Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai baru yang belum lama ini resmi dinyatakan lolos verifikasi KPU dan masuk sebagai salah satu partai politik peserta pemilu 2019.

Masuknya PSI sebagai new kid on the block ini menciptakan dua respons mayor dari masyarakat, yaitu yang apresiatif dan yang kontradiktif terhadap kehadiran partai anak-anak muda ini. Kedua respons yang demikian adalah sesuatu hal yang wajar belaka dalam dunia politik.

Menariknya, dua pentolan Dewan Pimpinan Pusat PSI ini ternyata adalah kader muda Muhammadiyah—perserikatan Islam terbesar di Indonesia setelah NU—yang rekam jejak mereka sebagai aktivis perserikatan tidak bisa dianggap biasa saja.

Adalah Danik Eka Rahmaningtiyas dan Raja Juli Antoni yang keduanya adalah kader muda Muhammadiyah tulen yang dengan berani memutuskan untuk terjun ke dunia politik yang sangat dinamis sekaligus rentan itu dengan bergabung di PSI dan keduanya masuk ke dalam struktur kepengurusan DPP PSI.

Dalam rekam jejak bermuhammadiyah, Danik pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Ranting IRM Sumberan-Ambulu (2000-2002), Sekretaris Umum Pimpinan Cabang IRM Ambulu (2002-2004), Ketua Perkaderan Pimpinan Daerah IRM Jember (2004-2006), Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Jember (2008-2010), Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM (2010-2012), Departemen Ekonomi PP Nasyiatul ‘Aisyiyah (2012-2016) dan saat ini Danik juga tergabung dalam Divisi Jaringan dan Kerjasama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020) – dikutip dari jembermu.com (2016/05)

Sedangkan Toni, adalah senior Danik yang rekam jejaknya juga tidak luput dari berbagai keterlibatannya yang aktif-kontributif bagi persyarikatan Muhammadiyah. Selain juga pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Toni juga diberi kepercayaan menjadi Direktur Eksekutif Maarif Institute (2005-2009), sebuah think tank yang konsentrasinya bergerak dalam bidang kemanusiaan yang merupakan pengejawantahan nilai-nilai humanis dan inklusif seorang negarawan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan, dilansir dari RMOL.co (29/06/15) nama Raja Juli Antoni pernah diajukan sebagai kandidat Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, namun Toni menolak dengan alasan ingin memilih berdakwah melalui partai politik dengan mendirikan PSI.

Keberadaan kedua aktivis muda Muhammadiyah di PSI itu tentu tidak hanya disambut dengan apresiasi di internal Muhammadiyah, ada juga sebagian kader persyarikatan yang tidak sepakat dengan keikutsertaan Toni dan Danik di PSI. Suara-suara minorpun terdengar menyatakan bahwa keduanya adalah kader yang lupa pada persyarikatan. Melihat rekam jejak kedua anak muda Muhammadiyah diatas, tentu naif sekali bila ada segelintir orang bahkan kelompok di internal Muhammadiyah sendiri yang meragukan “kemuhammadiyahan” Danik dan Toni.

Kasus yang belum lama ini terjadi adalah respon Toni menyikapi ayah persyarikatannya yaitu Prof. Amien Rais yang menyatakan tentang terjadinya pembohongan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait pembagian sertifikat tanah ke desa-desa. Dalam sikapnya, Toni menyampaikan ke media “Saya kira Pak Amien berlebihan sebagai tokoh reformasi, mestinya Pak Amien bisa bicara berdasarkan data, fakta dan realita”. (m.suara.com, 21/03/2018).

Sontak pernyataan Toni diatas ramai menjadi perbincangan tidak terkecuali dikalangan internal Muhammadiyah sendiri sebagai rumah persyarikatan yang telah membesarkan Toni, dimana Prof. Amien Rais, adalah juga ayahnya di Muhammadiyah. Bermunculan banyak argumen provokatif yang mencoba mengopinikan bahwa Toni adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Pernyataan Toni diatas itupun nampaknya telah menjadi “alat persuasif” sebagian kecil kader Muhammadiyah untuk melegitimasi sikap politik yang oposan dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri.

