Mulai 9 Juli 2020, UNNES resmi menerjunkan mahasiswa semester tujuh untuk mengikuti program KKN Bersama Melawan Covid-19 secara daring di desa masing-masing. Ya, walaupun eksekusinya justru lebih banyak yang terjun langsung ke lapangan (kontak fisik) untuk ambil data (foto) bikin poster, sih. Tidak terkecuali saya.

Beberapa hari lalu, kami diminta pihak balai desa untuk ikut membantu pembagian bantuan sosial berupa sembako kepada warga. Tentu, dalam hal ini kami tetap mematuhi protokol kesehatan, begitu juga warga desa.

Tapi, ada satu hal yang membuat saya terheran-heran: banyak yang bersyukur dengan adanya pandemi, karena dengan begitu bantuan sosial akan tetap jalan. Mereka tidak perlu pusing lagi memikirkan kebutuhan sehari-hari. Setidaknya untuk satu bulan ke depan.

Memang, di samping sangat sedikitnya kasus positif corona di desa, sehingga itu tidak terlalu  berdampak, masyarakat desa sebetulnya memang banyak yang hanya bekerja serabutan. Dan, lebih banyak lagi yang bekerja sebagai petani atau buruh. Tidak sedikit juga yang menekuni proses menganggur.

Ada maupun tidak ada corona, kehidupan mereka tetap sama saja. Dengan adanya bantuan sosial setidaknya mereka jadi sedikit lebih sejahtera. Itulah mengapa mereka merasa bantuan sosial dari pemerintah seperti rezeki yang turun dari langit secara cuma-cuma.

Pada beberapa kesempatan, saya sempat bertanya, “Mbah kok kelihatannya bahagia sekali, ya, Mbah. Ada apa, nggih?”

Baca Juga: Koneksi dan KKN

“Ini lho, Dek, nek begini kan Mbahe ndak perlu lagi mikir kebutuhan makan selama sebulan ke depan. Alhamdulillah.” Jawabnya.

Selain itu, berdasarkan pengamatan saya, banyak orang tua yang datang dengan wajah sumringah bak pemuda tanggung yang menemukan cinta pertamanya. Mereka juga menanggapi dengan ramah tiap pertanyaan basa-basi dari kami.

Sebetulnya, bukan salah mereka, mensyukuri adanya pandemi. Seolah tidak memikirkan orang lain yang kesusahan karena dampak pandemi ini, mereka hanya mensyukuri hal-hal yang membantunya tetap bisa bertahan hidup. Pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab merespons hal ini.

Bagaimana bisa ada rakyat yang masih kesusahan untuk sekadar kebutuhan makan sehari-hari? Program keluarga harapan pun ternyata tidak bisa menjangkau semua keluarga miskin.

Dalam kasus lain, yang juga masih terjadi di desa ini. Sebagian orang yang memiliki tanah, bekerja sebagai petani. Kata mereka panen musiman hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu pun terkadang masih belum cukup untuk menutup semua kebutuhan.

Untuk kebutuhan lain-lain, mereka harus mengusahakan lebih, dengan mencari pekerjaan tambahan seadanya, itu juga kalau ada. Kalau tidak ada, ya, dengan memangkas anggaran kebutuhan harian untuk kebutuhan lain-lain itu yang sekiranya lebih penting.

Sedangkan mereka yang tidak memiliki tanah, banyak yang menjadi buruh tani, tukang bangunan, buruh pabrik, pengusaha kecil dan peternak: ayam, kambing, ikan, burung, dan lain-lain. Yang mana penghasilan mereka juga hanya cukup untuk kebutuhan harian.

Bahkan, untuk beberapa profesi itu juga ada masih jauh dari sebutan cukup. Mereka memanfaatkan bantuan sosial itu untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Bayangkan misal nggak ada pandemi, mungkin mereka akan tetap kekurangan. Karena tidak ada bantuan pemerintah sama sekali.

Pandemi memang tidak begitu berdampak langsung secara ekonomi. Dalam artian pemasukan mereka tetap masih sama dengan sebelum adanya pandemi.

Tapi, dalam hal pengeluaran—mereka yang memiliki anak sekolah—membengkak,  setidaknya untuk memfasilitasi kebutuhan penunjang sekolah anak-anak yang belajar secara daring. Hal ini menjadi beban tambahan bagi mereka. Sedangkan pemerintah bahkan tidak sekali pun memikirkan hal ini.

Akan tetapi, walaupun demikian, mereka bersyukur masih ada bantuan sosial, yang masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau tidak, mungkin mereka tidak akan pernah mampu membelikan fasilitas penunjang itu walaupun tidak ada pandemi. Hal ini harusnya menjadi evaluasi pemerintah.

Saya jadi berpikir, bagaimana bisa mereka bersaing dengan mereka yang memiliki akses penuh terhadap pendidikan?

Bahkan, untuk kebutuhan perut saja mereka harus memikirkannya setiap hari. Inilah mengapa orang desa banyak yang tertinggal, karena masih terus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup, bukan berpikir bagaimana cara berkembang.

 Alhasil, pendidikan-pendidikan dengan kualitas bagus hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berprivilese. Sehingga kesempatan mobilitas sosial Bagi masyarakat miskin ini sangat kecil—kalau bukan tertutup. Yang ada hanyalah melanggengnya kemiskinan.

Sudah saatnya negara memikirkan hal ini, dengan begitu, kemajuan tentu bukan utopia belaka.