Peristiwa tembak dan baku hantam insiden Polri terhadap 6 anggota laskar FPI di Tol 50 Jakarta Cikampek, pada akhir 2020 lalu. Itu dianggap menuai kasus “Unlawful Killing”. Dan tidak sesuai dengan prosedur hukum (Due process of law).

Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi menyayati; Tindakan insiden itu akan dikenakan pasal 338 KUHP jo Pasal 351 ayat (3), tentang keinginan insiden Polri mengenai tindakan penganiyaan dan pembunuhan, Rabu (3/3).

Susuai dengan UU KUHP yang berlaku. Tindakan kriminal itu akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang insiden/pelaku yang dengan—sengaja merampas nyawa orang lain. Itu dilapisi pasal dengan hukum pidana "penjara lima belas tahun."

Selanjutnya pasal 351 ayat (3), tentang insiden/pelaku yang mengakibatkan kematian. Itu dijerat juga dengan hukum pidana penjara paling lama "tujuh tahun."

Dalam pengusutan itu. Komnas Ham merilis lagi hasil temuan dan investigasi. Bahwa terdapat 4 dari 6 anggota laskar FPI terkena kasus pembunuhan dan penganiayaan atas insiden penembakan Polri di Tol 50 Jakarta Cikampek.

Karena menurut Komisi Nasional, dan Hak Asasi Manusia (Komnas Ham). Tindakan demikian itu jelas-jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Meskipun tahapan kasus itu masih dalam keadaan proses penyelidikan. Tetapi dugaan "Pra peradilan" akan melewati insiden ini melalui proses hukum secara steril. Dalam artian keadaan kasus tersangka terhadap tindakan kekerasan dan kriminalitas—atas 6 anggota FPI.

Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebut pelaku penembakan, pembunuhan dan penganiayaan atas kriminalisasi terhadap 6 anggota laskar FPI ini berasal dari oknum kepolisian.

Menurut beliau, “ada 3 orang oknum—insiden kepolisian yang ter-investigasi dalam temuan hasil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”, Senin (9/3).

Mahfud MD menilai ke-3 insiden itu. Menurut hasil dan temuan laporan investigasi sudah ditemukan oleh Komnas HAM dengan dokumen yang lengkap. Banyak hasil bukti dan temuan fakta di balik penembakan dan pembunuhan atas kematian 6 anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu.

Selain diminta untuk menunjukkan bukti-bukti lain. Mantan MK, Mahfud MD juga mengharapkan ketersediaan kelompok-kelompok masyarakat untuk membongkar kasus itu cepat selesai.

Dari bukti lain juga terdapat laporan, dan hasil temuan Komnas HAM. Yang menyeret 6 anggota laskar FPI telah dibunuh oleh insiden kepolisian. Dan menurut kesaksian itu, yang berdasarkan lampiran-lampiran bukti. Bahwa ke-6 anggota laskar FPI itu sedang mengawal imam HRS.

Di tengah pengawalan, dan pengintaian itu berlangsung. Mereka memancing aparat polisi yang mengerubungi, untuk menjauh dari rombongan HRS. Namun tak lama kemudian. Itu tak diduga, terjadilah bangku hantam dan pembunuhan insiden FPI atas 6 anggota laskar FPI dari penembakan anggota Polri.

Setelah Komnas Ham mengidentifikasi kasus ini. Ditemukan-lah 3 anggota polisi yang terlibat dalam kasus penembakan 4 dari 6 anggota FPI tersebut.

Untuk itu. Komnas HAM langsung mengirim hasil laporan dan rekomendasi ke pihak Presiden Jokowi.

Namun, setelah laporan itu masuk. Pihak pihak penyelidik dan Bareskrim Polri belum juga menetapkan kasus itu "tersangka" atas penembakan 6 anggota Laskar FPI itu.

Kenapa pihak-pihak Kapolri dan kekuasaan tidak menanggapi soal demikian?

Padahal hasil laporan dan rekomendasi sudah tersampaikan kepada Presiden.

Apa masalahnya?

Menggapi soal itu, Ajis Yanuar, selaku kuasa hukum Habib Rizik Sihab menyatakan, "penetapan kasus tersangka terhadap penembakan 6 anggota laskar FPI itu diperisai oleh kekuasaan dan aparat kepolisian. Yang diperlakukan sebagai bentuk tindakan zholim aparatur sipil negara", CNN Indonesia (4/3).

Ia menilai, tindakan aparat kepolisian benar-benar mencederai status hukum dan kitab Suci Undang-undang Narapidana (KUHP).  Selain daripada melanggar hukum, ketentuan pasal yang berlaku (KUHP). Juga telah membubuh dan mempermainkan status hukum negara ini.

Menurut aparat kepolisian. Dalam pasal 77 tentang pembunuhan, penembakan dan penganiayaan atas kematian 6 anggota laskar FPI dalam kitab Undang-undang Narapidana (KUHP). Itu tidak terkenakan pasal bagi insiden/pelaku yang telah meninggal dunia.

Sebab bagi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan, "bagi insiden/pelaku yang dianggap tersangka harus terpenuhi pengujian keabsahan-Nya lewat jaksa. Agar supaya nantinya itu bisa di-ceklist, ditelisik, dan diteliti lebih lanjut oleh pihak kejaksaan", Rabu (6/3).

Namun demikian, Andi meyatakan bahwa penyelesaian kasus itu nantinya bakal diuji, ditelik, dikaji, dan di analis lebih lanjut oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, dari ke-6 anggota laskar FPI "tersangka" telah meninggal dunia. Dalam insiden berdarah yang terjadi di awal bulan 2020 lalu.

Andi Rian Djajadi merisai lagi, bahwa polisi akan menindaklanjuti pengusutan kasus itu selama proses penyidikan.

Tetapi dengan demikian, kasus tersebut dapat dibubuhkan dan dihentikan oleh pihak kepolisian, apabila memang Jaksa (JPU) nantinya berasumsi lain.

Sungguh aneh hukum negeri ini!

Begini pak, saya kasih saran! Jika pihak kepolisian telisik lebih jauh. Due Process of Law” itu ada di tangan rakyat. Maka pak Kapolri harus menyelesaikan-Nya. Itu kasus “Unlawful Killing”. Jelas sekali itu. Jadi bukan di mekanisme jaksa dan struktrural tangan Kapolri dan Kabareskrim.

Di lihat dari hasil-hasil investigasi, bukti-bukti yang telah masuk dari Komnas Ham. Itu sudah sangat teruji. Tetapi kenapa pihak Kapolri dan kekuasaan tidak juga menyelesaikan-Nya. Ini kasusnya sudah setahun lebih loh.


                               ***

Ingat...! Ketika "Kepala Kepolisian Republik Indonesia" dilantik oleh Presiden. Kapolri bersumpah bahwa keadilan tertinggi itu "ada di tangan rakyat." Bukan di tangan para anggota dan kekuasaan.