Di Indonesia ini, tidak ada manusia super yang bisa menyelesaikan persoalan dalam sekejap. Semua pakar hukum sudah bicara, beribu-ribu lembar artikel tentang cara memperbaiki negeri telah ditulis.

Kenapa bangsa masih terlilit begitu banyak masalah dan kekacauan? Saya pikir jawabannya terletak pada: tiap orang di tanah air ini membiarkan sistem pencegahan tak terbangun.

Sebagai pemuda yang menekuni dunia literasi, saya tidak ingin membahas terlalu dalam mengenai drama Jaksa yang menyatakan, ‘’Penyiram Novel Baswedan Tak Sengaja Melukai’’. Kulihat, sudah jutaan mulut yang menggunjingkan sandiwara konyol penegak hukum negeri ini. Kali ini seperti biasa, saya tentu akan mengkritik dan mengkritik lagi ke dalam organisasi tercinta kita, HMI.

Bagi yang malas membicarakan internal HMI, tak apa. Kalian tak perlu repot membaca ini sampai akhir. Cukup tutup halaman, silakan beralih ke situs lain, atau matikan ponsel. Apa yang saya katakan memang terasa pedas dan pahit. Sebagai Pengurus BPL PB HMI, tentu saja saya punya kewajiban moral untuk terus menggonggong, meneriaki apa yang ku anggap salah. Tak apa dimusuhi, saya sudah biasa panen caci maki.

Setelah Saddam Al Jahad mundur pada 14 Maret 2020, dan kursi nomor 1 PB HMI diambil alih Arya tak-Berkharisma, selanjutnya apa? Setelah drama sok dualisme berkobar selama setahun, akhirnya bagaimana? Hanya begini saja? Setelah orang-orang tengik di PB itu mengacak-acak HMI, tindakan penebusan apa yang mereka lakukan? Mana kabar tentang kongres yang dijanjikan?

Saya selalu marah pada orang yang sok kuasa, yang menggunakan kedudukan tinggi untuk mempermainkan organisasi. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan dari kisruh tak penting itu membikin kader di bawah babak belur. Gara-gara yang-di-atas kelahi, yang-di-bawah terpaksa menanggung kerusakan. Dualisme yang diotaki sebagian faksi di PB HMI sangat menghambat kaderisasi di tingkat cabang, di seluruh Indonesia.

Saya pikir apa yang saya katakan bukan omong kosong. Kalau kalian mau buka mata, coba tengok cabangmu sendiri, atau cabang tetangga, adakah masa pengurusan yang lebih dari 1 tahun? Saya jamin jawabannya: banyak. Mengapa? Alasannya bingung nanti surat dikirim kemana, ke PB yang mana, ke yang siapa. Meski banyak yang ragu, harusnya pengurus cabang tetap segera berkonfercab kalau periodenya sudah setahun.

Mengapa? Karena amanat AD ART pada pengurus cabang hanya setahun. Kalau jabatan sudah menjelang 12 bulan, harusnya ketua umum cabang segera mengajak pengurusnya demisioner. Kalaupun formateur terpilih bingung mau mengurus SK dari PB, itu kan urusan kandidat terpilih, bukan pengurus cabang yang saat ini menjabat. Kita boleh membicarakan kebobrokan negara, tapi juga harus ingat kebobrokan diri sendiri.

Presiden Jokowi telah menganggarkan dana Rp677,2 Triliun untuk penanganan Covid-19. Itu besar sekali. Yang jadi persoalan, seberapa mungkin uang sebanyak itu bocor? Kalau melihat perjalanan negeri ini yang sudah sudah, kemungkinan itu sangat besar. Maka pertanyaan yang paling cocok, bagaimana para aktor memainkan dana itu dan dengan cara apa data dimanipulasi?

Saya tidak menuduh siapa siapa. Hanya saja, kalau melihat pengalaman yang lalu, teman-teman HMI itu paling jago mengutak-atik angka. Sebagai orang media, berseliweran berita tentang; HMI cabang A mengadakan pembagian APD. HMI cabang B melakukan pembagian sembako. PB HMI melakukan ini, itu. Ya, tidak apa-apa. Itu bagus. Kerja sosial semacam itu mulia. Bagus, selama menjunjung tinggi transparansi.

Situasi saat ini, yang perlu disoroti itu tentang benih diktator memanfatakan keadaan darurat untuk memperpanjang kekuasaan. Di Mesir, usai pergolakan politik yang keras, pemimpin militer, Abdel Fattah el-Sisi atas nama  keadaan darurat, ia memperpanjang kendali keamanan untuk melanggengkan kekuasaan dirinya. Di Thailand, Prayut Chan-o-Cha pun melakukan hal sama: situasi didarurat-daruratkan supaya ia tetap duduk di singgasana.

Di HMI? Sama saja. Coba saja tengok, berapa puluh cabang yang periodenya lewat 1 tahun hanya karena alasan Covid-19. Ayolah, jangan gunakan Corona untuk tidak mengadakan RAK dan Konfercab. Kau belajar jadi diktator? Yang melahap semua waktu agar tak ada regenerasi dalam waktu dekat. Ketua Cabang model ini geblek, tidak tahu aturan, terlalu cari alasan, malas meninggalkan kursi, dan jahat: karena merusak generasi muda.

Tapi, ya mau bagaimana lagi, jangankan cabang yang di daerah dan pinggiran, di pusat saja begitu. Maksudnya? Coba anda lihat dan rasakan sendiri, HMI secara Nasional ada pemimpinnya? Tidak! Kita tak merasa punya ketua umum.

