94394_92389.jpg
https://www.agoda.com
Hukum · 2 menit baca

Basko Menunggu Dieksekusi, DPRD Cuap-Cuap

Lagi-lagi harianhaluan.com kembali merilis berita tentang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 12 Januari 2018 dengan judul “DPRD Akan Panggil KAI”. Rentetan pemberitaan yang dirilis oleh portal berita online itu tidak lain dilatarbelakangi oleh  polemik kasus sengketa tanah yang melibatkan pemilik media tersebut, Basrizal Koto. Secara singkat, kronologi kasus ini bermula dari sang pengusaha yang tidak mau membayar sewa tanah milik PT. KAI (Persero) yang berlokasi di Kel. Air Tawar Kec. Padang Utara Kodya Padang (KM 12+127,83 s/d 12+338,83) dengan luas 2.223 m2.

Sewa yang dimulai sejak tahun 1994 tersebut kemudian diperpanjang sesuai dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2004. Pada tahun 2004 pihak Basko tidak melakukan perpanjangan dan masih tetap memanfaatkan lahan tersebut, bahkan menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut. Sayangnya pihak Basko mengatakan bahwa mereka adalah pemilik lahan yang sah sesuai sertifikat. 

Pernyataan ini berulang kali dituliskan dalam berita yang dirilis oleh harianhaluan.com. Secara logika, pada mula nya Basko menyewa lahan milik PT. KAI (Persero) dan tentunya secara sadar ia mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik PT. KAI (Persero) serta memahami isi kontrak tersebut dan menandatanganinya. 

Basko juga melakukan perpanjangan sejak tahun 1994 hingga tahun 2004, artinya selama 10 tahun basko mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik PT. KAI (Persero). Lantas mengapa sang pengusaha tiba-tiba mensertifikatkan lahan tersebut dan dengan arogannya mengatakan bahwa ia merupakan pemilik sah lahan tersebut? Hanya Basko dan Tuhan yang tahu.

PT. KAI (Persero) memiliki bukti kuat atas kepemilikan lahan tersebut yakni adanya Grondkaart. Tentu pihak Basko mengingkari hal tersebut, mereka mengatakan bahwa Grondkaart tidak bisa dijadikan bukti yang kuat padahal Kepala BPN sendiri yakni M Noor Marzuki mengatakan bahwa Grondkaart merupakan bukti final atas kepemilikan suatu lahan. 

Grondkaart juga diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 09 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Grondkaart merupakan dasar kepemilikan tanah dan bisa menjadi dasar sertifikasi. Lalu juga ada surat instruksi Menteri Keuangan tanggal 14 Januari 1995 yang menyatakan bahwa Grondkaart adalah bukti kepemilikan tanah Perumka (PT. KAI). 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 juga memperkuat Grondkaart dimana dalam PP tersebut dinyatakan bahwa semua perusahaan eks-Belanda menjadi milik negara. Jika Basko mengatakan bahwa ia tidak melakukan pemalsuan surat mungkin perlu dipertanyakan mengapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat tersebut.

Membaca berita yang dirilis oleh harianhaluan.com hari ini, disebutkan bahwa Basko meminta bantuan DPRD Sumbar dalam kasus ini. Alasannya sebagai investor yang juga putera daerah sudah seharusnya Basko mendapat dukungan dari kalangan yang berkompeten, apalagi Basko juga turut serta memberi sumbangsih dalam pembangunan. 

Mungkin ada benarnya Basko memberi sumbangsih dalam pembangunan namun sangat disayangkan ia juga menjadi perampok asset negara yang tentunya sangat merugikan negara dan dapat menghambat pembangunan negara kita.

Sebenarnya kasus ini sudah dibawa ke jalur hukum bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung dan pihak Basko dinyatakan kalah. Tidak berhenti disitu, pihak Basko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor 427PK/Pdt2016 terkait kasus sengketa lahan dengan PT. KAI (Persero) Divre II Sumbar dan lagi-lagi PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. 

Dikutip dari salah satu portal media online yakni Cakrawala, pihak Basko belum juga melaksanakan keputusan pengadilan untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada PT. KAI (Persero). Melihat kronologi kasus tersebut dapat kita ketahui bersama siapa yang sebenarnya bersalah dan tidak taat hukum. Semoga kasus ini segera terselesaikan karena bisa kita bayangkan berapa besar kerugian negara yang harus ditanggung karena penyerobotan asset negara.