Degup jantung para aktivis - khususnya yang hidup masa Orde Baru – mendengar usaha mengaktifkan kembali politik militer. Revisi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) berusaha membangun mimpi kelam pelibatan militer dalam politik praktis.

Dampaknya terjadi penolakan militer berpolitik praktis. Politisi militer aktif mampu mempengaruhi zona “nyaman” tahapan pilkada. Militer dengan semangat etre de corp (semangat kesatuan) akan merubuhkan prasangka baik pelaksanaan tahapan pilkada.

Militer diragukan bisa bersaing dengan adil dan normal dalam pilkada. Izin “politik praktis” bisa merekayasa perintah komando dengan dalih pengamanan suasana pilkada. Bayangkan saja, saat salah satu personil TNI ditugaskan menjadi calon kepala daerah, maka seluruh rekan-rekan militer menjadi alat politik.

Dalam proses pemenangan, akal sehat aktivis tidak akan percaya politik praktis militer tanpa intimidasi serta ancaman. Permasalahan lain adalah saat personil aktif TNI memenangkan kontestasi pilkada, dia sebagai kepala daerah menjalankan pemerintahan daerah dan tunduk serta patuh terhadap perintah pimpinan militer di daerah setempat (batalyon, kodim atau korem).

Pemerintah daerah yang dipimpin personil aktif TNI sama saja dengan pemerintahan daerah militer. Kuasa militer lebih terasa di semua kebijakan publik kepala daerah. Dampak lain, TNI akan sibuk dalam urusan mengamankan pemerintahan daerah militer.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pemda berpotensi “terlalu” melibatkan personil TNI lain. Akhirnya, pilkada yang melibatkan militer adalah langkah awal pembentukan pemerintahan Indonesia dengan nama demokrasi militer.

Ke depan, potensi besar membentuk pemerintahan militer di mulai dari daerah ke pusat. Tidak bisa disangkal kebebasan reformasi akan berakhir di tangan pemerintahan militer. Perlawanan antar kekuatan civil sociaty versus militer akan membuka luka lama 32 tahun kepemimpinan orba.

Dengan mempertimbangkan Putusan MK nomor: 46/PUU-XIII/2015 bahwa PNS, BMUN, BUMD, TNI dan Polri harus menanggalkan baju kedinasan saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sudah sepatutnya upaya mengusik “politik praktis” militer harus dihentikan. Cukuplah alumni militer dengan segudang pengalaman yang berpolitik praktis.

Revisi UU Pilkada memang melelahkan dan menghabiskan waktu untuk menyatukan pandangan beserta kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Revisi UU Pilkada juga mengusik stabilitas politik nasional dengan pelbagai pemberitaan di media cetak dan elektronik (online).

Semangat memperbaiki demokrasi dalam pemilihan penguasa daerah harus menjaga nilai-nilai reformasi. Di sisi lain revisi yang mengizinkan militer berpolitik praktis seakan mengkhianati perintah komando militer saat Pilkada 2015.

Masih teringat bahwa pimpinan militer Indonesia melarang personil TNI terlibat aktif (politik praktis) dan mengancam akan memecatnya. Kalau saja senayan tetap memaksa, bukankah hal tersebut sama saja dengan membuat “perintah dan larangan” dijilat kembali?

Penulis menyarankan agar Panglima TNI menyurati Komisi II DPR RI dengan isi “menolak” politik praktis kalangan militer dalam Pilkada.

Surat Panglima TNI dengan mempertimbangkan dan mengingat Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 tahun 2004. Pasal 39 ayat (2) UU TNI berbunyi bahwa: “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis”. Sedangkan pasal 47 ayat (1) UU TNI menegaskan bahwa: "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Surat Panglima TNI berarti keputusan militer sesuai dengan pertimbangan UU dan sejarah. Oleh karena itu, pemerintah bersama DRI RI akan mengakhiri perdebatan izin politik praktis TNI. Bila surat Panglima TNI tidak diindahkan oleh eksekutif dan legislatif, sama saja dengan menganggap militer sebagai mainan politik.

Namun, demi menjaga stabilitas hukum dan keamanan nasional, TNI cukup menunggu Keputusan Presiden terkait revisi UU Pilkada. Bila UU Pilkada memuat pasal pembolehan politik praktis TNI, panglima cukup menempuh jalan judicial review ulang ke MK. Langkah ini akan menguntungkan bagi panglima yang membuktikan bahwa TNI juga bisa tenang dalam menghadapi konflik kepentingan antara istana dan senayan.

Paska pengiriman surat, TNI lebih baik membangun program pengamanan pilkada berbasis data pantauan intelejen militer demi mencegah anarkis antar pendukung pasangan calon kepala daerah. Program lain adalah menyebar seluruh personil bekerja sama dengan kepolisian untuk memantau praktek money politic. Program ini merupakan pengejewantahan peribahasa: “mencegah lebih baik daripada mengobati.

Selain itu, Pemerintah harus sadar bahwa politik praktis militer adalah benih dwi fungsi ABRI yang terhapus dengan gugurnya para demonstran reformasi. Berawal dari sejarah, kita harus menjaga militer tetap fokus untuk mengamankan kedaulatan NKRI di darat, udara dan langit nusantara. Hidup TNI berintegritas! Pilkada tidak boleh terusik TNI.