Sejak ditemukannya kertas dari mulai peradaban Mesir Kuno sampai dengan era modern saat ini telah berkembang sesuai dengan peradaban. Tak terkecuali pada industri kertas, saat ini kertas tidak hanya dipandang sebagai media untuk menulis melainkan menjadi sebuah barang yang memiliki nilai lebih dari sekadar penggunaannya. Industri kertas kini telah berkembang pesat baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada perekonomian.

Berkaitan dengan kertas juga akan berkaitan dengan kehutanan sebagai salah satu faktor determinan yang paling penting di dalam industri ini. Jika membandingkan dengan tiga sub-sektor yang berada pada industri yang melibatkan hutan (forestry, wood, pulp & paper), sub-sektor industri kertas (pulp & paper) menjadi penyumbang terbanyak dalam kontribusinya terhadap GDP negara-negara dari industri kehutanan sebesar 45%.

Lebih mengerucut lagi, industri ini juga memberikan andil terhadap perekonomian Indonesia  sebesar 1.6% pada total GDP dan 6% pada pertambahan nilai seluruh industri manufaktur (ITS Global, 2011; Lebedys & Li, 2014). Menimbang hal tersebut, industri kertas telah memberikan efek positif terhadap perekonomian negara secara makro. Namun apakah hanya efek tersebut yang ditimbulkan dari berjalannya industri kertas?

Industri ini sangat bergantung dari hutan sebagai salah satu faktor input produksi dari pembuatan kertas. Kertas yang sehari-hari kita gunakan untuk menulis surat, membuat laporan ataupun tugas ternyata terbuat dari kayu yang menjadi salah satu biodiversitas yang berada di hutan.

Idiom yang paling sederhana adalah; mengonsumsi kertas secara ‘kasar’ menebang hutan. Meski tidak sepenuhnya benar, kerusakan hutan akan berdampak luas dan menyebar ke seluruh lingkungan.

Jika mendalami lebih lanjut, kerusakan tersebut mulai terlihat dari beberapa indikator yang bersangkutan dengan lingkungan tersebut. Hutan yang termasuk dari sistem produksi menjadi indikator yang paling utama untuk disorot.

Di Indonesia sendiri terjadi penurunan persentase area hutan terhadap total keseluruhan lahan. Berdasarkan data dari World Bank, persentase jumlah tersebut menurun dari angka 65.43% di tahun 1990 menjadi 50.23% pada tahun 2015. Atau jika dalam luas kilometer persegi pada tahun 1990 berada pada angka 1.185.450 dan menurun menjadi 910.100 pada tahun 2015.

Berkat pengurangan lahan hutan atau deforestation tersebut berdampak luas pada sistem lingkungan di sekitarnya. Emisi akan menjadi salah satu indikator yang paling penting ketika sebuah lahan hutan kehilangan pohon sebagai kekuatan daya serap terhadap karbon dioksida).

Jika dibandingkan dengan industri lainnya yang menghasilkan emisi seperti pertambangan, pemasangan serat fiber, kelapa sawit; di 5 pulau (Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua dan Sulawesi) penebangan hutan menghasilkan emisi terbesar dari hilangnya hutan yaitu sebesar 4577-8662 metrik ton karbon dioksida (Abood et al., 2014).

Di satu sisi industri kertas dapat menguntungkan perekonomian, di sisi lain juga dapat menimbulkan ketidak-seimbangan pada lingkungan. Lalu bagaimana seharusnya?

Disinilah peran perencanaan ekonomi yang berkelanjutan harus diterapkan baik dari pemerintahan maupun industri yang terlibat. Hal yang menjadi pokok utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada perekonomian tanpa mengesampingkan lingkungan sebagai salah satu hal yang menopang kehidupan manusia. Isu tersebut sudah mulai menyeruak belakangan ini.

Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mencanangkan pembangunan berkelanjutan yang terdefinisikan dalam program “17 goals to transform our world”. Dimana isinya adalah tujuan-tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan lingkungan sebagai salah satu indikator dari kesuksesan tersebut.

