48368_13047.jpg
https://www.fickyseptian.com/
Budaya · 5 menit baca

Becak Motor, Potret Tradisi yang Dinamis

Pembicaraan mengenai becak motor (betor) kembali menghangat—setidaknya di Yogyakarta—setelah Sultan HB X menegaskan bahwa tidak mungkin memberikan izin bagi eksistensi kendaraaan tersebut di wilayah Yogyakarta.

Pernyataaan Sultan yang juga menjabat sebagai gubernur tersebut seakan merupakan titik kulminasi dari carut marut pengaturan becak motor di Yogyakarta. Sebelumnya aparat penegak hukum, misalnya sulit, mengambil tindakan kerena di kalangan elite pemerintah sendiri tidak satu kata dalam menyikapi moda transportasi tersebut (Tribun Jogja: 2018). 

Akan tetapi, “ketegasan” Sultan tersebut bukan tidak mungkin akan sulit untuk diimplementasikan di lapangan. Sebelumnya, di tahun 2003, Sultan juga pernah mengeluarkan sikap tegasnya yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur DIY No. 551.2/0316 tanggal 24 Januari 2003 (Bernas: 2018). Surat edaran tersebut menyatakan bahwa becak motor adalah moda transportasi ilegal.

Toh nyatanya hingga saat ini para pengemudi becak motor tetap eksis dan seakan tidak peduli dengan surat tersebut. Bahkan perkembangan terkini menunjukkan pola yang sama dengan tahun 2003 lalu, di mana paguyuban becak motor kembali berencana menemui Sultan untuk mengadukan nasib mereka (Tribun Jogja: 2018).

Eksistensi becak motor sendiri—khususnya di Yogyakarta—memang menyimpan paradoks. Becak telah lama—bersama Andong—menjadi pemandangan yang jamak ditemui di wilayah Yogyakarta, sehingga dapat dikatakan menjadi satu ikon pariwisata tersendiri.

Bahkan sultan HB IX—yang juga merupakan ayah dari gubernur Yogyakarta saat ini—pernah menegaskan bahwa keberadaan moda transportasi becak tidak boleh dihilangkan dari wilayah Yogyakarta (Tribun Jogja: 2018).

Akan tetapi, yang menjadi masalah, berbeda dengan keadaan di masa HB IX, saat ini eksistensi becak memang terus ada, tetapi dengan “modifikasi” sehingga menjadi bentuknya saat ini (becak motor). Bahkan dapat dikatakan dari tahun ke tahun eskistensi becak tradisional (menggunakan pengayuh) semakin langka. 

Tentunya kondisi ini menimbulkan kerumitan tersendiri apakah becak motor adalah bagian dari jenis moda transportasi becak yang keberadaanya didukung oleh Sultan HB IX atau tergolong moda transporasi lain yang eksistensinya justru mengancam becak (tradisional) yang telah menjadi ikon kota Yogyakarta dan ingin dilestarikan oleh HB IX tersebut?

Terdapat kalangan yang menerapkan pola pikir “statis”, dalam artian membayangkan bahwa yang dimaksud sebagai tradisi yang harus dilindungi adalah becak (tradisional) semata, sementara becak motor bukan merupakan tradisi sehingga patut untuk “dihancurkan”.

Darmaningtyas yang menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) merupakan salah satu contoh kalangan yang berfikir dengan cara ini. Darmaningtyas sendiri menegaskan bahwa membiarkan eksistensi becak motor sama artinya mematikan “keunikan” Yogyakarta yang dikenal dengan becak (tradisionalnya) dan andongnya, sekaligus mengkhianati amanat HB IX (Kedaulatan Rakyat: 2017; Tribun Jogja: 2018).

Tampaknya pemerintah Yogyakarta juga memliki kecenderungan cara berfikir serupa dengan Darmaningtyas. Terlihat dari solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang menyediakan sejumlah opsi lapangan kerja di luar profesi mereka saat ini, seperti menjadi pengrajin (Harian Jogja: 2018).

Solusi berupa alih profesi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan becak motor di mata pemerintah sama sekali tidak terkait dengan tradisi yang harus dilestarikan. Jalan yang ditawarkan hanyalah “bumi hangus” profesi mereka dengan iming-iming peluang kerja baru yang difasilitasi pemerintah.

Pola pikir “statis” di atas sebenarnya menyimpan problem besar, karena membayangkan tradisi sebagai suatu yang bersifat “beku”, tidak bisa untuk berubah. Padahal, jika merujuk pada sosok Sultan HB IX sendiri merupakan pribadi yang dikenal dengan berbagai kebiajakannya yang “menyalahi tradisi”.

