Mahasiswi
1 bulan lalu · 218 view · 3 menit baca · Politik 26288_25361.jpg
Semarang - Bisnis.com

Bawaslu dalam Pusaran Arogansi Invaliditas Pengetahuan

Jadilah orang awam yang baik, sadarilah ketika dalam suatu persoalan kita harus menahan berpendapat karena kita sedang dalam keadaan awam (tidak mengetahui persoalan tersebut secara mendalam). - Al-Ghazali

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam kinerjanya menghadapi pihak-pihak politik, tentu sentimen dan sinisme yang diterimanya tidak biasa. Sebelum resmi memasuki tahun politik, sekitar November-Desember 2018, akun Instagram @bawaslu_ri sudah ramai dihujani komentar negatif netizen.

Komentar yang bertengger berupa laporan, kritikan, hinaan, bahkan sampai doa-doa kutukan. Yang paling chaos, ada juga yang berkomentar menghakimi suatu kasus itu sebagai sebuah pelanggaran dan menyekutukan Bawaslu tidak kompeten serta asas berkeadilan dalam memutuskan perkara. Loh, yang expertise dalam kasus pemilu sebenarnya siapa sih?

Bawaslu Begini-Begitu Salah

Akun Instagram Bawaslu mulai pecah saat mengunggah kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Unggahan tanggal 7 Januari tersebut mencapai 10.196 komentar dan 2.325 menyukai. 

Kecaman, tuduhan, caci maki, bahkan sumpah serapah komentar ditujukan kepada lembaga. Ada juga komentar dukungan dan pembelaan terhadap Anies.

Tentu yang menjadi perhatian kita adalah bahwa banyak sekali komentar di dalamnya yang berisi tandingan putusan hukum. Bahkan ada juga yang membandingkan dengan kasus lain yang lebih pantas untuk dipanggil.

Beberapa pekan kemudian, menyusul pemimpin daerah yang berafilisasi politik berseberangan dengan Anies dipanggil Bawaslu, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Apa yang didapatkan Bawaslu sama saja. Bahkan Ganjar sendiri secara langsung mengatakan Bawaslu offside telah merekomendasikan vonis dirinya ke Kementerian Dalam Negeri.

Namun, apakah Bawaslu benar “salah terus”? Tentu saja tidak. Sebagai lembaga independen dan non-partisipan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu, ia memiliki dasar dalam memutuskan status hukum dugaan pelanggaran, yakni Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Bawaslu juga menetapkan format laporan pelanggaran yang dapat diberikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, laporan yang dikirimkan melalui inbox atau direct message, kolom komentar atau tautan link, tidak dapat begitu saja diproses karena bisa saja tidak memenuhi unsur-unsur laporan.

Matinya Kepakaran

Kondisi ini sama seperti yang ditulis oleh Tom Nichols. Dalam buku yang berjudul The Death of Expertise, bahwa pada abad ke-21, percakapan antara pakar dengan awam akan makin melelahkan bahkan menjengkelkan. Salah satu sebabnya yang paling kita semua rasakan adalah menyebarnya factoid di teknologi media massa yang  diakses setiap waktu oleh masyarakat. 

Kualitas pendidikan yang menjadi lebih baik, peningkatan akses ke data, ledakan media sosial, dan makin mudahnya arena publik dimasuki, justru membuat awam makin “sok tahu” dan pakar makin tidak dihargai.

Ketua dan Komisioner Bawaslu, baik dari tingkat pusat sampai daerah, telah mengikuti sedemikian rupa ujian dari Panitia Seleksi sampai akhirnya bisa menjabat. Pengalaman dalam kegiatan serta pengetahuan akan pemilu telah terverifikasi. 

Mereka sudah dapat dikategorikan sebagai expertise. Terlebih, mereka bekerja dalam lembaga yang memiliki dasar dan aturan dalam menentukan suatu putusan hukum.

Penghakiman dan penyerangan masyarakat awam terhadap Bawaslu sebagai expertise, artinya perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan. Bahkan, bila terjadi terus-menerus, masyarakat awam akan membunuh dan membiarkan mati garis-garis aturan yang dikonstruk berdasarkan akal budi dan hukum. 

Tidak akan ada lagi yang diatur dan tidak ada lagi yang mau diatur oleh ilmu. Maka di situlah terjadi matinya kepakaran (the death of expertise).

***

Pemilu adalah hajat besar. Pengawasan di dalamnya juga membutuhkan tenaga yang besar. Sebab itu, Bawaslu, juga seperti KPK, perlu ditemani oleh masyarakat luas. 

Ketika kita semua bisa berdiri bersama KPK untuk melawan korupsi apa pun afiliasi politiknya, maka kita juga harus berdiri bersama Bawaslu. Melakukan pengawasan partisipatif serta mendukung putusan status hukum pelanggaran pemilu. Semua itu agar menjamin pemilu yang bersih dan aman.

Meskipun begitu, bukan berarti Bawaslu tidak mungkin melakukan kesalahan. Dalam lorong kebebasan berpendapat dan berekspresi, tentu media Bawaslu membuka selebar-lebarnya masukan dan kritik masyarakat. 

Bawaslu, sebagai lembaga expertise, adalah pelayan dan bukan tuan dalam masyarakat demokratis dan pemerintahan demokratis. Harus siap dikritik dan berubah ketika ada cela. Pakar harus menerima saran awam, yang mungkin terasa cukup terang dan benar bagi mereka sendiri.

Begitupun masyarakat. Sebagai tuan, harus melengkapi diri bukan hanya dengan pendidikan, melainkan juga dengan sejenis kebajikan sipil yang membuat mereka terlibat dalam pemerintahan negara mereka sendiri. Orang awam tidak dapat hidup tanpa pakar, dan mereka harus menerima kenyataan ini tanpa dendam.

Tanpa itu semua, dan ketika demokrasi dipahami sebagai tuntunan dalam bernegara, maka keduanya harus berjalan beriringan. Dalam jangka pendek, pemilu akan mencapai tingkat keberhasilan. Dan dalam jangka besar, demokrasi kita akan diselamatkan oleh awam yang bijak dan pakar yang bajik.