Pada lintas sejarah Jawa, pemimpin politik Jawa Kuno mengagungkan brahmana sebagai produsen mitos. Tidak ada raja yang marak ke tampuk kekuasaan tanpa restu dari para brahmana. Maka tidak jarang penguasa Jawa Kuno mendermakan sebagian tanah kekuasaannya untuk Brahmana dalam bentuk sima swatantra. [1]

Definisi Brahmana jika ditafsirkan di alam demokrasi rasanya terlalu sempit untuk menyerahkan semuanya pada agamawan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang berusaha lepas dari bahasa-bahasa magis serta berfokus pada apa yang dapat dilihat dan dibaca secara logis.

Pada perkembangannya pernyataan para agamawan banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, misalnya, tetap bersikeras beribadah secara berjamaah dalam jumlah besar dan menjadikan doa kunut sebagai pelindung dari Covid-19 dibandingkan physical distancing.

Maka saya akan menafsirkan brahmana disini menjadi lebih luas dan lebih cair. Brahmana saya tafsirkan sebagai kaum cendikia. Para ilmuwan pada segala bidang yang telah diakui oleh komunitas ilmuwan dan masyarakat luas, baik dibidang eksakta, humaniora maupun agama.

Pemimpin yang tidak menaruh hormat dan patuh pada kaum brahmana, tidak akan baik legitimasi pemerintahannya. Kita bisa melihat bagaimana ragam pemerintahan di dunia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Mari lihat Amerika Serikat, negara yang berpuluh-puluh kali menyelamatkan dunia dari bahaya virus mematikan, serangan nuklir dan invansi alien di film-film yang mereka produksi. Pada Pemerintahan Donald Trump mengecewakan penduduk dunia dengan kebijakan yang kontra produktif dalam melawan Covid-19.

Pemerintah AS dalam menghadapi pandemi Covid-19 banyak kebijakannya yang diputuskan tanpa dasar temuan ilmiah. Menyerahkan keamanan rakyatnya pada sentimen kebencian dan sikap anti ilmiah. Menjadikan AS sebagai negara nomor satu dalam angka positif dan kematiannya akibat Covid-19.

Sedangkan kita bisa belajar dari Jerman, Selandia Baru, dan Singapura bagaimana pemerintahnya patuh pada hasil riset para ilmuwan eksakta, berhati-hati mengeluarkan kebijakan dengan tuntunan para ilmuwan sosial dan bekerja sama dengan para agamawan untuk membuat rakyat tenang.

Bahkan di Jerman dengan mendasarkan kebijakannya pada anjuran para ilmuwan, negara ini menjadi salah satu negara yang memiliki presentasi kematian terkecil jika dibandingkan dengan negara tetangganya seperti Inggris, Italia dan Spanyol. Sebanyak 59 ribu dari 150 ribu kasus positif atau hanya berkisar 3,7%.

Selain dapat membaca kabar dunia dalam menghadapi Covid-19 di koran atau menontonnya di televisi yang menggambarkan semua ini dengan kering tanpa emosi. Kita juga bisa memanfaatkan waktu luang yang sangat banyak ini untuk membaca satu karya sastra yang menurut saya begitu baik menggambarkan kegelisahan ini.

Sebuah novel berlatar sejarah Jawa kuno yang kuat penceritaannya dan keras usahanya dalam menjelaskan tragedi politik lepas dari unsur magis yang membuat perut mual. Novel itu berjudul "Arok Dedes" gubahan Pramoedya Ananta Toer.

Bercerita tentang Arok, seorang anak yang desa cerdas terpelajar. Berhadapan dengan penguasa lalim Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung. Perlawanannya dimulai dengan menjadi bandit bagi iring-iringan upeti. Hasil merampokannya tidak dinikmati sendiri tetapi dibagikan pada warga desa.

