Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali memberi peringatan kepada sejumlah tayangan televisi dan radio. Ada 14 program yang ditegur dan dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran (P3-SPS) KPI tahun 2012.

Masing-masing adalah Program Siaran Jurnalistik “Borgol” GTV, “Big Movie Family: The SpongeBob SquarePants Movie” GTV, “Ruqyah” Trans 7, “Rahasia Hidup” ANTV, “Rumah Uya” Trans 7, Program “Obsesi” GTV, Promo Film “Gundala” TV One, “Ragam Perkara” TV One, “DJ Sore” Gen FM, “Heits Abis” Trans 7, “Headline News” Metro TV, “Centhini” Trans TV, “Rumpi No Secret” Trans TV, “Fitri” ANTV.

Saya dan anak saya lalu mendiskusikan teguran itu. Bukan soal 13 program lainnya, melainkan hanya satu program saja, yakni “Big Movie Family: The SpongeBob SquarePants Movie” GTV.

Anak saya langsung bilang setuju dengan teguran itu. Meskipun hanya film kartun, tapi adegan kekerasan berupa aktivitas memukul wajah dengan papan, menjatuhkan bola bowling, sampai melayangkan paku ke wajah, dan adegan sadis lainnya.

“Lha judulnya aja invasions the rabbits. Mana mungkin kelinci menginvasi dan kampanye kekerasan pada sesamanya? Coba jika kelinci-kelinci itu memukuli anggota DPR RI yang sibuk merevisi UU KPK dengan buru-buru, pasti nggak akan ditegur deh,” kata anak saya.

Sebagai lembaga yang independen dan penafsir tunggal yang dibiayai negara, ia harus bertanggung jawab terhadap kualitas siaran televisi dan radio di Indonesia.

KPI tak mau ada kekerasan di televisi. Kekerasan cukup dilakukan secara nyata saja oleh TNI di Urutsewu Kebumen, oleh polisi ketika menghadapi beberapa jurnalis yang meliput unjuk rasa di KPK, oleh korban berita bohong di Papua. Mengapa pula televisi ikut-ikutan menampilkan adegan kekerasan?

Saya nyaris tergelak mendengar gaya satire pembelaan anak saya terhadap KPI. Khas anak milenial yang menghadapi persoalan dengan cengengesan dan kadang cuwawakan.

“Kemarin di komputernya bapak, aku juga lihat kalau KPI ini sungguh-sungguh ingin menegakkan aturan. Aku menemukan data pelanggaran etika oleh komisioner KPI Daerah Jawa Tengah yang merangkap jadi konsultan,” katanya.

Ia lalu bercerita bahwa ketua KPID Jawa Tengah ternyata ketahuan menerima kiriman dana dari seseorang yang mengajukan izin frekuensi lembaga penyiaran. Angkanya Rp1,725 miliar. Uang itu ditransfer oleh Waskito, seorang pengusaha penyiaran kepada Budi Setyo Purnomo, ketua KPID Jateng.

Menurut anak saya, sebaiknya komisioner KPID yang mayoritas berisi wartawan dan aktivis pada zamannya itu tak perlu dicurigai sebagai praktik jual beli perizinan. Apalagi sampai menyimpulkan ada pelanggaran kode etik.

“Bagaimana mau menyebut melanggar kode etik kalau kode etik aja nggak ada? Berpikir positif dong, pak,” kata anak saya.

Yang terbaru, sesungguhnya masyarakat Bikini Bottom, negeri asal SpongeBob Squarepants itu tengah menyiapkan sebuah surat terbuka dan mosi tak percaya kepada KPI. Dimotori Mister Crab yang memang cerdas mencari uang dan Squidword yang berwawasan seni luas, masyarakat Bikini Bottom menyebutkan bahwa praktik kekerasan di Bikini Bottom sejatinya hanya latihan teater saja.

Selain itu, mereka juga membandingkan derajat bahaya adegan kekerasan dengan praktik busuk kongkalikong jual beli izin penyiaran di KPID Jateng. Warga Bikini Bottom juga melampirkan beberapa catatan, di antaranya sebuah foto banknote pengiriman uang tersebut.

“Kami atas nama warga Bikini Bottom tidak terima atas teguran yang diberikan KPI terkait apa yang tersaji dalam adegan itu. Kami justru mempertanyakan lebih bahaya mana akting warga Bikini Bottom dengan perilaku komisioner KPID di Jateng itu.” Demikian salah satu paragraf dalam petisi yang dipegang anak saya.

Pada bagian lain, warga Bikini Bottom menyebutkan bahwa adegan kekerasan tersebut terinspirasi dari banyak peristiwa kekerasan di Indonesia. Kekerasan utama adalah kekerasan ekonomi, di mana mini market menyerang toko-toko kelontong milik warga Indonesia berpenghasilan sekadarnya.

Mereka menyebut adegan Invasion of the Rabbit sesungguhnya merupakan kisah nyata yang dibanggakan Indonesia, yakni berkurangnya warga miskin akibat kekerasan ekonomi. Warga miskin itu berkurang karena jika tak mau mengungsi jadi buruh migran  ke luar negeri, pasti akan mati.

“Belum lagi peragaan kekerasan fisik oleh polisi, militer, ormas, juga Satpol PP di Indonesia. Kami hanya mengadaptasi tradisi Indonesia menyelesaikan perbedaan pendapat yang oleh warganya disebut berbudaya luhur itu.” Demikian bunyi paragraf yang lain.

Anak saya kemudian menyebutkan bahwa jika petisi dari Bikini Bottom itu bocor ke publik Indonesia, bisa jadi KPI akan bereaksi dan melarang seluruh tayangan SpongeBob Squarepants. Sebab saat ini yang ditegur adalah The SpongeBob SquarePants Movie, bukan suluruh tayangan.

“Sebenarnya SpongeBob itu kan memang berbahaya. Dalam tayangan itu ada penyelesaian konflik kehidupan dengan bergembira, ada problem kesendirian, keterasingan, ada juga nilai-nilai persaudaraan antarmakhluk, ada persahabatan. Bayangkan jika itu terjadi di Indonesia, tentu negeri ini nggak lagi seru,” kata anak saya.

Saya memang lebih banyak diam, sambil diam-diam menyembunyikan banknote miliaran rupiah kepada ketua KPID Jateng dari pemohon rekomendasi izin penyiaran. Tentu tujuannya mulia, agar tak bocor ke publik Bikini Bottom.