Setiap kata selalu memiliki masanya. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh linguis-linguis zaman dahulu itu, bahwa setiap kata memang memiliki masa dan momentumnya sendiri.

Nah, dalam pada itu kata yang menemukan momentumnya untuk satu dekade terakhir adalah “pencitraan”. Kata tersebut mulai kerap kita dengar keluar masuk telinga kita sejak tahun 2004, pasca pemilihan umum. Dan nyatanya, sampai hari ini kata pencitraan masih kerap dan acap kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam ranah politik.

Sesungguhnya KBBI edisi ke-IV tidak pernah memuat lema “pencitraan”, yang dikandung hanyalah lema “citra” serta derivatnya dalam konteks politik. Lema citra oleh KBBI diartikan sebagai 1. rupa, gambar, gambaran 2. gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, oraganisasi, atau produk. Sementara itu, dalam mengartikan “citra politik” KBBI menegaskannya sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh.

Dalam konteks ini ada benang merah yang bisa ditarik mengenai duduk definisi citra: bahwa ia adalah gambaran diri dari seseorang. Citra pada tataran ini bisa diartikan dengan kesan atau anggapan tentang sebuah pribadi, benda, atapun fenomena.

Pertanyaannya kemudian, apakah ada perbedaan antara citra dengan pencitraan? Jawabannya: ada. Jika citra lebih bernuanasa normatif, maka sebaliknya pencitraan lebih dikuasai oleh makna peyoratif.

Tesaurus Alfabetis Pusat Bahasa mendefinisikan pencitraan sebagai: pembayangan, penggambaran, visualisasi. Ketiga arti yang ditawarkan oleh tersurus tersebut secara tidak langsung memberi “citra” kepada pembaca bahwa pencitraan adalah adalah kegiatan pembayangan dan visualisasi yang lebih didasari oleh keinginan untuk terlihat baik dan tidak cacat.

Jika ditarik dalam konteks politik, yang dominan muncul sebagai pemaknaan atas lema “pencitraan” adalah kegiatan tipu-tipu, guna mengesankan kepada khalayak bahwa tokoh yang sedang dicitrakan tersebut memiliki sikap-sikap yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Semisal merakyat, sederhana, dan juga populis.

Dalam konteks pencitraan di ranah politik, jika meminjam analisis Joseph Luft dan Harrington Ingham tentang teori dalam psikologi yang lebih karib disebut dengan teori “Jendela Johari” yang membagi diri manusia menjadi 4 daerah yakni: pertama, daerah publik yaitu sebuah wilayah yang diketahui oleh khalayak. Kedua, daerah buta yang orang lain tidak mengetahuinya. Ketiga, daerah tersembunyi yang kita tidak tahu, malah justru sebaliknya orang lain yang mengetahuinya. Dan keempat, daerah tidak disadari.

Meminjam teori “Jendela Johari” di atas, dalam konteks politik aktivitas pencitraan adalah kegiatan yang berkonsentrasi untuk menaikkan wilayah pertama yakni wilayah publik. Segala aktivitas muaranya pada keinginan untuk diketahui khalayak umum.

Padahal kita tahu bahwa konsep "ingin terlihat selalu baik" itulah yang suatu saat akan menjadi bumerang dan menyerang si empunya. Kita sangat hafal diktum menjadi orang baik itu susah, namun lebih susah lagi menjadi orang yang pura-pura baik.

Fenomena seorang calon pemimpin yang lebih menojolkan citra diri samakin hari semakin marak. Banyak calon pemimpin yang mati-matian berusaha mencitrakan dirinya dengan pelbagai cara.