Penulis
2 tahun lalu · 341 view · 3 min baca · Politik surah-al-maidah-1-638.jpg

Bahaya Politisasi al-Maidah 51

Politisasi al-Maidah 51 untuk kepentingan sesaat sungguh membentur akal sehat dan mengubur hati nurani demi ambisi kekuasaan politisi yang serakah.

Segala cara, termasuk menjual ayat-ayat Allah adalah cermin dari buruknya nilai etik dan moralitas oknum-oknum politisi di negeri ini. Kasus politisasi menggunakan ayat suci adalah sikap yang sangat berbahaya.

Pencatutan ayat suci sebenarnya bukan hal yang baru dalam dinamika perpolitikan tanah air. Oknum-oknum politisi sejak dulu kerap mencatut surat al-Maidah sebagai argumentasi penolakan terhadap pemimpin non-Muslim.

Bahkan sejak kontestasi Pilkada di Bangka Belitung yang kemudian berlanjut ke Pilkada DKI Jakarta, banyak sekali oknum politisi yang menggunakan al-Maidah 51 untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pejabat publik.

Politisi yang kerap menjual ayat demi kepentingan sesaat ini tidak hanya menciderai demokrasi, tetapi juga menciptakan disharmonis antar masyarakat yang toleran di negeri ini.

Memecah Belah Sesama Muslim

Betapa tidak, dampak dari masifnya penyebaran politisasi al-Maidah, banyak umat Islam yang terprovokasi dan meyakini kebenaran bahwa Ahok telah menista agama.

Padahal maksud ucapan Ahok sangat jelas konteksnya, yaitu respon atas maraknya oknum politisi yang kerap menggunakan al-Maidah sebagai ambisi politiknya dan untuk mendelegitimasi pemimpin non-muslim.

Bahkan politisasi menggunakan ayat-ayat al-Qur’an tidak saja suatu sikap pembodohan terhadap publik, namun juga membuat agama “bersumbu pendek” dan menghilangkan universalitasnya.

Agama direduksi sekedar untuk menjadi alat untuk merebut kekuasaan berjangka pendek tanpa melihat segala konsekuensi buruknya, seperti perpecahan di kalangan masyarakat.

Padahal menurut Muhammad Said al-Asymawi dalam Against Islamic Extrimism (1998), agama adalah perilaku spiritual yang mengakui adanya kekuatan supranatural sebagai pengendali kehidupan.

Sementara politik adalah suatu negara yang diorganisir dalam sebuah institusi pemerintahan. Jadi, politik terkait dengan kekuasaan berjangka pendek, dan agama menjadi korban buruknya moralitas politisi semacam ini.

Konsekuensi logis dari itu semua berujung pada tiga implikasi yang dapat memecah belah sesama muslim. Pertama, politisasi al-Maidah akan memperluas dan memperdalam jurang disintegrasi internal umat Islam.

Agama yang memiliki tujuan universal berjangka panjang untuk kemaslahatan manusia, malah menjadi faktor konflik diinternal muslim.

Kedua, politisasi ayat-yat al-Qur’an dapat  menciptakan ketegangan-ketegangan baru akibat watak diskriminatif terhadap kelompok lain. Esensi setiap agama yang memiliki ajaran luhur dihadirkan sebagai sumber perpecahan. Padahal Islam melarang berlaku diskriminatif terhadap siapapun, apalagi hanya perbedaan dalam pilihan politik.

Ketiga, politisasi al-Maidah dapat membuka lebar-lebar pintu sektarianisme keagamaan. Sulit untuk tidak mengatakan kemungkinan meningkatnya sektarianisme dan partikularisme kelompok aliran keagamaan fundamentalis-radikalis yang ada dalam negara.

Suasana yang ditimbulkan telah membuka peluang bagi kelompok radikal dan anti-Pancasila untuk menegaskan kembali identitasnya sebagai ancaman sebuah bangsa dan agama.

Apalagi dalam sejarahnya, politisasi agama memberi dampak yang sangat mengerikan. Intrik politik, teror dan kekerasan berdarah-darah adalah dampak dari politik ini.

Ajaran damai Islam yang semestinya mengatur kehidupan politik justru terjadi sebaliknya, yaitu eksploitasi habis-habisan atas nama Islam oleh oknum politisi. Hasilnya tak lain hanyalah politik hasutan omong kosong dan bukan politik yang diilhami moral yang mewujud masyarakat yang harmonis.

Memecah belah warga negara

Konsekuensi logis dari politisasi al-Maidah ini juga membuat disharmonis antar warga negara karena melahirkan intimidasi, pernyataan kotor, kebencian yang sama sekali tidak membuat teduh pesta demokrasi.

Berbagai intimidasi yang mengarah pada pemaksaan kehendak untuk tidak memilih pemimpin berdasarkan hati nurani pribadinya telah menciderai hak konstitusi setiap warga negara.

Padahal Indonesia adalah negara konstitusi yang mana setiap orang berkedudukan sama, boleh memilih dan dipilih untuk urusan dunia. Ajang pemilihan umum adalah ajang untuk memilih pemimpin dunia, bukan agama.

Setiap warga negara tidak bisa dipaksa kehendaknya untuk memilih pemimpin berdasarkan agama dan semua yang berkaitan dengan latar belakang SARA.

Kasus politisasi al-Maidah ini menegaskan bahwa Indonesia sedang mengalami ancaman kerukunan yang dahsyat. Bukan, ancaman perang berbaju militer, namun ancaman ideologi sektarianisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan warga negara. Karena itulah, perjuangan kita saat ini adalah melawan arus deras politisasi agama.

Artikel Terkait