Tak ada jalan yang lebih baik dalam mengatasi peristiwa traumatis 1965 kecuali dengan penuh kesadaran membangun rekonsiliasi. Namun, rekonsiliasi tak bisa dimulai dengan mengingkari fakta yang terjadi, tapi ia harus diawali dengan pengakuan, meski kebenaran itu memang berat untuk diungkapkan.

Fakta bahwa terjadinya pembantaian 1965 tak bisa hanya dengan menabalkan satu pihak sebagai pelaku satu-satunya. Kita ketahui pasca gejolak 30 September 1965 yang menyeret Partai DN Aidit, gelombang pembalasan datang menyusul bahkan dengan girah yang tak kalah menyeramkan.

Jika komunisme dipandang tak bertuhan, aksi-aksi para penentang yang membalas dendam eksistensinya justru tak memperlihatkan tindakan yang bertuhan. Padahal, gerakan itu diakomodasi oleh ormas keagamaan yang bekerja sama dengan aparat militer.

Fakta bahwa kedua belah pihak turut andil dalam sebuah gerakan yang dinilai sebagai sebuah 'pembantaian' seharusnya tak melahirkan tudingan sepihak.

Kini, lebih dari setengah abad sejak pembunuhan besar-besaran terhadap anggota PKI dan orang-orang yang dituding berafiliasi dengannya, rekonsiliasi masih jauh dari angan-angan. Yang abadi hingga kini adalah para pelaku--juga organisasi serta aparatur negara yang menyokong aksi sadistis itu--sibuk menyangkal atau membela diri seraya mengingatkan tentang "bahaya laten" komunisme.

Informasi tentang jumlah orang yang menjadi korban agaknya menjadi hal yang mustahil diketahui. 

Presiden Soekarno sebenarnya telah membentuk Komisi Pencari Fakta pada Desember 1965. Delegasi yang ditugaskan mencari tahu fakta peristiwa nahas ini diketuai oleh Menteri Negara Oei Tjoe Tat. Namun, karena karena tak mendapat tekanan alih-alih dukungan dari pihak militer, komisi ini menyimpulkan bahwa ada 87 orang terbunuh--angka yang dipercaya terlampau kecil.

Hal itu justru berbeda jauh dari angka yang dilaporkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang menyebutkan korban tewas mencapai 1 juta jiwa. Bahkan, menurut Mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, Sarwo Edhie Wibowo, setidaknya ada tiga juta orang terbunuh. Sementara para aktivis kiri meyakini ada dua juta yang terbunuh.

Meminjam perkataan Robert Cribb, kaum kiri membesar-besarkan angka pembunuhan untuk menekankan kesalahan para pelaku. Sedangkan para penentang komunis, angka yang tinggi menandakan bahaya PKI, angka yang rendah berarti mengurangi kesalahan mereka. Dalam konteks ini, pengingkaran tampaknya dimulai dari jumlah angka.

Untuk menyikapi fenomena tersebut, kita seharusnya patut mencontoh sikap Presiden almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang mengajukan permohonan maaf pada awal reformasi dulu. Sebagai kepala negara dan Kiai Nahdlatul Ulama, Gus Dur secara terbuka menyatakan penyesalan. 

Namun disayangkan, 13 tahun setelahnya, segelintir ulama NU justru menolak meminta maaf kepada para korban dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meniru sikap mereka.

Sikap para ulama tersebut muncul setelah Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi tentang tragedi 1965. Rupanya, sejarah menunjukkan bahwa NU adalah organisasi yang aktif berperan "membersihkan" PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bagaimanapun penolakan yang terus-menerus muncul, langkah untuk menyembuhkan luka 1965 harus terus dilakukan. Membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili para pelaku, yang kini sudah uzur atau bahkan sudah meninggal, tampaknya bukan rencana yang mudah dilakukan. Proses rekonsiliasi yang membutuhkan UU diperkirakan akan memakan waktu lama meski tak sepatutnya diabaikan.

Permintaan maaf dari pemerintah barangkali bisa menjadi solusi jangka pendek. Namun mesti ada bentuk penyesalan yang lebih serius, seperti memberi kompensasi yang wajar kepada para korban. Upaya pemerintah seperti ini diharapkan ditiru oleh masyarakat bawah. Di Sulawesi Tengah, mantan Walikota Palu Rusdi Mastura secara resmi dan terbuka meminta maaf kepada bekas anggota PKI.

Langkah jentelmennya itu pun diiringi dengan kebijakan memberikan kesehatan gratis dan beasiswa kepada keluarga korban. Tak lupa, ia bahkan berjanji mendirikan monumen di bekas lokasi kerja paksa PKI. Sebagai pegiat Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Rusdi mengaku organisasinya terlibat dalam aksi mengganyang PKI.

Di luar itu, tak selayaknya kita alergi terhadap komunisme. Sudah lama ideologi itu bangkrut. Uni Soviet porak-poranda, Cina kini sama kapitalisnya dengan Amerika. Ide masyarakat tanpa kelas adalah utopia yang usang dan sia-sia. 

Karena itu, tak perlu ada pelarangan ajaran komunisme, Marxisme, maupun Leninisme. Konsep-konsep ideologi jadul tersebut hanya jadi bahan perbincangan remeh-temeh di kalangan mahasiswa.

Tak sepatutnya ada kebijakan pemberedelan buku yang berkaitan dengan komunisme. Yang justru harus diperangi adalah stigmatisasi pada komunisme dan para korban. 

Menyebut komunis sebagai ateis merupakan salah kaprah yang bertahun-tahun telanjur dipercaya. Dengan kata lain, hadapi komunisme dengan rileks. Sebab, ideologi itu sesungguhnya biasa-biasa saja.