Jika merujuk pada program tersebut, hutan juga menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Pada tujuan nomor 15 disebutkan bahwa hutan merupakan kunci utama dalam mengatasi perubahan iklim serta perlindungan bagi kekayaan biodiversitas pada hutan.

Tujuan utamanya adalah menjauhkan segala kemungkinan terjadinya penghilangan lahan hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Perlindungan tersebut juga meliputi penggunaan sumber daya dengan tanggung jawab yang sesuai dengan perjanjian internasional.

Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss – PBB.

Pemerintah, Perusahaan dan Manusia

Untuk mencapai seluruh tujuan tersebut ada tiga sektor yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama adalah sektor pemerintahan yang bertindak sebagai regulator dari semua aktivitas individu di sebuah negara. Indonesia sendiri mulai menganggap lingkungan sebagai salah satu isu yang penting untuk dijadikan salah satu determinan dalam pembangunan.

Hal tersebut terbukti dari keikutsertaannya dalam program goals pembangunan berkelanjutan yang diprakarsai oleh PBB. Dari 114 negara yang mengikuti, Indonesia menjadi salah satu yang turut serta untuk ikut bertanggung jawab dan ambil bagian dalam perlindungan lingkungan.

Cukupkah sampai disitu?

Tidak. Pemerintah sebagai salah satu pusat birokrasi harus menjadi katalisator bagi seluruh pihak yang berada pada industri dengan melibatkan lingkungan, khususnya hutan. Perlindungan tersebut dapat tercermin dari regulasi maupun konstitusi yang diberikan dengan tujuan utama melindungi kekayaan sumber daya alam dari eksploitasi serta pemanfaatan secara berlebihan.

Berbagai peraturan pemerintah dapat dilakukan seperti membatasi jumlah penebangan hutan yang dijadikan bahan produksi ataupun mengatur perilaku industri dalam mempergunakan sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan. Seperti yang sudah tertera dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa perusakan hutan merupakan sebuah kejahatan dan harus diberikan hukuman yang bersifat jera. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut kemaslahatan orang banyak harus diatur oleh pemerintah, termasuk kehutanan.

Masih belum cukup sampai disitu, regulasi yang diberikan tidak harus berpaku hanya pada peraturan yang bersifat larangan. Pemberlakuan pajak serta tariff merupakan solusi lainnya agar produksi yang dilakukan terhadap sumber daya yang berasal dari hutan tidak berlebihan.

Untungnya dalam hal ini pemerintah melalui Dirjen Pajak telah memberlakukan pajak penghasilan terhadap penjualan hasil produksi dari perusahaan yang berada pada industri kertas. Pajak 0,1% dikenakan sesuai dengan peraturan pajak penghasilan pasal 22. Pada akhirnya (secara tidak langsung) pajak tersebut dapat mengkompensasi kerusakan serta biaya sosial dari pengambilan bahan baku kertas yang dilakukan terhadap hutan.

Setelah pemerintah, sektor kedua yang terlibat adalah sektor privat dalam hal ini perusahaan kertas. Sebagai sektor yang memanfaatkan hasil alam dari hutan yaitu pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas; tanggung jawab terbesar berada pada sektor ini.

Sebagai bagian dari proses produksi yang juga menghasilkan nilai tambah yang besar, dampak yang ditimbulkan juga sama besarnya terhadap lingkungan. Eksternalitas yang ditimbulkan akibat penebangan pohon tersebut juga berakibat negatif bagi masyarakat sekitar. Hilangnya daerah serapan, terganggunya ekosistem yang bernaung pada hutan akan menjadi salah satu dampaknya. Lalu bagaimana peran sektor privat dalam hal tersebut ?

Sebagai perusahaan yang menggunakan sumber daya yang dapat mempengaruhi lingkungan, hal yang dapat dilakukan adalah mengedepankan Corporate Social Responsibility (CSR). Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan khususnya hutan yang menjadi salah satu faktor penting di dalam produksi perusahaan kertas.

