Bila hari-hari ini kita sedikit kecewa dengan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia, mungkin kita serupa Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt saat menulis How Democracies Die. Ditulis pada tahun 2018 sebagai keprihatinan naiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Negeri yang konon simbahnya demokrasi ini merasa kecolongan. Nilai-nilai egaliter dan demokrasi kebanggaan mereka ternyata dijungkir balik oleh Presiden yang bisa dikatakan demagog.

Buku itu dimulai dengan dengan fakta bahwa demokrasi sedang mundur di seluruh dunia. Negeri otoriter seperti Tiongkok dan Rusia makin berpengaruh, sementara negeri yang selama ini terkenal demokratis seperti Turki dan Hongaria justru jatuh menjadi negeri otoriter. Meski Kolumbia, Srilanka dan Tunisia yang selama ini dikenal otoriter, berangsur-angsur makin demokratis.

Mundurnya demokrasi modern tidak lagi ditandai dengan tindakan kudeta oleh kelompok bersenjata, melainkan dari munculnya demagog ekstremis, para provokator dengan dua sifat ekstrem: di satu pihak sangat populer, namun di pihak lain menyuarakan hal-hal yang berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi. Mereka para demagog ekstremis ini seringkali mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian yang memancing perpecahan di masyarakat.

Demagog ekstremis ini biasanya memiliki sifat otoriter yang laten. Mereka orang-orang yang gemar menyuarakan hal-hal berbau kemarahan. Mereka menjadi populer, terutama di kalangan kelas pekerja, kalangan yang selalu memendam amarah dan ketidakpuasan pada fenomena sosial yang terjadi, terutama bila berhubungan dengan ekonomi.

Lapisan-lapisan bawah masyarakat ini sering berlindung pada identitas: ideologi, budaya, agama dan rasial. Demagog-demagog inilah yang pada akhirnya semakin mempertajam polarisasi di masyarakat. Polarisasi di Amerika diwakili oleh kubu konservatif dan liberal. Kubu konservatif melalui Partai Republik dan supremasi kulit putihnya: WASP (white, Anglo Saxon, Protestant), sedang liberal direpresentasikan Partai Demokrat yang mewakili kelompok-kelompok minoritas.

Bagaimana dengan Indonesia? Serupa dengan Amerika, kecenderungan polarisasi juga terjadi di Indonesia, meski bukan diwakili oleh preferensi partai. Melainkan antara kelompok moderat dan radikal. Kelompok radikal sering dikaitkan dengan sikap-sikap intoleran, terutama terhadap minoritas. Kelompok radikal ini juga tidak mengacu pada agama tertentu, meski seringkali mereka mengatasnamakan agama. Mungkin karena agama susah difalsifikasi. Siapalah yang berani menyalahkan agama? Bahkan seringkali mereka saling bertengkar meski memiliki agama yang sama.

Indikator Perilaku Otoriter menurut Juan Linz, seorang ahli ilmu politik, diawali dengan menolak aturan main demokrasi, mulai dari merusak legitimasi Pemilu, menolak Konstitusi serta melakukan unjuk rasa besar untuk memaksakan sesuatu pada pemerintah. Setelah itu, legitimasi lawan politik akan disangkal. Paling sering dengan menuduh lawan sebagai antek asing. Indikator terakhir adalah tidak memilih untuk toleran, gemar menyerukan kekerasan.

Perilaku otoriter juga dikenali dengan kedekatan pada kelompok-kelompok intimidatif dan represif. Mendukung serangan massa terhadap lawan, serta tak melarang kekerasan yang dilakukan pendukungnya. Demagog ekstremis dikenali dari itu.

Di Amerika, sebelum 2016, konvensi-konvensi partai cukup mampu menyaring politisi agar tak sampai menjadi kepala negara. Henry Ford adalah salah satu demagog terkenal di Amerika. Berlawanan dengan keberhasilannya memproduksi mobil dengan massal sehingga berharga murah, Ford ternyata dikenal dengan pandangan-pandangan rasisnya pada para bankir, orang Yahudi dan Kaum Bolshevik. Ia pun memuji Hitler. Ford sangat populer bahkan dikagumi di Midwest, daerah pedalaman Amerika yang secara umum lebih kolot dan agak terbelakang, panutan tentang anak miskin yang berhasil. Tak ayal, Ford pun memiliki ambisi untuk tampil sebagai pemimpin di tingkat nasional. Ambisi Ford akhirnya gagal dalam konvensi partai.