Salah satu akun di media sosial Facebook dengan nama “Website Sang Pencerah” telah jelas-jelas membuat sebuah ajakan kepada kader muda Muhammadiyah untuk tidak memilih PSI sebagai partai politik di pemilu 2019. Terjadi semacam penggiringan opini yang telah menemukan momentumnya untuk “menghalau” Toni dan PSI-nya agar terpagari dan terpisahkan dari aspirasi dan keberpihakan politik kader Muhammadiyah. Lebih jauh, Website Sang Pencerah ini mengeluarkan sebuah “fatwa maya” yang mengharamkan segenap warga Muhammadiyah dengan tidak memilih PSI dan Pengurusnya termasuk Toni atau Danik didalamnya.

Bagi saya, ini tentu tidak etis mengaitkan sebuah kritik anak muda terhadap orang tua. Bahkan dalam hal ini adalah tentang Toni yang merupakan anak persyarikatan dari Prof. Amien Rais di rumah Muhammadiyah. Saya kira hal ini tidak lebih dari sekadar romantisme dan kemesraan ayah dan anak. Kemanjaan Toni terhadap Prof. Amien jangan dianggap sebagai sebuah ancaman dramatis seperti dalam sinetron-sinetron yang kurang mendidik.

Ditambah, membawa “Muhammadiyah” sebagai sebuah persyarikatan untuk dimiliki dan dipaksa mendukung sebuah cara pandang secara monolitik, rasanya memang terlampau memaksakan. Kritik Toni mengarah kepada Prof. Amien sebagai seorang individu yang kita semua tahu jasanya atas reformasi tidak akan pernah terhapus sejarah. Toni pun demikian, dia bukanlah representasi utuh dari Muhammadiyah. 

Dalam hal ini, keduanya adalah individu politik yang tidak harus dikaitkan dengan rumah ideologis mereka yang bernama Muhammadiyah. Yang pro terhadap Pak Amien dan kontra terhadap Toni maupun sebaliknya, tidak berkorelasi samasekali dengan kemuhammadiyahan tiap-tiap kader yang berbeda pandangan politiknya.

Komentar-komentar yang muncul dibawah status yang dibuat oleh Website Sang Pencerah inipun semakin memperlihatkan kegagapan segelintir orang di internal Muhammadiyah menyikapi dinamika politik tanah air. Jihad konstitusi yang menjadi salah satu dari 13 rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, digambarkan—meski hanya sekilas dan dangkal—begitu pesimistis dengan sikap-sikap sebagian kader atau simpatisan Muhammadiyah yang melihat Toni yang baru saja memulai pengejawantahan jihad konstitusinya, sebagai ancaman bagi rumah persyarikatanolitik adalah sebuah ruang terbuka untuk melemparkan gagasan dalam sebuah kontestasi ide.

Tidak ada dukungan abadi dan tidak ada pula oposisi abadi. Tentu kita ingat betul bahwa masa reformasi adalah pertarungan para reformis yang diimami oleh Prof. Amien Rais melawan pemerintahan orde baru. Amien Rais menjadi musuh utama orde baru dan semua prajuritnya, termasuk saat itu ada Pak Prabowo di pihak orde baru yang merupakan tentara yang tugasnya memang instruksional mengikuti apapun yang diperintahkan presiden.

Ada jarak yang begitu kentara antara Amien Rais dan Prabowo saat reformasi 1998, namun hari ini keduanya bisa mesra dalam sebuah visi politiknya. Kita tidak usah kaget menyaksikan semua itu. Lagi-lagi saya ingatkan, politik! Dalam politik, cerdas saja tidak akan cukup, mental dewasa dan kritis lebih sering menjaga kualitas mereka dalam berkompetisi satu dengan yang lainnya.

Politik bukan tentang kalah atau menang, politik adalah tawar menawar untuk menghasilkan sebuah solusi masalah dengan cara rasional-proporsional. Tidak ada win or lose, tapi yang ada adalah win-win solution. Hemat saya, kader Muhammadiyah tidak usah terlalu gagap menyikapi beberapa kader muda cemerlangnya yang memutuskan untuk mengabdikan diri dan berdedikasi di ruang politik. Alih-alih menghardik dengan hujaman kritik kontraproduktif, keputusan Toni dan Danik jauh lebih mulia dibanding ketika kita tidak memiliki keputusan apapun bagi tumbuhkembangnya bangsa ini di masa depan.