Satu topik perbincangan hangat yang menyita perhatian publik belakangan ini adalah pascakebenaran (post-truth). Sejak Oxford Dictionary menabalkannya sebagai kata-pilihan pada tahun 2016 lalu, istilah ini seakan menggelinding, seperti bola salju, mengikuti rel waktu. 

Dipecut oleh peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di belahan Eropa dan Amerika, istilah pascakebenaran kian melejit menjadi isu yang kian sering dibincangkan. Mutakhir, jika kata ini kita cari melalui situs pencarian google.com, hanya dalam hitungan 0.8 detik tercatat hampir satu miliar entri. Sulit ditangkal, dua tahun berselang, pada penghujung 2018 lalu, topik ini kokoh bertengger, menarik dibicarakan.

Ketika publik Eropa dan Amerika mulai sadar akan efek samping yang ditimbulkannya, pascakebenaran menyusup ke tengah-tengah ruang pesta demokrasi kita. Di negeri ini, ia mulai menyita perhatian publik secara luas baru pada pertengahan tahun 2018, tatkala publik tersadarkan oleh reaksi beberapa pihak atas kasus Ratna Sarumpaet yang menginjak-injak nalar publik. 

Ya, kemunculannya juga dilecut oleh suatu peristiwa politik. Sejak dicetuskan pertama kali oleh Steve Tesich pada awal 1990-an dalam suatu perbincangan mengenai skandal politik Watergate, pascakebenaran tampak memperlihatkan tabiatnya yang menggemari habitat politik.

Tidak mengherankan. Lantaran motif dasar pascakebenaran adalah pemenuhan hasrat untuk berkuasa, ranah politik memberi ruang yang leluasa baginya. Logika politik pascakebenaran adalah bahwa suatu “kebenaran baru” perlu dihadirkan dan direkayasa dengan berbagai cara, demi kepentingan menarik simpati publik secara lebih luas. 

Karena itu perhatian publik menjadi penting. Untuk tujuan itu, diperlukan pengaburan kebenaran dan pengelabuan pikiran. Yang dilakukan kemudian adalah desain dramaturgis yang dapat menawan dan menaklukkan emosi publik serta mempengaruhi keyakinan pribadi-pribadi individual.

Ndilalah, bagi publik, kharisma dan pesona sering jadi paling utama, objektivitas berikutnya. Lantaran persepsi dan emosi selalu mendahului pertimbangan nalar tatkala meresepsi suatu peristiwa, publik menjadi semakin mudah disusupi dan dirasuki oleh pascakebenaran. Sehingga tidak mengherankan pesta demokrasi pada akhirnya menjadi ajang bermain yang digemari.

Jika pascakebenaran memanipulasi kebenaran, itu dilakukan dengan, dan melalui, bahasa. Di hadapan pascakebenaran bahasa goyah, tak berdaya; bahasa diamputasi dan dicangkok sedemikian rupa sehingga bahasa tunduk pada manipulasi. Karena pascakebenaran, bahasa mulai meragukan dan kuasanya untuk menyebarkan pengetahuan pun mulai dicurigai.

Plato telah mengajarkan bahwa kita mengalami dunia, berpengetahuan, melalui bahasa. Bahasa adalah tenun pikiran-pikiran, kata filsuf von Humboldt. Dengan itu, bahasa menentukan sekaligus mempengaruhi cara kita berpikir. Bahasa dan pikiran ibarat punya hubungan sedarah, terjalin satu sama lain.

Dalam ranah sosial, bahasa merupakan medium utama membangun saling kesepahaman. Ini mengingatkan pada rumusan Habermas tentang pembangunan suatu masyarakat komunikatif melalui tindakan-tindakan komunikasi. Bagi Habermas, bahasa adalah sarana komunikasi yang bertugas untuk membangun kesepahaman bersama. 