Arok sebagai pusat narasi memperlihatkan adanya ketidakpuasan terhadap penguasa yang berlaku aniaya terhadap rakyatnya dan kaum brahmana. Sebuah usaha dari penguasa bernama Tunggul Ametung untuk mengangkangi semuanya dan memeluk erat segala sumber daya, demi kesenangan pribadi. Tanpa mendengarkan suara rakyat dan juga para Brahmana.

Di sini Arok digambarkan sebagai anak desa yang terpelajar, mampu menangkap rasa kegelisahan rakyat dan juga Brahmana. Sebagai seorang yang terpelajar selain mampu menangkap rasa. Arok dibantu oleh para gurunya juga mampu memetakan masalah, menyusun konsep, dan mengorganisasi kekecewaan yang melahirkan gerakan rakyat.

Dalam novel ini diperlihatkan bagaimana sebuah kekuasaan Tunggul Ametung akhirnya tumbang oleh kesombongannya membelakangi pikiran brahmana dan berbuat aniaya terhadap rakyatnya. Penguasa yang tersungkur oleh gerakan rakyat yang ditopang oleh analisis dan ceramah-ceramah ilmiah para cendikiawan.

Bagaimana dengan Indonesia sekarang ? Sebelum status pandemi diumumkan oleh WHO dan diamini oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka pintu lebar-lebar bagi wisatawan mancanegara demi ambisi 10 Bali baru.[2] Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyerong pasar wisata yang gagal berlibur ke Cina atau wilayah lain yang terdampak Covid-19.

Setelah lahirnya kebijakan membuka pintu seluas-luasnya bagi turis banyak para ilmuwan menentang ide ini. Ada dua alasan yang saya tangkap. Pertama, mencuri kesempatan di atas kesulitan tidak etis sebagai bangsa yang bermartabat. Kedua, dengan masuknya wisatawan dari kawasan pusat penyebaran virus, dikhawatirkan akan membawa virus itu ke Indonesia.

Apa yang dilakukan pemerintah saat para ilmuwan mengeluarkan kekhawatirannya di banyak media? Orang-orang pemerintahan malah berkelakar bahwa kita kebal virus dari seberang timur itu karena kita pengonsumsi Nasi Kucing.[3]

Sekarang lihat apa yang terjadi pemerintah membelakangi pendapat para Brahmana. Rakyat yang harus dikurung di rumah, tertutup mulutnya dengan masker tanpa nasi di dalamnya. Disuruh maklum atas bencana yang terjadi akibat kelakar itu, dengan alasan virus ini melanda seluruh dunia. Malah pada banyak kesempatan, ketidakdisiplinan rakyat yang disalahkan.

Seperti halnya para pendukung Tunggul Ametung yang lalim atau para pendukung Kediri yang sulit merasa bersalah. Menghardik Arok sebagai bandit tanpa sopan santun yang melanggar gambaran tatanan pohon kekuasaan Jawa yang sempurna dari para Dewata adalah jalan keluar yang mudah.

Tidak pernah kita mendengar penyesalan atas ketidakdisiplinan pemerintah mendengar pendapat brahmana. Sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan kata maaf yang kita dapatkan tetapi kabar buruk dari Senayan. Parlemen bersama pemerintah malah mencuri di kesempatan ini dengan memulai pembahasan RUU Omnibus Law, yang ditolak oleh rakyat dan para ilmuwan.

Tentu Indonesia tidak mau seperti AS, Tumapel atau Kediri yang rebah, hilang ditelan lembar-lembar sejarah. Maka dari itu dengarkan para brahmana atau para ilmuwan, dan dengarkan suara rakyat. Hanya atas dasar itu kebijakan yang baik akan tercipta dan terlaksana. Hanya dengan komunikasi yang baik, suara Tuhan dapat terdengar dan tersampaikan.

  1. Lihat Dennys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris
  2. Republika, Sepi Turis, Pemerintah Siapkan Rp72 Miliar untuk Influencer
  3. Republika, Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing