Peneliti
3 bulan lalu · 2065 view · 5 menit baca · Hukum 48152_91949.jpg

Vanessa Angel dan Kebebasan Seks

Tanggapan Atas Tulisan Maman Suratman

Terlepas dari kasus Vanessa Angel (VA). Tersangka atau hanya sebatas saksi. Soal "jual (tubuh) diri", "melacur diri" daring atau luring, dan sebangsanya, tetap tidak baik dan tidak benar. Atau tidak bisa dibenarkan. Itu tidak bisa dibilang hak pribadi dan wajar, sambil mengabaikan hukum.

Atas nama kebebasan "berekspresi di atas ranjang", hukum dikangkangi. Betul, itu soal private dan hukum tidak mengatur sejauh itu. Masuk ke kamar pribadi dan ruang private. Sampai hal yang detail dan sepele: soal goyangan, posisi seks, orgasme, dan seterusnya, misalnya. Itu terserah pribadi masing-masing. Bebas di situ. Tapi perilaku seksnya yang jadi soal. Poinnya pada perilaku "jual diri" itu. Kebebasan seks dan banalitas kejahatan seksualnya. 

Jangan sampai ada pemikiran yang cenderung pembenaran atas perilaku "jual diri" itu dan tidak melanggar hukum. Hukum, peraturan, norma, dan seterusnya, diabaikan begitu saja. Nggak begitu juga kali.

Ini bukan sok moralis. Sok agamis. Sok suci. Bukan. Tapi soal otoritas. Tentang tolok ukur. Tentang hukum dan aturan sebagai sebuah kesepakatan yang mengatur tata nilai kemanusiaan, yang berdasarkan tata nilai ketuhanan (baca: agama dan kemanusiaan).

Setiap agama punya hukum perkawinan. Dan negara mana pun, punya hukum perkawinan. Indonesia juga punya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sampai hari ini, undang-undang itu masih berlaku dan sebagai payung hukum yang mengatur warganya dalam urusan yang diklaim private, perkawinan dan hubungan seksual. 

Ini artinya, baik agama maupun negara turun tangan mengatur warganya dalam menyalurkan kebutuhan seksnya. Hukum dan peraturan perkawinan (hubungan seks secara legal) dibuat untuk kebaikan, ketertiban dan kepastian hukum. Diatur saja, kenyataannya seperti ini, apalagi tidak diatur. 

Jangan samakan manusia dengan makhluk lain, kerbau, misalnya. Makanya, ada istilah "kumpul kebo" untuk menyebut hubungan seks ilegal. Kalau kebo tidak apa-apa, tidak diatur dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Namanya juga kebo. Karena dia tidak punya akal pikiran. Memang ada hak asasi kebo? VA, juga Anda masih mau dibilang kebo?

Agama ada pasti untuk kebaikan kemanusiaan. Tuhan ada karena ada manusia (makhluk). Tuhan tidak membutuhkan dan tidak mencari manusia. Tapi manusia yang membutuhkan dan mencari Tuhan.

Pun kenapa hukum itu dicipta? Ini filosofi hukum. Kembalikan ke situ. Hukum dicipta untuk ketertiban dan kebaikan. Biar jangan liar ke mana-mana. Atas nama apa pun. Apa pun! Atas nama kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan berekspresi di atas ranjang, hak asasi manusia, bahkan atas nama Tuhan sekalipun. Jangan sampai muncul banalitas kejahatan. Jangan sampai lahir sikap otoritarianisme. Kejahatan seksual biasa-biasa saja. Wajar. Melanggar aturan, nggak apa-apa. 

Silakan bandingkan dengan pemikiran Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan, dalam bukunya, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, (1963). Bahaya dan kacau balau dunia, kalau begitu. Kejahatan dianggap hal biasa. Melanggar hukum dan moral adalah lumrah. Melakukan kejahatan tidak dianggap sebagai kesalahan. Biasa-biasa saja, normal dan wajar. Berbuat jahat, tapi tidak merasa bersalah. Banal, sangat biasa.

Kebebasan akhirnya jatuh ke dalam otoritarianisme. Atas nama kebebasan, segala serba permisif. Serba boleh. Bebas.

Kebebasan, pada gilirannya, menjadi yang paling otoritas dari segalanya. Kebebasan melahirkan otoritarianisme dan banalitas kejahatan. Sumpah, saya tidak rela. Atas nama kebebasan, tapi berlaku sewenang-wenang. Nggak terima saya. Tidak elok, terlalu melacur itu.