Berdasarkan konsepsi Habermas, nosi tentang mencapai kesepemahaman (konsensus) menjadi penting. Tegaknya suatu konsensus harus terlebih dahulu melewati proses pertimbangan nalar dengan cara melakukan pengujian atas tiga klaim validitas.

Pertama, pernyataan yang dibuat adalah benar bila isinya benar-benar ada dalam proposisi. Perihal ini, inti persoalan adalah apakah suatu pernyataan benar atau salah. Bila satu di antara lakon-lakon komunikasi masih curiga dan ragu atas suatu kebenaran pernyataan, berarti validitas belum terpenuhi. 

Terhadap klaim ini, objektivitas menjadi sorotan utama; yakni, di antara lakon-lakon komunikasi perlu terjalin kesepakatan tentang kebenaran objektif dari suatu pernyataan. Dalam postulat inilah bahasa menjalankan tugasnya sebagai sarana penyampaian kebenaran.

Kedua, tindak bahasa dianggap tepat bila sesuai dengan konteks normatif yang berlaku atau konteks normatif yang harus dijawab, diakui sebagai sah. Klaim ketepatan ini berpijak pada dimensi sosial dari suatu penggunaan bahasa, bahwa tindak berbahasa atau berkomunikasi selalu tunduk pada etika dan norma yang berlalu di tengah masyarakat. Jadi, tepat atau salah kaprahnya suatu tindak bahasa bergantung pada ruang dan waktu sosial, dan para lakon komunikasi perlu bersepakat soal ini agar klaim ketepatan dapat dipenuhi.

Ketiga, maksud yang diungkapkan lakon komunikasi benar-benar merupakan isi dari apa yang dipikirkannya. Karena itu, berlaku adagium “say whay you mean, and mean what you say!” Yakni, lakon-lakon komunikasi hendaknya selalu tulus dan jujur, baik pada kata-katanya sendiri maupun pada mitrakomunikasi. 

Lah, antara kata dan laku harus bersejalan. Dalam dimensi ketulusan ini, integritas dipertaruhkan. Sekali lakon tidak tulus dan jujur dalam tindak bahasa, integritas bisa seketika tandas dan runtuh dalam pandangan masyarakat, gagal memenuhi klaim validitas.

Nah, pemenuhan ketiga pendakuan kebenaran di atas menjadi prasyarat terbangunnya pendakuan kebenaran pamungkas yang dikatakan Habermas sebagai komprehensibilitas, kesepahaman bersama. Sebaliknya, bila satu saja di antara tiga pendakuan kebenaran tidak terpenuhi, rancang bangun konsensus akan terganggu dan hal itu dapat meruntuhkan bangunan kesepemahaman bersama secara keseluruhan.

Sekali lagi, bahasa sebagai medium utama dalam membangun kesepahaman bersama menjadi sangat esensial. Bilamana bahasa sudah mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran, bilamana tindak bahasa sudah mendaifkan norma sosial, dan bilamana bahasa mengamuflase autentisitas, kuasa bahasa akan serta merta rapuh dan runtuh. 

Bahasa kemudian menjadi manipulatif. Dan, jika sudah demikian, pupuslah harapan akan sebuah masyarakat komunikatif, suatu dunia yang ideal. Yang terjadi adalah sebuah dystopia, suatu kondisi dunia seperti yang digambarkan George Orwell (1949) melalui novelnya yang masyhur, 1984; bahasa di-“beku”-kan.

Bahasa membeku dan membatu karena disembunyikan di sebuah mesin pendingin di dalam ruangan yang gelap; ia hanya dibawa keluar tatkala diperlukan, untuk mengontrol dan meneror. Dan, demikianlah bahasa pascakebenaran. Bahasa menjadi alat manipulasi pikiran; untuk memanipulasi kebenaran, mengingkari norma sosial, dan mengangkangi ketulusan. Apakah kita rela membiarkan bahasa takluk dan tunduk di hadapan pascakebenaran?!***