Researcher
1 tahun lalu · 144 view · 1 menit baca · Politik 63975_92835.jpg
http://everywheretaksim.net

Bagaimana Progres Demokrasi Kita?

Dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 level nasional mencapai angka 70,09. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang mencapai angka 72,82. Hal ini menjadikan Indeks Demokrasi Indonesia masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Adapun tingkat capaian indeks ini diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Dalam indeks kali ini, aspek Kebebasan Sipil turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45), Hak-Hak Politik juga turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), serta Lembaga-lembaga Demokrasi juga ikut mengalami penurunan 4,82 poin (dari 66,87 menjadi 62,05). Dan masing-masing aspek memiliki variabel yang dirancang agar sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Pada indeks saat ini terdapat dua variabel yang mengalami penurunan paling tajam. Penurunan terbesar terjadi pada indeks variabel peran Partai Politik. Variabel peran Partai Politik menurun paling besar, dari 59,09 pada 2015 menjadi 52,29 pada 2016 atau turun sebesar 6,80 poin. Dan penurunan ini membuat variabel peran Partai Politik tetap awet menempati kategori “buruk”.

Variabel lain yang juga menurun secara bermakna adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam indeks kali ini, variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sebesar 5,60 poin dari 53,11 pada 2015 menjadi 47,51 pada 2016. Penurunan ini juga menempatkan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dalam kategori “buruk”.

Dari data ini kita dapat menilai, bahwa yang berperan penting dalam penurunan indeks demokrasi kita adalah aspek Lembaga Demokrasi, terutama variabel peran Partai Politik dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, dua variabel inilah yang menghambat kemajuan demokrasi kita.

Ditemukan pula, penurunan yang terjadi pada peran Partai Politik diakibatkan indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu mengalami penurunan yang significan yakni turun 8.40 poin dari 56.30 menjadi 47.90 pada 2016. Sedangkan penurunan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah diakibatkan Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah yang turun 13.97 poin dari 44.85 menjadi 30.88 pada 2016.

Dengan data ini kita dapat menyimpulkan bahwa kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik dan penyelenggaran pemerintah daerah yang transparan belum memenuhi pra-syarat untuk masuk ke dalam kategori negara demokrasi yang ideal. Untuk itu, partai politik dan birokrasi pemerintah daerah perlu melakukan koreksi dan berbenah diri, terutama dalam hal kaderirasasi dan transparansi pemerintahan, agar meningkatkan kualitas demokrasi kita.