Anda lebih parah dari VA dkk, yang konon, "pelacur online". Karena Anda sudah melakukan pelacuran intelektual dan sekaligus banalitas kejahatan intelektual. Anda mencederai hukum kausalitas, sekaligus paham yang Anda kagumi, atau bahkan anut, Libertarianisme.

Kebebasan yang kebablasan. Kebebasan tanpa batasan. Bebas tapi tidak ada batas. Batas itu adalah norma, hukum, aturan, dan seterusnya, yang menata ketertiban, keharmonisan, kenyamanan, kedamaian, keadilan, dan kebaikan bersama.

Anda abaikan ini semua? Sederhananya, Anda lupa, bukankah Qureta saja punya dan perlu aturan? Anda amnesia, bukankah menulis saja ada aturan main, agar tidak muncul kesalahan dan typo, makanya paling tidak butuh peran seorang editor, misalnya?

Atau sederhananya lagi, jika Anda berkendara, terus ketemu traffic light, Anda abaikan juga itu? Ya, betul itu kendaraan Anda sendiri. diri Anda sendiri, yang celaka juga Anda sendiri, terus terserah Anda, bebas? Nanti dulu. Sebentar. Berarti ada sekrup yang copot di pikiran Anda. Dan itu harus dipasang kembali ke tempatnya di pikiran Anda. Maaf!

Membaca tulisan Anda, tampaknya Anda benar-benar sudah menabrak rambu-rambu dan kaidah kesepakatan bersama (al-ijm'a) yang sudah dicipta untuk kebaikan bersama (al-masalih al-mursalah). Hukum dan peraturan.

Wajar, ada yang marah. Ada yang tidak sepakat dengan pemikiran Anda. Sampai-sampai, ada yang menyisir ke soal pribadi Anda, mengandaikan jika Anda punya anak perempuan, lantas berbuat seperti VA atau yang lainnya, "menjual diri", Anda akan rela dan biarkan anak Anda jatuh di kubangan itu? 

Sayang, kata mereka, Anda jomblo seperti si jomblo dan capres seumur-umur itu. Atau kalau sudah punya pacar pun, Anda sudah keburu takut dulu dan tidak berani menghadap penghulu. Atau karena Anda mungkin agak kehilangan kepekaan etika sosial. "Itu pengandaian, bukan realitas. Fiksi itu", kata Anda. Sekali lagi, maaf!

Atau karena Anda memang sudah membedakan, mana ranah etika (nilai-nilai) dengan ranah rasionalitas. Rasio dan etika beda. Tapi tidak bisakah rasio dan etika bersetubuh di "satu ranjang"? Tidak bisakah hukum dan moral bersenggama mencapai orgasme bersama? 

Pasti bisa. Dan harus bisa. Buktinya, masih banyak yang nikah. Baik-baik dan sesuai hukum yang berlaku. Cobalah, Anda berpikir sejenak untuk nikah! Beranikan diri Anda untuk ke KUA/catatan sipil, catat nikah Anda! Maaf, jangan biarkan "kawin online" merajalela, seperti kasus VA, dkk itu. Filsuf pun nikah kok. Ngeri-ngeri sedap. Hehe...! Pis, om!

Saya memahami sikap antipati Anda terhadap otoritas negara yang seakan-akan otoriter dan mencampuri urusan private warganya. Dari otoritas negara ke otoritarianisme. Yang berwenang ke kesewenang-wenangan. Tapi betulkah seperti itu? Jangan-jangan itu tafsir Anda saja.

Tafsir memang kerap menjadi belenggu dan berhala bagi sebagian orang. Tafsir akhirnya menjadi Tuhan bagi dirinya. Itulah yang terjadi di sini, di sekitar kita. Dari tafsir lahir kegaduhan dan hoaks. Dari tafsir muncul manipulasi kebenaran, sikap paling benar sendiri, dan yang lain salah. Tafsir menjadi otoritas dan melahirkan otoritarianisme, atas nama prajurit Tuhan. Keberadaan Pencipta teks dan teks itu sendiri diabaikan. Lahir paham tekstual dan skriptualisme yang sering lari dan membuat jarak dengan konteks. Jauh dari kontekstual, jadinya. 

Akhir kalam, berharap Anda siuman dari amnesia, bahwa libertarianisme bukan otoritarianisme. Jangan sampai rezim orde baru, rezim otoriter lahir lagi. Jangan sampai Anda menggebyah uyah semua hal menyangkut hak asasi warga seolah-olah itu sebuah kebenaran dan perlu dibela. Anda liberal tapi tidak otoriter. Semoga.