Pelarangan buku bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Merunut ke dalam sejarah, hal itu telah terjadi pada masa pemerintah kolonial. Hadirnya Balai Pustaka bertugas dalam mengelola dan mengawasi seleksi naskah hingga beredarnya buku di masyarakat. Tanpa begitu disadari, Balai Pustaka membawa pengaruh dalam mendorong minat baca dan membentuk selera masyarakat mengenai sastra. Tentunya, hal tersebut membuat kita bertanya seberapa pengaruh sastra dalam masyarakat hingga dibutuhkan regulasi yang "mengatur" apa bacaan masyarakat itu sendiri.

Pengaruh Sastra dalam Politik

Sastra merupakan salah satu produk kebudayaan yang akan terus berkembang dalam melihat realita atau kehidupan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Budi Darma bahwa sastra tidak hanya terfokus kepada nilai instrinsik yang membentuk karya sastra itu sendiri, akan tetapi juga memiliki kekuatan sosial maupun politik pada nilai ekstrinsiknya (Darma, 2007).

Pengarang memiliki pengaruh dalam menghadirkan permasalahan sosial bedasarkan pengamatannya dalam bentuk naratif meskipun berbentuk imajinatif. Sehingga, sifat fiksi dari sastra memungkinkan pengarang untuk dapat menyajikan kemungkinan realitas yang tidak disadari sebelumnya (O'leary, 2008).

Berdasarkan pemaparan diatas, pemanfaatan sastra sebagai aspek kebudayaan dalam politik merupakan bentuk kekerasan budaya. Dalam terminologi Galtung, kekerasan budaya adalah penggunaan aspek-aspek kebudayan seperti ideologi, agama, moral, bahasa, seni, ilmu pengetahuan empiris serta pengetahuan formal sebagai legitimasi pemerintah dalam kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Galtung, 1990).

Dapat disimpulkan bahwa budaya digunakan pemerintah sebagai motor penggerak hingga masyarakat tidak menyadari fakta kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan terjadinya kekerasan budaya, adanya upaya mengendalikan nilai moral dan sudut pandang tertentu melalui kebijakan memproduksi dan membatasi kebudayaan yang mana kebijakan tesebut membuat hadirnya pemerintahan yang otoriter.

Hal ini dikarenakan, nilai kebudayaan yang beragam berusaha diuniversalkan dan membatasi kebebasan berekspresi pengarang. Kekerasan budaya biasanya tidak begitu disadari dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama (Galtung, 1990).

Selain itu, Galtung memaparkan lebih lanjut mengenai kekerasan budaya berkaitan dengan kekerasan sttuktural dan kekerasan langsung. Dengan menggunakan aspek budaya, kekerasan langsung dapat “diterima”.  Sehingga, ketiga jenis kekerasan tersebut saling terkait dalam munculnya kekerasan ke permukaan.

Meskipun kekerasan budaya memiliki peran penting dalam terciptanya legitimasi, tetap saja dimensi kebudayaan merupakan suatu hal yang sulit untuk diukur dan dikenali, sekalipun kekerasan budaya memiliki peran yang krusial dalam hadirnya kekerasan di masyarakat.

Sehingga, sastra sebagai salah satu aspek budaya sering kali digunakan sebagai alat strategi propaganda oleh pemerintah yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. 

Berkaitan dengan tulisan ini, pemerintah kolonial berusaha memilihara sudut pandang tertentu dalam masyarakat. Sehingga, meminimalisir munculnya perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Peranan Balai Pustaka

Balai pustaka merupakan lembaga bentukan pemerintah kolonial Belanda yang mulai beroperasi sejak tahun 1905 hingga perang dunia kedua. Balai Pustaka sebagai lembaga budaya menerbitkan tiga jenis buku yaitu: buku anak-anak, buku praktik (bercocok tanam, masak, berternak dan lain sebagainya), dan sastra dewasa (Jones, 2013).

Tujuan berdirinya Balai Pustaka sebagai lembaga yang menyediakan bacaan bagi penduduk yang koloni Hindia Belanda yang akan "memuaskan keinginan masyarakat membaca dan memajukan pengetahuan mereka" yang berdasarkan standar dari ketertiban kontemporer. Sehingga, berbagai bacaan yang dapat mengganggu jalannya kekuasaan dan keamanan harus diberantas (Jones, 2013).

Ini sejalan dengan upaya melegitimasi kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Regulasi sensor diberlakukan oleh pemerintah kolonial dengan adanya menabukan tema-tema tertentu. Menurut Teeuw, Balai Pustaka tidak menerbitkan buku yang memiliki tema agama karena upaya sikap netral, tidak menerbitkan yang berkaitan dengan pandangan politik yang bertentangan dengan pemerintah, serta tidak menerbitkan literatur “tidak bermoral” yang disebut sebagai bacaan liar (Jones, 2013)

Sehingga, terjadinya sebuah regulasi dalam pemisahan publikasi antara publikasi Balai Pustaka dan ‘Bacaan Liar’. Upaya pemisahan tersebut dengan mengidentikan bacaan liar sebagai bacaan yang ‘tidak bermoral’ dan ‘sastra yang berkualitas rendah’ (Jones, 2013).

Kebijakan tersebut bentuk upaya dilakukan pemerintah kolonial dalam menyeragamkan nilai dalam sebuah karya sastra dan mengabaikan bahwa sastra memiliki nilai yang berbeda-beda. Tak hanya itu, pelabelan bacaan liar merupakan cara pemerintah kolonial dalam mengidentifikasi sebuah karya sastra yang subversif.

Meskipun begitu, pemerintah kolonial tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah penyimpangan. Mereka beralasan pentingnya untuk mengambil langkah dalam penjaminan keamanan (Jones, 2013). Sehingga, membuat hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan harus dilakukan.

Pemaparan di atas berkaitan dengan bagaimana sastra sebagai produk budaya berusaha dikendalikan sesuai dengan keinginan penguasa. Ini menimbulkan kekerasan budaya dalam upaya melegitimasi keabsahan kekuasaan Belanda.

Cara kerja kekerasan budaya yang mentransformasikan nilai di masyarakat membuat masyarakat tidak menyadari fakta kekerasan yang ada. Sehingga, dengan regulasi tersebut tanpa disadari membentuk selera sastra masyarakat dan tidak langsung berpengaruh bagaimana masyarakat mendefinisikan sastra harus apolitis.



Daftar Pustaka:

Darma, Budi. (2007). Bahasa, Sastra dan Budi Darma. Surabaya: JP Books

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of peace research, 168.

O’leary, Timothy. (2008). Foucault, Experience, Literature, Foulcault Studies, 5-25

Jones, Tod. (2013). Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State Cultural Policy Across the Twentieth Century to the Reform Era, Leiden: Brill