“Ton Mudik di mana?” satu pesan dari teman, masuk di ponselku.

 “Di Manado.” jawabku singkat, tanpa berusaha untuk memberi penjelasan tambahan kenapa harus di kota ini.

Pesan atau pertanyaan lisan yang kurang lebih sama pernah anda dapatkan di setiap jelang hari raya. Dan tanpa kita sadari, mudik telah menjadi “ritual tambahan”, pelengkap dari pelaksanaan Ibadah puasa sebulan.

Bila kita menulis kata “Mudik” di Google, maka ratusan ulasan tentang sejarah mudik, kemacetan, kecelakaan, keindahan, dan arus balik pemudik, akan memenuhi layar ponsel atau laptop kita.

Aneh, dalam banyak ulasan itu, hampir semua bersepakat “mudik” dinyatakan sebagai budaya warisan leluhur yang tidak akan ditemukan di negara lain. Saya tidak paham darimana referensinya kemudian “mudik” dinyatakan sebagai warisan leluhur.

Problemnya, bila pemahaman itu dianggap sebagai warisan leluhur. Bisa jadi, kita akan menggangap negara lain yang tidak semacet arus mudiknya sebagai negara yang tidak punya tradisi kekeluargaan.

Di kamus besar bahasa Indonesia, kata “mudik” diartikan sebagai: 1. Berlayar (pergi) ke udik (hulu, sungai, pedalaman); 2. Pulang ke kampung halaman.  Mudik dalam ilmu sosial sama dengan pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah asal dalam batas wilayah dan waktu tertentu.

Setiap tahunnya, kita akan menjadi pelaku atau menjadi penonton di layar TV tentang sebuah pergerakan manusia dari kota menuju desa yang terus mengalami peningkatan dan hanya terkonsentrasi di beberapa titik.

Dari data realisasi pemudik di Posko Angkutan Lebaran Nasional Terpadu, setiap tahunnya mengalami peningatan. Tahun 2012, terdapat sebanyak 22.069.278 orang pemudik, tahun 2013 meningkat menjadi 22.144.610 orang, tahun 2014 meningkat menjadi 23.088.908 orang, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 23.395.367 orang pemudik.

Dari data tersebut, menunjukkan setiap tahunnya terjadi pergerakan manusia yang sangat massif dari Kota menuju Desa, dari jawa ke luar jawa, dari zona industri ke wilayah agraris.  Tidak pernah kita mendengar kemacetan arus mudik, dari pulau kalimantan ke Jawa, atau dari Sulawesi ke Jawa—sebagai pulau terbanyak penduduknya.

Sepintas terlihat itu hal yang wajar, tapi sesungguhnya itu adalah potret nyata dari pola pembangunan yang sentralistik. Wajah pembangunan Orde-baru yang hanya bertumpu di wilayah perkotaan. Pulau Jawa, khususnya.

Ledakan arus mudik jelang hari raya, mulai populer tahun 1970-an, itu hampir bersamaan dengan semai pembangunan Orde Baru yang mengonsentrasikan pembangunanya di wilayah perkotaan, di kawasan barat Indonesia. Sementara itu, bagian timur dan tengah Indonesia yang sumber daya alamnya cukup melimpah, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Irian dikelola dengan cara minimalis.

Di jaman Soeharto, basis industri hanya ditumpuk di dua tempat. Kutub barat Jabotabek (Jakarta dan sekitarnya) dan Kutub timur: Gerbangkertasusilo (Surabaya dan sekitarnya). Maka, jangan heran sampai hari ini, kedua wilayah ini merupakan penyumbang arus mudik terbanyak di Indonesia.

Bahwa pada jaman Orde baru, juga ditetapkan beberapa wilayah di luar pulau Jawa sebagai kawasan Industri. Namun, tidak didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang kelayakan dasar dari sebuah kota Industri.

