Secara garis besar, hukum acara pidana atau hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan aturan berupa perintah dan larangan serta sanksi bagi pelanggar aturan pelaku pidana.

Boleh dibilang, hukum acara pidana berisi tentang tata cara pengajuan masalah hukum di hadapan pengadilan tentang perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana penjatuhan hukum oleh Hakim.

Sementara itu, logika merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah berpikir secara benar dan tepat. Logika tidak bicara tentang kebenaran sebagai isi, tetapi mengenai cara berpikir agar memperoleh hasil yang benar. Jadi, logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari kebenaran dalam dirinya sendiri.

Logika dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, artinya logika adalah salah satu ilmu yang dapat membantu memahami ilmu hukum acara pidana. Logika, pokok pembahasannya mengenai pemikiran secara benar dan cara menalar agar dapat diterima oleh akal. Sedangkan hukum dalam konteks praktiknya membutuhkan keputusan untuk merumuskan secara logis apa yang benar dan tidak benar dari segi akal.

Sebagai contoh: seorang Hakim selalu membutuhkan pertimbangan logika dalam setiap memutuskan suatu perkara di pengadilan, yakni dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kebenaran alasan pendukung putusan. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim bukan hanya telah sesuai dengan pertimbangan hukum tetapi juga sesuai dengan akal pikiran.

Harris J.W mengemukakan bahwa metode logika yang biasanya digunakan dalam masalah hukum adalah metode deduktif, yaitu membahas tentang sebuah sistem penalaran di dalam logika dengan cara mengambil premis-premis umum yang selanjutnya ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini bertujuan untuk menguji kebenaran yang bersifat umum agar bisa diterapkan para masalah-masalah khusus.

Dalam masalah hukum misalnya, ketika ada kasus yang sudah sangat jelas dan akan segera diputuskan, maka aturan yang berlaku secara deduktif akan menghasilkan simpulan atau putusan yang logis. Setiap argumen yang menghasilkan suatu kesimpulan khusus yang didukung oleh pembenaran umum dapat disebut sebagai argumen yang logis.

Menurut Soetarman dan PW. Brouwer, logika menjadi dasar yang sangat berguna dalam masalah hukum. Satu argumentasi hukum hanya benar-benar bermakna bila dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain, putusan hukum bisa dikatakan shahih dan valid bila mendapatkan dukungan dari proses bernalar, yakni yang sesuai dengan kaidah logika sebagai syarat mutlak dalam berargumentasi.

Akal sebagai pusat berpikir melahirkan gagasan atau ide-ide yang bisa dikembangkan menjadi tindakan. Logika adalah cara berpikir yang bisa diterima oleh akal, misalnya melalui hipotesis, jawaban, dan kesimpulan yang berfungsi untuk menggali informasi mengenai kebenaran bukti-bukti lebih lanjut di tahapan pengadilan kasus pidana.

Untuk menegakkan kebenaran, seseorang akan memerlukan pemikiran untuk menghubungkan satu keterangan dengan keterangan lainnya. Logika sangatlah dibutuhkan dalam hukum acara pidana, terkhusus mengenai masalah pembuktian dan penyelidikan.

Dalam mengkaji perkara hukum di pengadilan, seorang Hakim mula-mula menggunakan prosedur logika berbasis pada hipotesis atau juga bisa disebut sebagai dugaan sementara. Pada pola hipotesis atau dugaan sementara ini dilakukan penyelidikan dahulu sebelum membuat kesimpulan dari bukti-bukti terkait. Sehingga dalam pembuktian fakta-fakta yang sesungguhnya akan membentuk rekonstruksi yang logis.

Jika seseorang memiliki tiga hipotesis terhadap satu objek, maka harus ada tiga jawaban dan tiga kesimpulan sekaligus. Jadi dapat dikatakan bahwa bila di dalam bahan penyelidikan terdapat tiga bukti yang dijadikan hipotesis atau dugaan sementara, maka harus ada tiga jawaban dan tiga kesimpulan. Karena jawaban dari hipotesis pertama tidak akan sama dengan jawaban dari hipotesis kedua dan ketiga, begitu juga sebaliknya.

Pernyataan tersebut mungkin substansinya sama, tetapi instrumen “kata” yang digunakan berbeda, maka akan berbeda juga jawaban dan kesimpulannya. Pertanyaan “apakah”, tidak akan sama jawabannya dengan pertanyaan “bagaimana”. Pertanyaan pertama mengenai “batasan atau kejelasan”, sedangkan pertanyaan kedua mengenai “cara”. Konsep ini telah menjadi bagian penting dari para pemikir filsafat untuk merumuskan secara logis apa yang benar dan tidak benar menurut cara berpikir logika.

Misalnya, hukuman bagi seorang pencuri telah diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan tersebut merujuk pada semua orang. Dengan kata lain, setiap orang yang melakukan pencurian harus dihukum. Maka dibutuhkan prosedur dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu oleh Hakim.

Hakim sebagai pemimpin jalannya persidangan dalam pemutusan perkara di meja hijau memiliki wewenang penuh untuk memutuskan perkara dan penjatuhan hukuman. Mengenai batas berapa lama dihukum akan ditentukan dengan kadar pencuriannya. Yang jelas premis umum mengatakan bahwa "semua pencuri harus dihukum" merupakan pernyataan standar yang logis, terkhusus dalam metode logika deduksi.

Premis merupakan kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Arti dari kasus tersebut, orang yang mencuri pasti akan mendapatkan putusan hukuman dan itu persyaratan yang masuk akal karena mencuri sudah terbukti bersalah secara hukum.

Di dalam proposisi, kuat lemahnya putusan juga mempertimbangkan banyak hal. Dalam setiap pertanyaan akan menghasilkan dua kemungkinan keputusan antara benar atau salah. Dalam perkara putusan yang dikaji adalah isinya, bukan siapa yang mengatakan. Seseorang yang mencuri mendapatkan hukuman ringan atau berat didasarkan pada perbuatan dan barang bukti yang ada.

Itulah sedikit tentang arti penting logika dalam ilmu hukum acara pidana. Bahwa tidak mungkin setiap perkara dalam masalah hukum acara pidana diputuskan tidak menggunakan instrumen logika. Dengan begitu, antara logika dan hukum acara pidana memiliki hubungan yang sangat fundamental.