Selain menjaga kestabilan dalam sistem produksi, hal tersebut juga harus dilakukan dalam menjaga kestabilan ekosistem serta mengurangi dampak-dampak buruk yang ditimbulkan.

Mengapa faktor ini sebegitu pentingnya bagi perusahaan kertas di Indonesia? Jika dibuka lebih dalam, ada kaitan besar antara sistem produksi serta rantai pasokan (supply chain) terhadap perlindungan lingkungan.

Tentu saja dengan melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan (dan pasokan bahan baku tentunya) pada akhirnya akan menjaga keberlangsungan perusahaan tersebut di kemudian hari. Menggantungkan diri pada sektor yang memiliki kaitan erat dengan kualitas kehidupan manusia memang merupakan tantangan tersendiri.

Bagi perusahaan yang memiliki kaitan dengan hal tersebut, tanggung jawab yang dilakukan bukan hanya sekedar komitmen yang dilakukan. Konsep 4P yaitu Process, People, Planet dan Profit; harus dijalankan sebagai salah satu strategi dari perusahaan kertas dalam bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat (Musritama, Fakhrudin, & Hasan, 2014).

Pada akhirnya konsep tersebut akan menghindarkan dari korporasi-korporasi yang hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan keberlangsungan dari hutan yang sejatinya mereka lindungi.

Dan yang paling krusial dari konsep pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bisa dicapai dengan mengandalkan pemerintah maupun perusahaan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dituntut untuk menjadi pelaksana dalam perlindungan lingkungan sebagai bentuk dari pembangunan berkelanjutan. Peran manusia menjadi penting jika pada akhirnya kedua sektor sebelumnya tidak dapat bekerja secara maksimal dalam fungsinya menjaga kestabilan lingkungan.

Pembangunan manusia dalam hal moral, pendidikan maupun kesehatan dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan. Manusia merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Lebih terperinci, Neumayer (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa negara yang secara ekonomi bergantung pada ekstraksi dari sumber daya alam alam mengalami hambatan ketika tidak memiliki keberlanjutan dalam proses pembangunan. Hal tersebut biasanya terjadi pada negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah.

----------

Sudah merupakan cita-cita bersama bahwa manusia ingin berada pada taraf hidup yang layak yang dapat tercapai dengan pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Tetapi sudah menjadi tugas bersama pula bagi seluruh pihak untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk dari pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah, perusahaan maupun manusia sebagai objek dari pembangunan tersebut harus bisa bekerja sama dalam mewujudkannya. Menjaga lingkungan merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan.

Menjaga lingkungan bukan hanya saja melindungi manusia dari berbagai kemungkinan buruk di masa depan, juga merupakan langkah dalam mensyukuri dari pemberian alam. Sudah sewajibnya bagi seluruh pemangku pentingnya lingkungan dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Mari memulai pembangunan dengan menjaga hutan!

“It is not reasonable that art should win the place of honor over our great and powerful mother Nature. We have so overloaded the beauty and richness of her works by our inventions that we have quite smothered her.” ― Michel de Montaigne, Cannibales

Referensi

Abood, S. A., Ser, J., Lee, H., Burivalova, Z., Garcia-ulloa, J., & Koh, L. P. (2014). Relative contributions of the logging , fiber , oil palm , and mining industries to forest loss in Indonesia, 1–10. https://doi.org/10.1111/conl.12103

ITS Global. (2011). The Economic Contribution of Indonesia ’ s Forest -Based Industries Annex : The Impact of Campaigns Against Indonesia ’ s Forest Sector, (December).

Lebedys, A., & Li, Y. (2014). Contribution of the Forestry Sector to National Economies , 1990-2011. Rome.

Musritama, T. N., Fakhrudin, I. Y., & Hasan, M. F. (2014). Evolving Practices of Corporate Social Responsibility in Indonesia’s Pulp and Paper Industry. Asian Journal ofScientific Research. https://doi.org/10.3293/ajsr.2014.1.17

Neumayer, E. (2010). Human Development and Sustainability.

World Bank. (n.d.). World Development Indicators: Forest area (% of land area).