Pengelana
2 tahun lalu · 239 view · 5 min baca · Politik e6uxqqdoz1.jpeg
sumber gambar : facebook ahok

Bebas Intervensi Pengusung, Ahok Tetap di Jalur Independen

Jika kita mau jujur, cuma Ahok-Djarotlah paslon yang maju di Pilkada DKI yang tetap independen. Benar, bahwa mereka diusung oleh empat gabungan parpol ditambah Teman ahok, itu tidak perlu dibantah. Namun, kesemua pengusungnya itu sangat sadar bahwa Ahok tidak akan   pernah bisa  diintervensi.

Sejak awal, mereka sangat sadar bahwa dukungan yang diberikan terhadap Ahok tidak lantas membuat mereka bisa mendikte Ahok. Orang semacam Ahok tidak akan pernah mau diintervensi, itu sangat jelas, dan mereka tahu itu.

Inilah alasan utama parpol  sebenarnya tidak mendukung Ahok. Karena Ahok bukanlah orang yang bisa dimintai sesuatu, kalau sudah diberi dukungan. Haram hukumnya bagi Ahok untuk membarter dukungan parpol dengan keuntungan ekonomi dan politik, yang berasal dari kebijakan yang akan dibuat Ahok. Itu tidak akan pernah terjadi.

Akhirnya, beberapa parpol dari pada gigit jari,  jauh-jauh hari sudah menghembuskan wacana tidak akan mendukung Ahok. Hal ini dilakukan  guna  memancing  seseorang, atau pihak yang memiliki hasrat tinggi  menjadi terkenal dan sukses seperti Ahok untuk mendekat. Termasuk  orang-orang yang tergiur untuk bisa mengelola APBD DKI yang luar biasa besarnya itu.

Seiring dengan berjalannya waktu dan juga dinamika politik yang berkembang, parpol-parpol ini dengan cermat terus memantau sosok yang paling  bisa  memberi keuntungan politik dan ekonomi bagi mereka, baik secara individu untuk pribadi  petinggi parpol, maupun untuk parpol yang mereka pimpin.

Inilah yang bisa kita cermati dengan munculnya nama-nama yang secara kapabilitas sebenarnya sangat jauh dari memadai untuk layak  memanage ibukota, namun tentu hal tersebut tidak menjadi persoalan penting bagi parpol. Sepanjang mereka bisa memoles tampilannya dan berhasil mengelabui pemilih, maka apa yang mereka inginkan bisa tercapai.

Parpol menengah ke bawah yang tidak kuat secara ideologi  dan bersifat  pragmatis, tentu lebih tertarik mendukung calon seperti ini, karena sifatnya saling membutuhkan. Calon, parpol, atau pihak yang ada di belakangnya  dengan parpol pendukung memiliki relasi yang bersifat simbiosis mutualisma diantara mereka. 

Berbeda bila mereka mendukung Ahok,  walaupun Ahok menang, mereka tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin secara politis dan psikologis ada sedikit manfaat, walau tidak signifikan, namun tidak secara  ekonomi. Padahal, dalam konteks Pilkada DKI, inilah yang menjadi tujuan utama parpol dalam mendukung atau mengusung seseorang. 

Apalagi biaya politik yang dibutuhkan parpol tidak sedikit, sementara situasi semakin sulit untuk mendapatkan setoran dari dari kader, seiring dengan semakin ketat dan transparannya pengelolaan anggaran, khususnya di DKI selama kepemimpinan Ahok.

Jangankan yang bernilai besar, yang recehan saja sudah tidak lagi bisa digigit karena terus dipelototi Ahok. Saling membutuhkan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kerjasama, yakni dukungan dibarter dengan manfaat secara ekonomi sebagai imbalan.

Seseorang yang sudah didukung, sudah sepantasnya mau berterima kasih karena telah didukung, sesuatu yang tidak akan  didapat dari Ahok.

Bentuk terimakasih ini tentu bermacam-macam, ada yang langsung ada juga berupa janji, kalau terpilih. Yang  sifatnya langsung tentu mesti dibayar di muka, apalagi parpol yang tidak kuat secara finansial, sudah pasti perlu bahan bakar sebelum jalan.

Inilah yang bisa kita cermati yang terjadi di salah satu kubu yang mengusung dan mendukung paslon guna menantang paslon Ahok-Djarot.

Di kubu lain agak berbeda. Pengusung yang sudah berupaya mati-matian menyatukan semua kekuatan  untuk bisa head to head melawan Ahok akhirnya harus menghadapi pilihan sulit. Di menit-menit akhir ada paslon lain yang maju, sehingga kekuatan untuk menghadapi petahana terpecah.

Realitas yang ada memaksa   dua  parpol yang tersisa menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mencari sosok alternatif untuk dimajukan sebagai vote getter.

Sosok yang sebelumnya hendak mereka usung tidak lagi meyakinkan untuk bisa menumbangkan petahana dengan munculnya paslon lain, memecah kekuatan koalisi yang sebelumnya ada bersama dengan mereka. Bahkan, untuk bisa ikut di putaran kedua saja pun masih sangat meragukan.