Tapi, bukankah ada Arya tak-Berkharisma? Orangnya sih ada, tapi kepemimpinannya mana? Jadi orang itu jangan sampai besar nafsu merebut kuasa, giliran sudah dapat kursi, bingung mau ngapain.

Kalau memang Arya tak-Berkharisma merasa Pj Ketua Umum, harusnya jelaskan dong skenario kongres ini bagaimana. Walau masa pandemi, tapi di AD ART HMI kan tidak ada klausul menunda kongres hanya karena virus. Arya kan mendapuk dirinya Pj, tugasnya berat. Jangan main-main dengan kedudukan. Pj-mu singkatan dari Penanggung Jawab, kan? Atau PJ= Perebut Jabatan? Apa plan B nya kalau masih Covid-19 tapi dituntut adain kongres?

Kemarin soal rebutan jabatan, nafsunya seperti perjaka baru kawin. Giliran sudah didapuk jadi Pj, apa rencana selanjutnya? Hei Arya, anda jangan biarkan Kapal HMI ini tanpa nahkoda begini. Apa skenariomu dalam menjalankan kongres? Dananya dari mana? Di kota mana? Tempatnya dimana? Bagaimana nasib penjaringan calon kandidat PB HMI yang kemarin diadakan rezim lama? Ini semua harus dijelaskan pada kader se-Indonesia.

Berat, kan? Memang berat jadi orang nomor 1 di PB HMI. Makanya kalau tidak siap memegang kendali, anda jangan sok rebutan jabatan. Seperti anak kecil, maunya ngoyok mainan orang lain. Giliran sudah dapat, ditelantarkan. HMI ini seperti gembel. Tidak ada ketua, tidak ada pemimpin, tidak ada pengurus besar yang menjelaskan kita mau apa dan mau kemana dalam situasi paceklik begini. Terlantar semua. Organisasi gelandangan!

Kan ada YouTube, Facebook, WA, harusnya Arya tak-Berkharisma jelaskan dong rencana peralihan kekuasaan ini mau bagaimana. Katanya geng anda banyak, pendukungmu melimpah, mosok timmu tidak ada yang punya usul nasib HMI ini mau dibawa kemana. Kalau periode sekarang berakhir sampai akhir 2020, dan Corona belum bisa diatasi presiden, bagaimana skenario kongres? Ini harus dikerjakan mulai dari sekarang.

Di tangan orang yang benar, jabatan itu beban. Karena tiap pemimpin dituntut untuk mengabdi seluas-luasnya menggunakan kekuasaan dan anggaran yang dipegangnya. Tapi di tangan bandit, jabatan itu sumber pendapatan. Di HMI memang tak digaji, tapi semua orang juga tahu, setiap pengurus sangat mungkin menggunakan legalitas tanda tangannya untuk membikin kegiatan, atau proyek yang mendatangkan uang.

Sewaktu baru LK1, dulu saya berpikir: ‘’Kenapa ya ketum cabang itu kok tidak segera turun. Tidak lelahkah mengabdi untuk banyak orang? Eh, ternyata eh ternyata, aktivis HMI nomor satu di suatu kota, atau kabupaten, nama lainnya ketua umum, ternyata sakti. Maksudnya? Maksudnya ia bisa dapat duit dari tanda tangan dan stempel yang dipegangnya.’’

Maksudnya bagaimana? Ketua umum bersama sekretaris, atau ketua bidang yang lain, bisa saja membikin proposal kegiatan yang diajukan ke bupati, walikota, kepala dinas, atau ke senior yang duduk di pemerintahan untuk membantu kelancaran pencairan dana.

Lalu, uang yang cair itu digunakan untuk membiayai kegiatan, tapi tidak semuanya. Jadi, angka di proposal sengaja digelembungkan agar pengurus dapat ceperan.

‘’Bukankah itu wajar, bang? Kan pengurus juga butuh ngopi, atau, minimal; itu uang lelah, gitu. Agar setelah kegiatan, mereka bisa minum es bareng,’’ kata seorang kader. Yang jadi masalah, kegiatan semacam itu dijadikan rutinitas. Jadi, niat awal bukan membantu masyarakat, tapi mencari duit dari proposal. Sedang kita tahu, asal muasal duit itu dari mana? Dari masyarakat!

Ketua cabang tahu trik seperti ini dari mana? Dari mana lagi kalau bukan diajari senior. Nah, inilah mengapa pengurus HMI di tingkat cabang berlomba-lomba memanjangkan masa periode. Tujuannya ya itu, agar terus-menerus bisa membikin kegiatan yang mendatangkan dana. Di masa normal saja itu dilakukan, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19. Inilah yang saya sebut mental bandit.

Makanya, di tataran negara banyak pejabat korupsi itu sumbernya dari mana? Saya tidak menyebut koruptor dipasok HMI. Tapi di organisasi mahasiswa, praktik korup itu telah terjadi, sedang berlangsung, dan mungkin juga bakal dilakukan di kemudian hari.

Kenapa? Karena tiap orang mencoba hidup curang meski ia hanya seorang aktivis tingkat kampus. Kalau semasa muda sudah main-main dengan anggaran, siapa menjamin berubah di masa tua?

Maka, saya selalu ingatkan, kalau dekat senior hanya menjadikanmu Bandit Proposal, sebaiknya jangan pernah kenal mereka. Sebab di HMI, yang membikin kader-kader jadi jago memanipulasi itu ya karena mereka mendapat transfer ilmu dari alumninya.

Ini tidak boleh dibiarkan. Selain potensial melahirkan orang-orang korup, budaya bohong dan garong semacam ini juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan pendiri, Lafran Pane.