Pada acara Mata Najwa beberapa hari yang lalu, kita semua di kejutkan dengan sikap anggota DPR RI Arteria Dahlan yang mana dalam debatnya dengan Prof. Emil Salim yang notabennya lebih senior, Arteria menunjuk-nunjuk, memotong pembicaraan, dan bahkan memaki-maki Prof. Emil Salim.

 Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya “dimana etika pejabat negara dalam berpolitik?.” Karena Indonesia memiliki nilai-nilai tradisional yang di tanamkan sejak dulu, seperti: Nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat.

Perdebatan keduanya pecah ketika berdebat tentang RUU yang justru melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Prof. Emil Salim menyinggung tentang revisi RUU KPK yang berdampak pada pelemahan KPK, disini Arteria berbicara seolah merendahkan lawan debatnya dan dia tidak ragu untuk memotong pembicaraan atau argumentasi lawan debatnya yang notabennya lebih tua dari Arteria.

Selain Prof. Emil Salim, Arteria Dahlan juga menyinggung direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dengan mengatakan bahwa LSI tidak sesuai dan tidak bisa dijadikan acuan dalam pemilihan umum. Dan yang tak kalah seru ketika Feri Amsari menyampaikan bahwa ada keraguan pada MK, sontak di bantah oleh Johnny G. Plate dengan mengatakan kepada Feri “Ahli jangan buat kebohongan public!” penonton pun memberikan tepuk tangan untuk mencairkan suasana.

Disini Arteria Dahlan menjadi sorotan karena dia yang termuda dari 5 pembicara lainnya, dan menurut etika Arteria tidak sepantasnya membentak orang yang lebih tua darinya, setidaknya dia bisa membantah tanpa harus membentak dan memotong pembicaraan karena dalam debat di Mata Najwa itu sendiri, setiap tamu diberikan waktu dan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing.

Secara Etika sikap Arteria kurang etis karena negara kita mengajarkan agar selalu menghormati orang yang lebih tua, dan apa yang terjadi di debat dalam acara Mata Najwa sangat tidak mencerminkan Unggah-ungguh atau sopan santun dalam berpolitik dan bernegara. Karena umur dari Arteria Dahlan jauh lebih muda dibandingkan dengan Prof. Emil Salim.

Perbandinag Etika Politik Jepang dan Indonesia

Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia sangat tertinggal jauh di belakang karena di Jepang Etika berpolitik sangat di kedepankan. Kita bisa melihat Pendidikan anak di jepang pada usia dini mereka tidak mengadakan ujian karena 3 tahun pertama Jepang fokus pada Pendidikan sopan santun sehingga warga Jepang mengerti betul dalam ber etika di masyarakat.

Sebagaimana kita tahu, di Jepang jika ada pejabat negara yang korupsi atau tidak bisa menepati janji politiknya, maka pejabat yang bersangkutan akan segera mengundurkan diri dari pemerintahan Jepang. Bahkan pada masalalu seperti yang dijelaskan pada buku “Comparing Asian Politics: India, China, and Japan”(2015). Pemerintah Jepang zaman dulu memiliki nilai-nilai pengorbanan diri dan dedikasi yang tinggi dalam komunitasnya serta memberikan loyalitasnya kepada keluarga, kampung halaman, komunitas, dan negara. Contohnya seperti tindakan seppuku atau lebih dikenal dengan hara-kiri yang artinya menusuk perutnya menggunakan pedang.

Tidak seperti di Indonesia seorang pejabat negara yang masih bisa tersenyum ketika mereka melakukan korupsi dan suap, hal ini sangat menyedihkan sebagaimana kita tahu, bahwa semua pejabat negara dalam pelantikannya di sumpah diatas kitab suci baik itu Al-quran ataupun Injil. Etika mereka sangat tidak mencerminkan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

RUU KPK

Dalam hal ini masyarakat menganggap RUU justru melemahkan KPK dan sontak membuat masyarakat mengadakan demonstrasi di berbagai kota di Indonesia, yang mana semua demonstran kompak menyerukan penolakan RUU di depan Gedung DPR. 

Hal ini masih begitu hangat di karenakan Presiden yang masih menunda pengesahan RUU dan masih belum memberi jawaban antara menolak atau mengesahkan. Dalam debat kemarin Prof. Emil Salim berharap agar Presiden segera mengeluarkan PERPU KPK agar masyarakat tau dimana Presiden berpihak. Pendapat ini langsung dibantah oleh Johnny G. Plate dan Arteria Dahlan sebagai perwakilan partai politik.

Beberapa hal yang menganggap RUU melemahkan KPK: Independensi KPK, Kewenangan dalam penyidikan dan penyadapan, Indikasi kriminalisasi terhadap pegawai KPK,Dan dihapusnya pasal 38 ayat (2) UU tentang KPK.

RUU diatas masih terombang-ambing karena kita semua tahu bahwa belum ada kejelasan pada keputusan Sah atau ditolanya RUU, yang sampai hari ini masih ditunda dan dibicarakan. Sedangkan mahasiswa menuntut presiden untuk segera memutuskan RUU dengan harapan mendengarkan rakyat dan mahasiswa untuk menolak beberapa RUU yang kontroverial dan bisa juga di bilang pasal karet.

Jika RUU di Sah-kan oleh Presiden Jokowi, maka hal ini sangat bertentangan pada janji beliau pada tahun 2014 dimana beliau berkomitmen jika menjadi presiden akan memperkuat KPK dengan cara menambah penyidik KPK jika diperlukan. Sebagai masyarakat kita berharap Presiden Jokowi menolak perihal tentang RUU KPK ini, karena terjadinya kegaduhan di negara ini salah satunya adalah RUU yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.