Dengan kalkulasi yang cermat dan matang, akhirnya pilihan jatuh kepada Anies Baswedan. Kebetulan, Anies juga menyanggupi kontrak politik jika kelak terpilih. Kontrak politik ini juga menyangkut pembagian kekuasaan antar dirinya dengan wagub, jika terpilih.

Setelah berhitung dengan cermat, akhirnya kedua parpol ini sepakat, dan juga Sandiaga akhirnya rela menjadi wagub, dengan adanya perjanjian bagi-bagi kuasa ini, dengan parpol pengusung sebagai saksi dan pengawas kelak, agar kesepakatan ini bisa terlaksana.

Entahlah, jika Anies Baswedan menyadari bahwa dirinya sebenarnya hanya dimanfaatkan sebagai vote getter oleh parpol pengusungnya, dan juga oleh  calon wagub yang mendampinginya.

Mereka sangat tahu bahwa Anies Baswedan secara psikologis sedang terguncang setelah direshuffle oleh Presiden Jokowi.  Dalam kondisi psikologis demikian,  Anies Baswedan memang sedang membutuhkan pelampiasan akibat ketidakadilan yang dia terima.  

Ia pun kemudian  diberi saluran oleh dua parpol untuk melampiaskan sakit hatinya. Ahok, yang juga merupakan personifikasi Pak Jokowi di Jakarta, setidaknya bisa menjadi sasaran pelampiasan sakit hati Anies Baswedan, sekaligus pesan untuk Pak Jokowi karena telah membuat keputusan yang keliru dengan melengserkan Anies Baswedan sebagai menteri.

Itulah yang menjadi dasar Anies Baswedan menerima tawaran koalisi pengusungnya, dan tanpa banyak pertimbangan, akhirnya  menyetujui kontrak politik dengan partai pengusung dan bakal calon wagub yang akan mendampinginya maju di pilgub.

Sangat jelas bagi publik, bahwa tidak ada alasan politik yang kuat bagi Gerindra dan PKS mengusung Anies sebagai cagub. Demikian juga Sandiaga yang harus merelakan posisi cagub kepada Anies Baswedan.

Kesepakatan ini murni demi tujuan pragmatis semata, memanfaatkan Anies Baswedan sebagai vote getter, karena sosok yang mereka punya sangat tidak meyakinkan, baik elektabilitas maupun popularitasnya.  

Mereka berharap kepada kapabilitas Anies Baswedan, sekaligus memanfaatkannya guna menarik pendukung Pak Jokowi yang tidak bersedia mendukung Ahok oleh karena alasan subyektif.

Demikian juga Anies, yang sedang terluka secara emosional dan psikologis akhirnya menyambut kerjasama ini. Demikianlah akhirnya,  pasangan ini pun jadi diusung setelah melalui kalkulasi ekonomi, politis, dan psikologis ketiganya yang saling terkait dan membutuhkan.

Dengan demikian, tidak bisa dibantah, hanya paslon Ahok-Djarotlah yang murni bebas dari intervensi jika kelak terpilih. Di samping karena sosok Ahok yang memang dari sononya tidak bisa diintervensi, parpol pendukungnya saat ini juga tidak terlalu berkepentingan secara ekonomi dengan mendukung Ahok. 

Golkar tidak terlalu butuh uang dari calon yang mereka usung, khususnya di DKI, mereka lebih mengutamakan pemulihan nama baik untuk mendongkrak elektabilitas di Pemilu 2019.

Sama halnya dengan Nasdem, parpol yang pertama sekali menyatakan dukungan kepada Ahok hanya semata mata untuk menunjukkan integritas mereka kepada publik dengan memihak kepada Ahok, yang memang memiliki aura positif sehingga elektabilitas mereka bisa meningkat secara nasional.

Entahlah dengan Hanura, boleh jadi mereka juga tidak banyak berharap dari dukungan yang diberikan kepada Ahok. Dibanding Nasdem dan Golkar, Hanura merupakan parpol yang paling kecil mendapatkan manfaat dari dukungan yang diberikan kepada Ahok. 

Berdasarkan pengamatan penulis, manfaat politik yang didapat Hanura dengan mendukung Ahok tidak terlalu signifikan, namun setidaknya Hanura sudah memilih jalur yang tepat dengan memihak kepada integritas dan konsistensi yang sudah diperlihatkan Ahok selama memimpin DKI.

Bisa jadi Hanura memang tidak punya pilihan lain yang lebih baik, dan mereka juga tidak mau ikut-ikutan dengan  parpol lain yang memilih bersikap pragmatis.

Lalu bagaimana dengan PDIP?

PDIP sudah tentu kesulitan jika tidak mendukung Ahok, resikonya terlalu besar jika pilihan politik PDIP mengusung yang lain ternyata keliru.

Selain itu, faktor Pak Jokowi membuat pilihan yang dimiliki PDIP terbatas. Walaupun banyak  kader PDIP di DKI yang kurang sreg dengan Ahok yang tidak bisa diajak kompromi, namun demi kepentingan partai mereka harus nurut.

Tadinya, mereka sangat  berharap bisa mendapatkan manfaat ekonomi jika mengusung calon bukan Ahok di pilkada DKI kali ini, namun sentralisasi yang mereka anut di partai memaksa mereka harus mendukung Ahok.

Artikel Terkait