Isu-isu yang menyertai Pilkada menunjukkan kian brutalnya klaim pihak-pihak yang berkepentingan. Opini-opini menyesatkan disebar layaknya virus-virus yang siap menyerang kewarasan. Sisi universal kemanusiaan dicerabut demi mencapai hasrat kelompok. Kita seperti digiring untuk melupakan kodrat manusia yang dianugerahi identitas primordial yang personal sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Sang Maha Kuasa.  

Gelanggang Pilkada telah nyata merebut ruang-ruang privacy, hingga membuat semangat harmoni dalam kehidupan warga terancam terkikis. Klaim identitas kelompok menujukkan bahwa para elit politik tak bisa lagi memaksimalkan strategi dan untuk meraih simpati dan dukungan pemilih. Sejak isu Al-Maidah 51 yang menjerumuskan Ahok ke dalam rangkaian persidangan yang sesungguhnya mempertontonkan betapa lugunya kita dalam berdemokrasi, sekaligus menelanjangi rendahnya tingkat kewarasan kita dalam menyikapi setiap perbedaan.

Mengikat umat lugu dengan dogma 

Perselisihan soal agama dan klaim ketuhanan tentu tak akan pernah selesai. Bahkan, seorang yang mengaku atheis pun pada hakikatnya tak mungkin menyangkal keberadaan Zat Ilahiah. Penjelasan yang sangat rasional dari Dostoevsky, “bila dinyatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada Tuhan, menjadi jelaslah bahwa semua perbuatan apapun akan dibenarkan.” Kalimat ini memberikan penjelasan bahwa kebenaran bisa hadir pada setiap kelompok, tapi yang berhak menentukan kebenaran universal hanya Tuhan. Artinya, untuk dimensi ketuhanan, bisa saja sekelompok orang memegang teguh kebenarannya, sama halnya dengan kelompok lain. Semua bisa benar, juga bisa salah.

Mereka mengurung para penganut agama dengan membatasi penafsiran ayat-ayat sebatas tekstual dan mengikatnya dengan dogma. Agama bagi mereka hanya bisa dikenali lewat dogma, “pokoknya percaya saja, itu akan menyelamatkanmu,” begitulah propaganda mereka untuk menggiring umat yang lugu untuk tidak memilih calon dari kelompok lain.

Selain dogma agama, kelompok radikal juga tak hentinya meniupkan isu Sara lainnya yang amat berpotensi merusak tatanan sosial. Isu primordial non-pribumi adalah virus mematikan yang setiap saat bisa menyulut konflik horizontal. Mereka berupaya menggiring manusia untuk meneguhkan identitas primordialnya demi memuluskan hasrat politiknya. Metode ini mutlak menolak nalar, karena takarannya adalah keberpihakan kelompok identitas.

Padahal, jika direnungkan, pengelompokan identitas ini mulai dari keluarga, suku, etnis, juga agama adalah kenyataan keberagaman yang sifatnya kodrati: manusia dilahirkan tanpa sebelumnya diberikan pilihan pada rahim suku apa mereka hendak dititipkan. Dengan penelompokan identitas primordial ini, orang-orang digiring untuk menepikan nalar dan tak diperkenankan untuk menyoal visi-misi, program dan kompetensi calon.

Bagi mereka, menentukan pilihan yang penting se-suku, pokoknya se-agama, urusan integritas dan kredibilitas itu masalah lain. Inilah bentuk bentuk dogma yang dijejalkan pada umat lugu yang berpikir telah menemukan kebenaran hanya ada di pihaknya.

(Non)Pribumi; isu murahan yang menyerang kebhinekaan 

Agama, suku dan ras adalah identitas primordial yang berpotensi merusak kebhinekaan jika digunakan untuk menggiring kepentingan politik kelompok. Agama digunakan untuk menyisipkan pesan politik yang terdengar ‘sakral’ agar para pemilih tak berpaling ke pihak yang beragama lain yang mereka sebut kafir. Tuduhan kafir adalah penistaan yang sebenarnya, melampaui kewenangan Tuhan Sang Maha Agung.

Lalu, pihak-pihak yang berkepentingan, yang mengkampanyekan klaim-klaim kelompok identitas, membuat rumusan: asalkan ada hubungan darah keluarga dan sedarah adalah sebuah syarat mutlak untuk menetapkan pilihan.

Isu klaim-klaim kelompok identitas ini jelas berbahaya, karena amat rentan untuk saling dibenturkan. Mereka yang senang dengan gorengan identitas ini dengan mudah disulut emosinya demi menjaga kenyamanan kepentingan kelompoknya. Mereka lupa bahwa identitas kelompok itu adalah takdir. Warna kulit dan rambut keriting adalah takdir. Agama yang mereka anut adalah apa yang ibu mereka ajarkan, yang lalu tercatat dalam KTP.

Jika target agitasi tak memiliki hubungan keluarga dengan calon, maka mereka akan dicocokkan lagi riwayat leluhurnya untuk kemudian dikelompokkan ke dalam etnis tertentu. Identifikasi ini masih sangat manjur untuk menggiring pemilih untuk menentukan pilihannya. Akhirnya, akan mengerucut pada isu pribumi dan non-pribumi, seperti yang sukses diperankan oleh penjajah Belanda dalam skema devide et impera (politik adu domba).

Polarisasi isu pribumi dan non-pribumi juga tak bisa dianggap angin lalu. Memori kita masih segar mengingat kerusuhan yang menelan korban jiwa tak terperikan di hari-hari jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Isu non-pribumi dikoar-koarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit, identitas yang kini sering disebut dengan istilah ‘aseng’.

Padahal, jika masyarakat peduli literasi dan diberikan informasi yang proporsional, akan menemukan jejak-jejak pribumi yang tak hanya dimiliki oleh satu suku atau ras saja. Deretan pejuang kemerdekaan nasional lahir dari identitas yang berbeda-beda. Jika tetap ngotot dengan sentimen pribumi, maka sesuai sejarah, kita akan kembali ke era homo erectus sejuta tahun silam.

Jika benturan identitas primordial ini terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita tak ubahnya rimba belantara, yang kuat yang akan menerkam yang lemah, dan yang banyak yang akan berkuasa. Menggoreng isu primordial dalam Pilkada sama halnya mengadu seekor domba dengan serigala lapar, atau membiarkan seekor anak ayam sekandang dengan ular piton. Mengerikan.