Bahasa adalah media bagi para pengguna nya untuk saling berinteraksi. Bahasa adalah cerminan diri anda. Sosok dan diri anda dapat dinilai dan tercermin dari bagaimana anda menggunakan bahasa. Menurut Sudaryono, Bahasa merupakan sarana berkomunikasi secara efektif yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan nya.  Manusia menggunakan bahasa sebagai tempat untuk melakukan komunikasi dan menjalin koneksi dengan manusia lain nya. Selain itu, manusia juga menggunakan bahasa sebagai alat untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu dalam hidupnya seperti meningkatkan status sosial bahkan untuk mendapatkan kekuasaan. Lantas, apa relasi nya dengan kekuasaan? Politik?.

Telah dijelaskan diatas bagaimana pengertian daripada bahasa itu sendiri. Namun, bahasa sejati nya juga memiliki peranan penting dalam sebuah kekuasaan politik. Bahasa tidak hanya mengenai strata sosial maupun hubungan komunikasi antar dua orang tetapi lebih dari itu, bahasa digunakan sebagai symbol mempertahankan kekuasaan. Para pemimpin di seluruh dunia menggunakan pidato sebagai sarana untuk melenggangkan legitimasi kekuasaan nya. Mengapa pidato? Mengapa bisa bahasa dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan?. Hal tersebut dapat ditinjau dari peran bahasa dimana pada sebuah pidato terdapat sebuah susunan kalimat dan cara para pemimpin tersebut mengolah dan mempermainkan kata serta isu dalam serangkaian agenda nya.

Sejarah Bahasa dan Kekuasaan 

Sebagaimana kekuasaan pada masa lampau, Bahasa menjadi faktor penting dalam membedakan dominasi kekuasaan politik. Dominasi atas kekuasaan ini terlihat dalam pemakaian bahasa tertentu dalam memproklamirkan atau mentasbihkan suatu kekuasaan atas sebuah Bangsa atau organisasi partai politik dalam lingkup sosial. 

Sejarah mengenai penggunaan bahasa sebagai media untuk memberikan legacy kekuasaan salah satu nya dapat diruntut daripada penggunaan bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari seperti contoh, penggunaan bahasa sopan dalam berbahasa Jawa. Jika kita melihat, penggunaan bahasa sopan atau yang biasa disebut krama alus dalam berbahasa Jawa mengindikasikan serta menegaskan jika terdapat adanya dominasi antara kaum bangsawan terhadap warga pribumi biasa.

Thomas Raffles dalam buku nya yang berjudul The History of Java mengatakan jika Bahasa sopan dalam berbahasa Jawa digunakan oleh kaum yang memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Bahasa sopan digunakan sebagai media komunikasi oleh kalangan rakyat biasa kepada kaum bangsawan pada saat itu. Kalangan kaum bangsawan pada konteks ini tak hanya melulu tentang orang yang kaya raya, bos maupun atasan juga salah satu termasuk kaum bangsawan dan kaum dari kalangan rakyat kecil harus menggunakan bahasa sopan kepada mereka. 

Bahkan pada zaman dulu terdapat sebuah peraturan yang berbunyi “tidak diperbolehkan untuk siapapun dan dari golongan apapun yang diizinkan bicara dengan atasan atau majikan nya melainkan menggunakan bahasa kromo. Hal ini mengindikasikan jika penggunaan bahasa sopan oleh rakyat biasa kepada para bangsawan adalah merupakan suatu kewajiban hingga hampir melahirkan sebuah dogma.

Bahasa sehari-hari dalam tatanan masyarakat Jawa hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang lebih rendah yakni rakyat biasa yang tidak memiliki Pendidikan yang cukup. Perihal penggunaan bahasa sopan yang wajib digunakan oleh masyarakat biasa kepada bangsawan menandakan bahwa bahasa memiliki peran untuk mengukuhkan status sosial. Sehingga pada kasus ini akan tampak para bangsawan bertindak sebagai penguasa atas rakyat biasa dalam struktur sosial suku Jawa pada masa itu.  Aspek bahasa dalam hal ini berperan sebagai pengukuhan kedudukan seseorang maupun kelompok dalam strata sosial.

Bahasa dan Kekuasaan Politik 

Penggunaan bahasa sebagai simbol untuk menegaskan serta mengkonstruksi kan suatu kelompok atas kelompok lain nya dapat kita lihat sebagaimana penggunaan bahasa sopan di kalangan suku Jawa pada masa penjajahan. Dalam konteks relasi sosial, bahasa memiliki sifat language arbitrary yakni tidak adanya persamaan dalam hal peraturan gramatikal dan makna nya melainkan lebih fokus kepada maksud dan tujuan dari makna itu sendiri sehingga bahasa menjadi simbol kekuasaan yang bersifat simbolik. 

