Dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya yang strategis, menjadi alasan kuat keunggulan Indonesia di kancah regional dan global. Kebangkitan Indonesia di tingkat regional dan global disebabkan oleh beberapa faktor; sumber daya dan visi yang jelas dipegang oleh para pemimpin Indonesia.

Kepemimpinan Indonesia telah diakui dunia sejak kemerdekaannya. Meski sebagai bangsa baru, kepemimpinan menjadi ciri dominan di wilayah pascakolonial Indonesia. Tapi, ketidakstabilan internal tampaknya membuat tidak stabil. Visi pemimpin sangat terkait dengan cara pandang mereka terhadap nasionalisme dan kemandirian.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, tampaknya akan mengakhiri masa jabatan lima tahun di periode keduanya pada bulan Oktober 2024 dengan dikenangnya beliau sebagai presiden yang serius dalam menangani urusan luar negeri Indonesia dalam tiga tahun terakhir masa jabatannya. 

Hal itu juga dikarenakan peran Presiden Joko Widodo dalam memainkan peran kepemimpinan yang harus ia mainkan di dua organisasi tingkat global.

Dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negerinya, Presiden Joko Widodo bisa dibilang terlambat. Beliau terlambat dalam kancah kebijakan luar negeri dan memilih untuk mempercayakan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, untuk menangani masalah terkait kebijakan luar negeri. 

Presiden Joko Widodo sangat pragmatis dan berwawasan ke dalam dikarenakan latarbelakangnya sebagai mantan pengusaha yang telah mengajarinya untuk memperhatikan arus kas dan keuntungan jangka pendek dan menengah. 

Kecenderungan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kepentingan ekonomi nasional Indonesia merupakan salah satu alasan kurangnya Presiden Joko Widodo untuk terlibat dalam urusan luar negeri. 

Hal tersebut dapat dilihat dari pasifnya Presiden Joko Widodo di dalam forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan beliau justru aktif di dalam forum seperti APEC dan G20. Seperti kita ketahui bahwa kedua forum tersebut merupakan forum yang fokus dan membahas isu-isu penting terkait perdagangan bebas dan perekonomian di dunia.

Kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali pada awal bulan November ini membuat Indonesia banjir pujian dan mendapatkan kesan yang baik dari dunia, termasuk media barat. Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif sudah menjadi bagian dari Indonesia. 

Salah satu aksi yang dilakukan Presiden Joko Widodo yaitu menolak untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok elit atau membatalkan undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dari KTT G20 di Bali walaupun terdapat tekanan kuat dari pemimpin Barat yang ingin menghukum Rusia karena menginvasi Ukraina.

Berbagai organisasi internasional meramalkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia kemungkinan akan melonjak ke posisi yang lebih tinggi dalam dua dekade mendatang. 

Hal tersebut tentunya mempengaruhi pandangan negara-negara besar tentang Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Awalnya berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan Australia memiliki kekhawatiran karena mereka menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terlalu dekat dengan China. 

Namun hal tersebut ditepis oleh Presiden Joko Widodo dengan sikap keras Presiden Joko Widodo terhadap masalah perairan di wilayah Natuna yang lebih lantang dari sebelumnya, terlebihnya setelah KTT G20 di Bali. 

Negara-negara besar G20 sekarang semakin yakin terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif serta kegigihannya untuk tidak mengecualikan Rusia dari G20 juga menjadi poin citra baik Indonesia lainnya.


Lalu apa saja pencapaian Presiden Joko Widodo terkait kebijakan luar negerinya?

Pertama, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia bukan untuk dinegosiasikan, bahkan dengan salah satu mitra kerjasamanya, yaitu China, terkait permasalahan perairan di wilayah Natuna.

Walaupun Indonesia tegas dalam membahas isu di wilayah perairan Natuna, Indonesia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu menyelesaikan sengketa wilayah perairan Laut China Selatan yang sebagian besar diklaim oleh China. Posisi Indonesia jelas menunjukkan bahwa aturan main tidak bisa didikte oleh China.

Kedua, Presiden Joko Widodo berperan penting dalam tindakannya bersama ASEAN terhadap kudeta pemerintahan yang terjadi di Myanmar. Peran beliau berhasil mengurangi tekanan internasional terhadap ASEAN. 

Para pemimpin ASEAN juga mengikuti dan menginterpretasi prinsip non-intervensi sebagaimana yang telah tercantum dalam Piagam ASEAN. Hal tersebut menjasi harapan besar untuk proses demokratisasi ASEAN walaupun berjalan lambat.

Ketiga, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali tentunya menjadi modal kerja sama yang berharga untuk memainkan lebih banyak peran Indonesia di dunia internasional ke depannya.

Dalam persaingan geopolitik, Indonesia jarang bertindak secara bilateral. Indonesia lebih sering bekerjasama dengan ASEAN sebagai kesatuan kelompok karena hal tersebut dinilai lebih efektif. 

Kelompok regional akan berusaha menunjukkan persatuan dalam banyak hal, meskipun tentunya terdapat tantangan yang dikarenakan perbedaan kepentingan nasionalnya masing-masing.

Indonesia tidak pernah dan tidak akan memihak pada kekuatan manapun, walaupun sering kali sangat sulit untuk berdiri di posisi tengah atau netral. Presiden Joko Widodo masih memiliki waktu dua tahun lagi untuk mencetak sejarah politik luar negeri Indonesia yang mungkin tidak terlalu fenomenal, namun cukup substansial.