak menyampaikan kejadian yang sesungguhnya kepada anggota sidang PPKI.

Fakta-fakta tersebut memang memaksa dan menggiring kita untuk kemudian bertanya, “Apakah Bung Hatta berdusta?”. 

Bagi yang berpendapat bahwa Bung Hatta berdusta, mungkin mereka hanya melihat dari sudut pandang Bung Hatta tidak mengatakan kejadian yang sesungguhnya. Tentu saja kemudian diiringi dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika Bung Hatta mengatakan kejadian yang sesungguhnya.  

Namun, menurut penulis, Bung Hatta tidak berdusta. Bung Hatta hanya tidak menyebutkan secara lengkap kalau yang datang memang perwakilan dari timur dengan didampingi Opsir Kaigun Jepang.

Hal ini bisa dimaklumi. Karena jika Bung Hatta menyebutkan bahwa yang datang adalah benar-benar perwakilan dari timur dan menyebutkan siapa orangnya, sementara para wakil dari timur tersebut ikut terlibat dalam sidang BPUPK maupun PPKI, maka seluruh perwakilan Islam dan umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia akan menyalahkan mereka, karena mereka tidak bisa menghormati keputusan sidang.

Sementara, di sisi lain, perwakilan dari timur tersebut harus menyampaikan hasil musyawarahnya yang dilakukan dengan para perwakilan Borneo. Hasil keputusannya adalah mereka tidak menerima “tujuh kata” Piagam Jakarta dan klasul islami pada Undang-Undang Dasar, dan memilih berdiri di luar Republik Indonesia jika itu disahkan. 

Perwakilan timur tersebut memilih untuk datang kepada Bung Hatta juga merupakan hal sangat tepat dan masuk akal, mengingat hubungan Bung Hatta dengan kelompok Islam yang sangat baik.

Bung Hatta pasti tahu betul konsekuensi yang akan diterima atas keputusan sikapnya. Bukankah suatu peristiwa tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang mengelilinginya? Oleh karena itu, dalam kasus ini, pendekatan sosial harus digunakan agar kita bisa memahami keputusan yang diambil Bung Hatta.

Peristiwa Bung Hatta tidak menyebutkan secara lengkap orang yang datang ke rumahnya pada malam tersebut tidak membuat integritas Bung Hatta menurun apalagi hilang. Hal ini justru semakin menegaskan integritas Bung Hatta, pengorbanan Bung Hatta, serta jasanya dalam menghindarkan konflik horizontal dari bangsa yang belum “seumur jagung” berdiri.

Bung Hatta rela mengorbankan dirinya demi integritas bangsa. Bukan mengorbankan integritas bangsa demi kepentingan dirinya maupun kelompoknya, yang rasa-rasanya familiar dengan kondisi bangsa kita saat ini.

Akhirnya, seperti kata Bung Hatta, “Sejarah tak pernah habis dipelajari. Lukisan baru atau pendapat yang berlainan mendorong menggali lebih dalam.”