Hal ini seperti dikatakan oleh Bordeau dalam buku nya yang berjudul “Language and Symbolic Power” Bordeau menyatakan bahwa simbol-simbol ditinjau sebagai alat pengetahuan dan komunikasi sehingga akan memunculkan korelasi antara makna dan dunia sosial. Hal ini tentu tidak akan terlepas dari tindak pemaksaan terhadap kelas subdominan.

Dari definisi Bordeau diatas, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa penggunaan bahasa dijadikan sebagai sebuah simbol sekaligus sebuah usaha serta cara untuk menuju dan meraih kekuasaan. Bahasa kerap kali digunakan untuk melanggeng kan kekuasaan jika kita lihat pada zaman dahulu seperti yang telah dicontoh kan mengenai penggunaan bahasa sopan dalam etnis Jawa. Pada saat ini, bahasa kerap kali dijadikan sebagai media untuk mempertahankan eksistensi dan kekuasaan oleh para petinggi dan politisi. 

Bagaimana bahasa dimanfaatkan sebagai media bagi para penguasa atau politisi untuk mendapatkan kekuasaan? Sebagaimana diketahui politisi melakukan sebuah legitimasi dan permainan bahasa untuk menunjukkan eksistensi nya. Seperti contoh, bentuk pronominan atau kata ganti yang digunakan untuk menyembunyikan asal atau orang yang bersangkutan.

Linda Thomas dan Shang Wareing dalam buku nya “Bahasa dan Masyarakat” memberikan sebuah analogi mengenai berubah nya kata “kami” menjadi “saya” dalam sebuah kalimat yang diujarkan oleh Presiden Amerika Serikat dahulu yakni Josh Bush dalam salah satu pidato nya yang berkaitan dengan aksi militer yang dilaksanakan oleh Angkatan bersenjata Amerika atas seijin nya. Perubahan kata dari “Kami” dan “saya”  merupakan salah satu strategi kebahasaan yang dimaksudkan untuk mempertegas kekuasaan Amerika.

Sama hal nya dengan kasus tersebut, di Indonesia pada zaman Orde Baru kita mengenal dengan adanya istilah “Waspada Bahaya Laten PKI” atau “PKI Perusak Pancasila”. Kedua kalimat tersebut seringkali terdengar dan digaungkan pada zaman rezim Orde Baru. Para penguasa saat itu menggunakan Teknik bahasa sebagai sarana untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat serta menegaskan jika kekuasaan yang saat itu sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang cukup signifikan terlebih kepada masyarakat. 

Contoh kasus lain ketika memasuki era periode kekuasaan Presiden SBY. Kala itu, desas desus mengenai kasus Bank Century sedang hangat-hangat nya menyantap era kepemimpinan SBY. Hingga pada puncak nya isu mengenai Bank Century menjadi isu nasional dan diperbincangkan oleh banyak pihak. Penggunaan bahasa sebagai simbol dan juga sebagai media untuk mempertahankan kekuasaan jelas dapat terlihat saat SBY melakukan pidato mengenai keterkaitan nya dengan isu Century kala itu. 

Dalam pidato tersebut dapat terlihat SBY menggunakan pronominan yang digunakan untuk menyelamatkan kekuasaan dalam sebuah pembicaraan. Bahasa sebagai media untuk simbol memertahankan kekuasaan nampak terus berlanjut dan digunakan hingga saat ini. Tujuan nya apa? Jelas sebagai simbol untuk mempertahankan sebuah kekuasaan.

Melalui bahasa, seseorang dapat menciptakan sebuah dominasi kekuasaan sebagai mana bahasa menjadi simbol kekuasaan pada masa zaman penjajahan. Bahasa sopan hanya bisa digunakan pada masyarakat Jawa pada zaman itu yang memiliki strata sosial yang tinggi termasuk Bangsawan dan para Pejabat. Masing-masing strata sosial memiliki peran nya tersendiri dalam menggunakan dialektika bahasa nya. Penggunaan bahasa sebagai simbol juga tercermin oleh perilaku pemegang kekuasaan. 

Seperti Presiden Bush dalam meyakinkan publik akan tujuan agresi militer kepada Kuwait. Pun, SBY yang meyakinkan masyarakat mengenai isu Century. Asalkan hal tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penguasa maka bahasa yang terkonstruksi kan pun akan memiliki sebuah tendensi yang kuat atas banyak nya konflik kepentingan.

Sumber :

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1365856&val=1308&title=Bahasa%20Sebagai%20Simbolisasi%20Mempertahankan%20Kekuasaan

http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ls/article/view/2083