Tidak ada perkembangan apalagi kemajuan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Setidaknya itu yang boleh kita simpulkan dari TPF bentukan Polri. Novel pun tak terkejut dan sudah menduga hasil TPF Polri tidak signifikan mengungkap kasus dirinya.

Riuh kembali datang. Kita masih di antara ketidakpastian hukum dan angan-angan penegakan hukum. Sayup-sayup terdengar suara mendesak Presiden mengambil alih kasus Novel. Suara itu sah-sah saja, namun publik kembali bertanya, "sudah sedemikian lemahkan lembaga hukum kita?"

Bila semua urusan diberikan kepada Presiden, kapan bangsa ini terbebas dari utang? Kapan bangsa ini meningkatkan per kapita pendapatan rakyatnya? Dan masih banyak lagi soalan publik yang belum terealisasi.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memang harus diperjuangkan bukan sekadar diperbincangkan. Kasus Novel hanya satu dari sekian banyak PR bangsa ini.

Sebelumnya ada Munir yang kini mulai dilupakan. Belum lagi kasus penghilangan nyawa secara kolosal terhadap rakyat. Tidak jelas penyelesaian bahkan ada yang tidak digubris. Sebut saja kasus Simpang KKA, Aceh Utara. Begitulah wajah hukum kita, dan sebagian kita pesimis bahwa negara itu ada.

Jangan-jangan kita hanya gerombolan manusia? Setiap 5 tahun ganti pimpinan tapi kebiasaan masih sama. Membela para penguasa di balik pangkat dan jabatan. Jangan-jangan kita bukan negara hukum? Kalaupun iya, yang digunakan hukum rimba.

Negara ini lahir atas kesepakatan, namun bukan kesepakatan jahat. Negara ini berjanji melindungi rakyatnya, namun penegak hukum pun tak kuasa melawan mafia. Para mafia tak tersentuh, bahkan oleh negara yang berasaskan Pancasila.

Novel hanya 'pesan' bahwa mereka masih ada, menebar teror kepada siapa pun, tak terkecuali kepada penegak hukum yang berusaha mengintai mereka. "Silakan kalian tegakkan hukum, tapi jangan sentuh kami." Demikian sombongnya mereka setelah hukum tak menyentuh mereka.

2 tahun berlalu, Polri hanya bisa memperkirakan motif tanpa bisa mengungkap pelaku utama. Kisah Novel seperti kisah di novel-novel. Apakah kita perlu menghadirkan Sherlock Holmes agar kasus terungkap?

Negara telah gagal meyakinkan publik, gagal menegakkan supremasi hukum. Duh Novel, kasihan dirimu. Tapi tetaplah tegar melawan mereka. Jangan biarkan mereka merampok rakyat dengan dalih apa pun.

Novel hanya petugas negara. Ia hanya ditugaskan menjalankan amanat konstitusi. Sebagai petugas negara bukan petugas partai, harusnya ia dilindungi negara agar ia dapat melindungi aset negara.

Tapi ia harus berhadapan dengan para penguasa di luar sana. Penguasa yang tak peduli konstitusi negara, mereka tak takut Tuhan apalagi regulasi hasil korupsi. 

Sedihnya lagi, ia cenderung disalahkan. Padahal ia hanya menjalankan perintah konstitusi. Jika dianggap abuse of power ada mekanisme hukum. Silakan diproses secara hukum.

Bukan hanya hak individu Novel yang telah dirampok, haknya sebagai petugas negara pun telah dinistakan. Ke depan Jokowi harus menjelaskan kepada rakyat bahwa negara ini masih negara hukum. Masih menghormati hak dasar individu dan hak warga negara. 

Dalam pidatonya, Jokowi akan menghajar siapa pun yang menghalangi investasi. Bukankah tanpa kejelasan hukum investor akan enggan berinvestasi? Apakah Jokowi tidak akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku?

Demokrasi tidak akan sehat apabila hukum dikuasai segelintir orang. Apabila hukum tebang pilih, apalagi jika hukum hanya dijadikan alat kekuasaan. Alat legitimasi menghancurkan lawan-lawan politik.

Novel bukanlah pangeran berkuda putih yang kebal senjata tajam. Bukan pula Jon Snow dalam kisah Game of Thrones yang setelah sempat terbunuh bisa hidup kembali. 

Novel terus berusaha mencari keadilan. Tapi keadilan seperti bayangan dirinya sendiri. Terlihat namun tak bisa diraih. Terdengar namun entah di mana. Novel seolah berada di tengah permainan besar para penguasa gelap.

Para penguasa yang begitu kuat menguasai parlemen dan eksekutif, menguasai para penegak hukum, bahkan rekeningnya terus terisi saat mereka tertidur. Siapa mereka? Entahlah. Bahkan polri tak mampu menjangkau mereka.

Ke mana lagi Novel harus mengadu? Pada Tuhan, pada ulama, pada pendeta, biksu, atau pada rumput yang tak lagi mampu bergoyang? Apakah Novel harus menyerah?

Jangan, Novel. Para pendiri bangsa ini bukan orang-orang cengeng. Mereka bahkan rela berkorban nyawa, meneteskan air mata, melawan penjajah yang ingin menguasai aset-aset negeri ini.

Percayalah, rakyat bersamamu. Yakinlah, kebebasan itu diperjuangkan semua orang. Namun kebebasan itu harus patuh pada hukum. Jika tidak patuh, berarti ia musuh bersama, musuh keadilan dan rakyat, musuh semua agama, ras dan suku.

Mereka memang pengecut. Itulah mengapa engkau dilarang kecut. Siapa pun mereka pada akhirnya akan menyerah pada keadilan. Cepat atau lambat, tak di dunia, boleh jadi di akhirat, akan ada keadilan itu.

Berjalanlah dengan tegak, rakyat akan selalu bersamamu. Bila suara rakyat suara Tuhan, maka gerakan rakyat adalah gerakan Tuhan. Presiden, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia tidak rela negeri ini dikuasai mafia hukum. 

Balada Novel Baswedan bukan balada biasa. Bagi saya dan juga Anda, kepastian hukum adalah alasan mengapa kita bernegara. Jika bernegara tanpa kepastian hukum, sama saja kita 'gerombolan' berandroid.