Di tengah fenomena pandemi Covid-19 yang makin mengganas seperti sekarang ini, saya merasa makin bingung dengan berbagai kebijakan aneh yang digulirkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan tentang pembebasan sebagian narapidana yang bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Mungkin kebijakan ini tampak logis, karena lapas yang ada sekarang ini sangat tidak cukup untuk menampung semua warga binaan. Bahkan ada yang melebihi kapasitas hingga 700 kali lipat. Apakah ini wajar? Tentu saja tidak, nah untuk mengantisipasi penyebaran virus itu, maka pemerintah berusaha membuat kebijakan itu agar penghuni lapas bisa lebih longgar dan hidup secara wajar.

Namun yang bikin aneh, Menteri Hukum dan HAM, Yosanna Laoly, juga mewacanakan agar pembebasan itu juga meliputi sebagian para tahanan korupsi (tipikor). Ajaib bukan? Alih-alih ingin meminimalisir penyebaran Covid-19, Yosanna Laoly justru tampil bak pahlawan bagi para koruptor dan tampak ingin menyelamatkan kawan-kawannya yang saat ini berada di tahanan.

Dalam teropongan saya, dan mungkin sebagian masyarakat di Indonesia, wacana ini menjadi sangat konyol dan gila. Alasannya cukup sederhana, karena selama ini gedung tahanan para koruptor tidak benar-benar melebihi kapasitas, justru ruang tahanan mereka mewah-mewah. Coba Anda lihat tahanan Setyo Novanto yang tahun 2019 lalu sempat digerebek para jurnalis, itu seperti rumah impian sahabat misqueen.

Di sini yang menjadi soal adalah, bahkan di dalam penjara pun mereka masih berkuasa dan memiliki pengaruh yang cukup besar, ini lagi-lagi soal uang, karena sudah umum diketahui bahwa bila seseorang menjadi tahanan dan memiliki sejumlah uang, maka hidupnya di penjara dapat dipastikan enak dan bisa menjadi raja di gerung tak bertuan itu.

Jelaslah bahwa pembebasan sebagian napi koruptor bukanlah solusi di masa-masa genting sekarang ini. Dan, tidak mungkin pula mereka-mereka ini bakal menjadi ancaman bagi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pembebasan napi koruptor hanya akan membuat pemerintah kontraproduktif dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Justru yang harus menjadi titik fokus dan perhatian adalah para tahanan lain dan di lapas lain yang begitu sesak dan tidak layak huni. Mereka-mereka yang berdesak-desakan itu hidup di sel tahanan sempit, mereka juga telah diperlakukan secara tidak manusiawi. Inilah yang menjadi masalah penting yang harus segera diupayakan perbaikannya oleh pemerintah.

Tapi bagi saya, pembebasan tahanan tetap bukanlah solusi. Betapapun kondisi lapas sangat mungkin terjangkit Covid-19, tapi membebaskan begitu saja – meski dengan syarat-syarat tertentu – bukanlah solusi yang tepat. Harusnya, pemerintah bisa melakukan berbagai perbaikan di dalam internal lapas yang diproyeksikan untuk keperluan jangka panjang. Pertanyaannya, benarkah sudah tidak ada cara lain selain bebas-membebaskan begitu?

Bila kita mau melihat persoalan ini secara lebih teliti dan menyeluruh, justru yang perlu dilakukan pemerintah adalah membangun gedung-gedung baru bagi para napi. 

Sebabnya, bila hanya terfokus pada kebijakan membebaskan napi atas dasar mengurangi penyebaran Corona, maka masalah di Lembaga Pemasyarakatan tidak akan pernah selesai dan sampai kapanpun lapas akan tetap melebihi muatan. Karena kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek dan tidak memberi perubahan yang signifikan bagi perbaikan lapas.

Apa susahnya sih membuat gedung baru? Kalau memang sudah gak muat gedungnya, bisa cari lokasi lain, bangun lapas-lapas baru. Bukankah anggaran Kementerian Hukum dan HAM itu sangat banyak? 

Saya kira ini sesuatu yang mudah dilakukan, toh napi-napi itu juga tidak hidup neko-neko, gaya hidup mereka ya gitu-gitu saja. Kebebasan mereka boleh-boleh saja dibatasi, tapi mereka tetap layak hidup secara manusiawi dan bermartabat.

Di sinilah negara harus hadir, kalau bukan negara siapa lagi? Karena penghuni lapas juga tidak banyak-banyak amat. Bila melihat data statistik, penghuni lapas di seluruh Indonesia ada di kisaran tiga ratus ribu lebih, dan napi koruptor sekitar empat ribuan. Artinya, napi koruptor ini sudah biarin sajalah. Cukup yang menjadi perhatian lebih adalah mereka-mereka yang ditahan tapi tidak diperlakukan secara masuk akal.

Jadi, sekali lagi, solusi terbaiknya adalah pemerintah harus bisa memperluas kondisi tahanan. Ini akan menjadi proyek besar sekaligus memiliki dampak yang bagus dalam jangka panjang. Lagi pula, tujuan seorang napi berada di penjara hanyalah untuk mengekang atau membatasi kebebasan mereka secara fisik, bila kondisi gedungnya tidak layak huni, maka bukan hanya kebebasan fisik yang terenggut, kebebasan rohani dan pikiran juga ikut-ikutan dibatasi.

Bila kebijakan pembebasan sebagian napi sudah terlanjur dilakukan, maka apa boleh buat. Jadikan saja ini sebagai pelajaran dan momentum bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk berbenah diri. Saya mengibaratkan Kementerian ini seperti kantong plastik berisi air yang bocor di mana-mana, untuk menyumbal agar tidak bocor, maka tutupi satu-satu, atau perbaiki sedikit demi sedikit.