Di Indonesia, pembagian wilayah kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) mulai mendarat sejak sistem pemerintahan demokrasi diadopsi. Ketika diadopsi dan diaprobasi, semua anggota penghuni Indonesia merasa senang. Semua merasa dimerdekakan. Merdeka dari dan untuk. Lantunan apresiasi pun menjalar dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki kebebasan yang dikuasai.

Akan tetapi, paduan suara kemerdekaan untuk dan dari ini sepertinya hanya sebentar. Nostalgia benih-benih Orde Usang masih dibawa serta. Ada korupsi, ada kolusi, juga nepostime. Tiga penyakit ini dikipas-kipas terus biar apinya tetap membara. Semakin diawasi, semakin tak mawas. Semakin diberi peringatan, semakin tak saling ingat. Apalah gunanya pembagian kekuasaan itu jika roti yang disajikan secara merata tetap diperebutkan?


Meng-akali Kekuasaan

Memasuki tahun 2020, semua warga dunia, termasuk Indonesia, dilanda penyakit serius. Tak hanya serius, penyakit ini kadang membuat kita tercengang, terseok-seok, bungkam, tapi sekaligus menantang. Semua sepakat untuk memberi nama pada penyakit menggelobal ini dengan sebutan Virus Corona. Ketika semakin viral, penyakit ini pun dilabeli pandemi.

Ketika virus ini sampai ke Indonesia, semua aparat bangsa berbenah. Dari bilik eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, semuanya berbenah. Langkah maju-mundur, gas-rem, genap-ganjil, buka-tutup, lockdown, psbb, dan beragam program lainnya dibubuhi tanda petik sebagai penanda waspada. Benar, memang harus waspada. Ada waspada karena memang virus ini menakutkan dan mematikan, tetapi di sisi lain, kita juga perlu waspada, pandemi virus corona ini bisa menjadi fase berpeluang bagi orang-orang “berkebutuhan khusus.”

Di sela-sela hiruk-pikuk menangani pandemi, siaga satu tetap dikelola di setiap instansi. Kenapa demikian? Pandemi virus corona memang memakan biaya. Setiap ranting eksekutif yang menjalar melalui sayap-saya kementerian, berjibakau menggelontorkan dana. Ada bantuan sosial (bansos), ada program keluarga harapan (PKH), bagi sembako, dan banyak hal lainnya. Masyarakat pun senang, tapi tetap was-was. Cela licin saat dana-dana ini dikucurkan memang perlu diantisipasi.

Kenapa perlu diantisipasi? Kemarin ada cerita soal Pak Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang dipukat karena menyunat dana bansos. Ada juga cerita soal akal-akalan proyek pengadaan alat-alat kesehatan, seperti kongkalingkong dana pengadaan masker yang menjerat sekelompok orang. Jadi, akal-akalan saat pandemi memang memberi peluang. Peluang terbesar adalah mematikan rasa kemanusiaan.

Di kursi legislatif, berita soal proyek “wangi-wangi” anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga diekspos. Apalagi yang kurang dari mereka ini? Di Kota Tangerang, misalkan, riuh diperbincangkan soal dana Rp 675 juta untuk pakaian DPRD. Outfit anggota DPRD Kota Tangerang menjadi trending topic karena merobohkan rasa kemanusian dan solidaritas di masa pandemi. Anggaran pengadaan bahan pakaian wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang tahun 2021 loncat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp 312,5 juta.

Hemat saya, inilah wajah akal-akalan dari rezim berkuasa. Ketika berkuasa, semua serba bisa. Minta ini, semua bisa dicairkan. Coba kalau wong cilik yang mematok anggaran demikian, pasti birokrasinya berbelit-belit dan menggantung. Di kursi kekuasaan, semua orang ingin tetap necis dan wangi-wangi. Tak ada yang mau membenamkan refleksi untuk situasi akar rumput. Inilah wajah demokrasi yang berbalut kekuasaan: diakal-akali, biar tetap eksis.


Wajarkah?

Untuk kesekian kalinya, kita perlu merapatkan nada kritis untuk dibunyikan secara komunal: wajarkah anggaran sebesar itu dipaku untuk para wakil rakyat? Bukankah sebaiknya dana segede itu dipakai untuk penguatan perjuangan bersama melawan pandemi virus corona? Hemat saya, kita justru merasa terwakili ketika kita mampu menjawab kebutuhan mereka yang diwakili secara wajar. Kita justru merasa terwakili ketika kita bijak menempatkan sekaligus menggunakan kekuasaan untuk kebutuhan bersama. Bukankah demikian?

Kedudukan wakil rakyat adalah buah dari harapan rakyat. Ada kepercayaan besar yang dipikul rakyat ketika seorang pemimpin dipilih untuk menjadi wakil. Kepercayaan itu, meski bersifat vertikal, tetapi selalu diharapkan untuk berjalan secara horisontal. Artinya apa? Karena seorang pemimpin lahir dari rahim rakyat, ia pun perlu dan seharusnya bertindak sesuai apa yang dialaminya ketika menjadi rakyat biasa. Orang-orang demikianlah yang diberi label wakil rakyat: mengutamakan kepentingan di luar akusentrisme.

Selain pembengkakkan pagu anggaran untuk wakil rakyat, Kota Tangerang juga sempat dikerumuni berita soal pungutan liar (pungli) dana bantuan sosial (bansos). Ada begitu banyak informasi pengaduan yang masuk ke loket Pemerintah Kota Tangerang. Dari pantuan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kecamatan Karang Tengah termasuk salah satu lahan basah bermainnya para calo bansos. Mereka membagi porsi kehidupan yang diperuntukkan bagi rakyat kecil dengan sistem bagi-bagi minyak. Akibatnya, ketika sampai ke tangan penerima, minyak bansos sudah melengket di tangan pihak-pihak tertentu. Nah, apakah ini wajar?

Sistem bagi-bagi bansos dengan mekanisme bagi minyak memang kerapkali dipraktikkan di sejumlah daerah. Kota Tangerang, hemat saya, mungkin hanya salah satu wilayah yang berhasil dilacak. Jika dana bantuan itu diberikan dengan porsi yang seharusnya, kenapa harus disunat? Apakah pemerintah tidak memberi “upah” untuk para “volunter” pembagi dana bansos?

Kita ingin tetap wangi-wangi dan necis di masa pandemi, sementara tetangga kita ditimbun utang menggunung. Kita berfoya-foya dengan potongan Rp 100 ribu untuk setiap dana bantuan, sementara tetangga kita mati kelaparan disekap krisis keonomi. Mari membuka mata dan hati. Mari memberi. Kita sama-sama hidup di lahan dimana kenikmatan yang kita peroleh adalah pemberian secara cuma-cuma dari para pejuang kita. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama untuk kemerdekaan bersama?