Sebelum gerakan hak sipil Civil Rights Act 1964, perbedaan Partai Republik dan Demokrat hanya sebatas kebijakan politik dan ekonomi. Demokrat dengan prinsip New Deal dan government expenditure-nya, sedang Partai Republik dengan kebijakan pasar bebas. Dalam tubuh Partai Demokrat maupun Partai Republik terdapat kaum Kristen Evangelis, sehingga kedua partai tak dapat saling menuding ‘tak ber-Tuhan’, juga tak dapat mengesankan sebagai partai yang paling relijius.

Sesudah 1964 cerita menjadi berbeda. Segregasi kulit berwarna tak ada lagi namun terjadi pergeseran pemilih seperti yang terjadi sekarang. Menarik disimak adalah pemicu lahirnya para demagog di Amerika ternyata adalah komposisi penduduk yang berubah. Pada tahun 1950an, non kulit putih hanyalah 10% dari populasi penduduk. Pada 2014, orang non kulit putih telah menjadi 38% penduduk Amerika. Diperkirakan pada 2044, mayoritas penduduk AS adalah non kulit putih.

Kenyataan itu menakutkan bagi Partai Republik, karena Partai Demokrat telah menjadi partainya orang-orang non kulit putih dan kelompok sekuler. Untuk itu Partai Republik mulai menarik massa dari kelompok Kristen Evangelis. Inilah awal polarisasi yang berujung pada ekstremisme Partai Republik. Bermunculan para demagog yang menyuarakan supremasi kulit putih dan agama. Di antaranya kemunculan Newt Gingrich pada 1978.

Gingrich menjadi orang pertama yang rajin mengeluarkan kata-kata buruk yang tak tega diucapkan politikus pada zaman itu pada lawannya. Gingrich bahkan menyebarkan taktik beretorika kejam dengan menyebarkan kaset-kaset pelatihan penuh kata-kata yang dianggap terlalu kejam diucapkan politisi pada masa itu seperti: berkhianat, anti keluarga dan anti bendera. Konon ia meniru Ayatollah Khomeini ketika merebut kekuasaan di Iran.

Apakah politisi Indonesia yang gemar berkata ‘kutil babi’, kafir atau ‘bila Tuhan beranak siapa bidannya’ juga meniru Gingrich? Entah. Satu hal yang dicatat sejarah, Gingrich membuat Partai Republik memulai kebijakan-kebijakan berbau agamis seperti mendukung doa di sekolah, anti LGBT dan anti aborsi.

Polarisasi pelan-pelan bukan hanya membunuh demokrasi, tetapi juga meninggalkan jurang di masyarakat sekaligus bom waktu yang siap meledak. Polarisasi biasanya diikuti masalah-masalah SARA dan tumbuh subur di saat terjadinya perlambatan ekonomi. Ketidakpuasan memicu polarisasi, sehingga harus ada penanganan serius terhadap populasi atau komunitas yang terabaikan, apapun etnis, agama dan identitasnya. 

Kesalahan Amerika antara lain mengambil kebijakan sosial berdasarkan pengelompokan pendapatan. Misalnya bantuan dan jaminan sosial bagi warga miskin. Kebijakan seperti ini memicu kalangan menegah ke atas berpersepsi bila kebijakan sosial negara hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu. Ada yang merasa ditinggalkan negara karenanya.

Berbeda dengan Amerika, Eropa Utara memiliki kebijakan sosial yang dianggap jauh lebih universal. Tidak didasari pengelompokan berdasar jumlah pendapatan. Misalnya kebijakan tentang keluarga: memberi cuti digaji bagi setiap orang tua, penitipan anak bersubsidi bagi orang tua bekerja, subsidi gaji bagi pemberi kerja bila melatih tenaga kerja, ataupun program bekerja sambil belajar. Program-program universal ini memoderatkan politik sehingga mencairkan polarisasi. Mengurangi kesenjangan dan memadamkan kompor ketidakpuasan yang selama ini siap meledak.


Akhirnya, menurut Levitsky, dalam demokrasi kita harus menahan diri. Untuk mencairkan polarisasi, politisi tidak dapat hanya dengan cara merangkul mayoritas radikal dan meminta minoritas banyak mengalah. Melainkan mengubah mayoritas radikal menjadi moderat, sekaligus minoritas mengadopsi nilai-nilai mayoritas.