Akan tetapi, hal tersebut ia lakukan untuk terus beradaptasi dengan zaman. Dengan adaptasi tersebut tradisi bukannya menghilang, tetapi justru tetap lestari di tengah zaman yang berubah.

Sebut saja dukungan penuh Keraton pada eksistensi Republik Indonesia, termasuk pula ketika Keraton meyediakan tanah untuk republik baru tersebut—setelah Jakarta berhasil diduduki Belanda—dan membayar gaji para pegawai republik. Suatu kebijakan yang aneh ditinjau dari perspektif tradisi, namun implikasinya justru sangat vital bagi keberlanjutan tradisi tersebut. Hingga kini kerajaan Yogyakarta masih eksis dalam tubuh republik baru tersebut.

Sebagaimana kebijakan “unik” Sultan HB IX, keberadaan becak motor sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang dinamis. Memang benar di masa lalu eksistensi becak (tradisional) mendominasi wilayah Yogyakarta karena pada saat itu kecepatan bukan menjadi prioritas bagi penumpang. Terlebih lagi saat itu moda transportasi modern seperti motor dan mobil terbilang masih jarang.

Namun, ketika realitas berubah, mau tidak mau para pengemudi becak harus beradaptasi dengan keadaan jika tidak mau “terlindas” oleh perubahan zaman. Sebagai siasat untuk menandingi kecepatan motor dan mobil, maka dipasanglah mesin motor sebagai ganti kayuhan kaki mereka yang notabene tidak mungkin menyamai gerak mesin. Terlebih kekuatan para pengemudi becak sendiri makin lama makin melemah seiring dengan usia mereka.

Dengan menempatkan becak motor sebagai wujud kebudayaan yang dinamis, maka sejatinya para pengemudi becak motor tersebut justru dapat diposisikan sebagai penjaga tradisi. Bisa saja mereka beralih kepada profesi lain tetapi konsekuensi jangka panjangnya akan menghapus moda transporasi becak secara total di Yogyakarta.

Mereka justru memilih untuk melestarikan eksistensi becak, namun dengan “modifikasi” di sana-sini. Sehingga mampu menghadirkan kendaraan “hybrid” yang relevan untuk zaman yang menuntut kecepatan ini.

Sehingga, alih-alih keberadaan mereka dimusuhi oleh pemerintah, seharusnya eksistensi mereka justru diakui. Pengakuan di sini tentunya bukan berarti membiarkan keadaan becak motor mereka seperti saat ini, melainkan mengakui kontribusi mereka untuk menjaga tradisi. Sehingga solusi yang ditawarkan seharusnya justru menukik pada akar masalah, yakni bagaimana agar kendaraan “hybrid” tersebut aman dan nyaman bukannya justru mengkriminalkan eksistensi kendaraan tersebut.

Sebenarnya pemerintah Yogyakarta juga berupaya membuka opsi lain selain alih profesi, yakni penyediaan becak listik. Becak listik tersebut selain menggunakan motor sebagai penggeraknya, tetapi juga tetap menyediakan pedal untuk dikayuh (Tribun Jogja: 2018).

Harapannya becak tersebut memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai becak tradisional dan modern. Opsi ini sejatinya merupakan kebijakan yang tepat karena masuk pada inti permasalahan, yakni bagaimana menjaga tradisi di tengah zaman yang berubah (dinamisasi tradisi).

Mungkin menjadi sebuah pertanyaan, bukankah paguyuban becak motor telah menyatakan penolakannya terhadap opsi becak listik tersebut (Tribun Jogja: 2018).

Sebenarnya penolakan tersebut harus dibaca sebagai masukan penting untuk pemerintah, bukannya memahami sebagai sinyal penolakan yang bernada “harga mati” sehingga tidak bisa diubah. Keberatan pengemudi becak motor adalah harga becak listrik yang lebih mahal dari becak motor, problem menemukan suku cadang, dan persoalan sumber daya baterai untuk menggerakkan becak tersebut.

Jelas keberatan para pengemudi becak motor sangat logis dan memang krusial. Di sinilah pemerintah dituntut untuk menyediakan solusi yang sifatnya holistik tidak sepotong-sepotong.

Memang opsi holistik ini terkesan berat pada awalnya untuk diwujudkan. Akan tetapi, apakah arti “berat” di awal jika pada akhirnya solusi holistik tersebut mampu “mengawinkan” tradisi dan modernitas dalam bentuk yang optimal sehingga di masa depan Yogyakarta akan semakin dikenal dengan keistimewaannya, di mana masa lalu dan masa kini bisa “bersintesis sedemikian” sehingga menghasilkan wajah Yogyakarta yang memikat siapa saja yang menyaksikannya.