Disparitas pembangunan yang tinggi menjadi penyebab pergerakan manusia yang sangat massif dari desa menuju Kota, dari Timur menuju barat, dan dari non pulau Jawa ke pulau Jawa.

Pembangunan yang fokus di wilayah perkotaan, pada akhirnya melahirkan pemahaman, bahwa Kota adalah simbol kejayaan dan kemakmuran, sementara desa adalah simbol keterbelakangan.

Model pembangunan yang bias kota, diperparah lagi dengan revolusi hijau ala Soeharto. Dalam pelaksanaan revolusi hijau yang mengatasnamakan swasembada pangan, negara melakukan pengendalian petani melalui program bimbingan massal (BIMAS).

Gerakan Bimas berintikan pada 3 pokok komponen: Pengunaan teknologi tani yang biasa disebut dengan Panca Usaha Tani, dukungan kredit dan infrastruktur pertanian, dan kebijkan kontrol harga

Pada dasarnya pelaksanaan revolusi hijau itu baik, karena cocok-tanam petani (khususnya tani sawah) tidak tergantung pada cuaca dan alam. Akan tetapi, ketika pemerintah mengontrol harga gabah, program itu akhirnya merugikan petani.

Harga gabah yang dikontrol Negara melalui Bulog, lebih bermakna untuk menjaga kestabilan politik, ketimbang untuk membantu kesejahteraan petani. Petani kehilangan daya jual hasil panen, dan harga yang ditetapkan pun tidak cukup untuk menutupi biaya produksi yang dikeluarkan.

Belum lagi pelembagaan usaha tani dalam unit-unit koperasi, seperti Koperasi Unit Desa) dan sebagainya, yang hanya menguntungkan pengurus-pengurus KUD yang juga penyelenggara negara di level desa.

Akibatnya, daya beli petani menurun, kesejahteraan menurun, dan juga menyebabkan pengangguran di wilayah pedesaan. Alhasil, orang yang hidup di desa berlomba masuk ke Kota. Kota berubah menjadi sandaran untuk memperbaiki kelayakan hidup.

Kita tidak mungkin melarang orang masuk ke kota-kota besar seperti ke Jakarta, karena kehidupan kota metropolitan—oleh sebagian orang—jauh lebih menjanjikan: Kemudahan akses, lapangan kerja, dan ketersediaan fasilitas seperti internet, hiburan, dan transportasi, menjadi daya pikat tersendiri.

Itu semua yang telah membuat Jakarta, dan kota besar lainnya menjadi kota yang padat-merayap. Dan pada akhirnya—sampai hari ini—arus mudik hanya terkonsentrasi di tempat yang sama.

Maka lahirlah kemacetan parah yang panjangnya sampai 30 Kilometer, tanpa jalan keluar, karena total pergerakan arus mudik melebihi dari jumlah penduduk Negara Portugal (salah satu pavorit juara piala Eropa, selain Jerman).

Tahun ini saja, menurut data Posko Nasional Angkutan Lebaran Terpadu-Kemenhub, diperkirakan arus mudik akan mencapai angka 26 juta orang. Dan penyumbang pergerakan arus mudik diprediksi terbanyak dari wilayah jabotabek (13 juta orang), disusul Gerbangkertasusilo (4 Juta), dan Bandung raya ( 2,9 juta orang).

Ada harapan untuk mengurai kerumitan tahunan itu: bila dalam  5 sampai 10 tahun kedepan, Jokowi konsisten dengan rencana pembangunan di wilayah timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya. Membuka zona industri baru, memperbaiki dan memperbanyak sarana penunjang lainnya.  Minimal usaha itu akan mengurai konsentrasi arus mudik.

Itu semua, juga harus didukung dengan lahirnya pemimpin yang lebih inovatif di setiap wilayah. Pilkada bisa menjawab itu, dengan catatan pemimpin seperti Risma (Walikota surabaya) tidak ikutan dengan arus balik pemudik, datang bertarung di Jakarta.