Pembelajar
3 minggu lalu · 86 view · 4 min baca · Politik 96281_80541.jpg
Suara.com

Arogansi Bela Negara

Bela Negara pada hakikatnya merupakan kesadaran mutlak, wajib dimiliki oleh segenap warga yang tinggal di Negara Indonesia, terbentang dari Sabang-Merauke. Keharusan untuk menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman yang dapat merusaknya adalah kepastian yang tidak bisa ditidakpastikan.

Kan tinggalnya di Indonesia, masa membela negara lain?

Membela Negara dengan kata lain berarti mempersiapkan diri terhadap berbagai ancaman yang dapat merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalahnya, apakah ancaman ini selalu bersifat militer, dalam artian perang meluluh-lantakkan medan pertempuran, sebuah tragedi kemanusiaan?

Menurut saya tidak, bukan hanya itu.

Malahan yang juga tak kalah pentingnya adalah ancaman nonmiliter dengan banyak bentuk dan ragam wujudnya. Misalnya saja timbul keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, atau munculnya ragam pemikiran yang bisa merusak (adu domba; divide et impera) antar-Bangsa Indonesia. 

Ditambah, dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Ironisnya, justru ancaman demikianlah yang sekarang ini masif terjadi, membahayakan.

Program

Pada dasarnya saya sepakat dengan konsep bela negara. Sebab ia bentuk kesadaran pasti yang dimiliki bangsa kita. Orientasi bela negara pun jelas untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Hal ini sebagai jawaban terhadap maraknya penyebaran isu radikalisme, pelanggaran teritorial wilayah, dan aksi kekerasan berbau SARA yang kadung menunjukkan perkembangan memprihatinkan ini.

Tapi, saya justru tidak sepakat dengan program bela negara, dalam hal ini yang diiniasi oleh Kementerian Pertahanan. Program yang sering kali disebut diklat bela negara itu berbeda dengan kegiatan wajib militer. Setidaknya, demikianlah di atas ucap sebab dalam praktiknya orang berseragam militer yang ada di kegiatan.

Oh, mohon maaf, tentara dan nasionalismenya adalah harga pasti. Tak ada keraguan yang bisa ditawar-tawar. Saya yakin begitu dan karenanya saya bukan antitentara. Maksudnya, bela negara dan program bela negara adalah satu dan lain hal, serupa tapi tidak sama.

Realitas absurd bela negara dan program bela negara yang dalam konteks ini di-tagline-kan Kemenhan adalah “ancamannya non-militer kok yang dilibatkan militer?”


Sekali lagi, saya bukan antimiliter. Tapi dalam konteks ancaman kekinian? Rasanya program diklat bela negara yang memakan biaya tidak sedikit. Sebab mematok target 100 juta orang sepuluh tahun. Itu memang jumlah yang besar dan sangat disayangkan.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa bela negara, dalam hal program misalnya, juga harus tersalurkan terhadap ancaman yang benar-benar dirasakan nyata dan masif terjadi. secara riil dan bukan sebatas atribut format-literal tentang “apa-apa”, baik apa itu nasionalisme, apa itu bela negara, apa itu pancasila. Begitulah setidaknya menurut pengalaman saya yang mengikuti kegiatan tersebut.

Keyakinan bela negara didasari oleh pancasila sebagai ideologi adalah harga pasti. Dan karenanya, yang dibutuhkan untuk anggapan itu adalah pribadi-pribadi terbuka, lentur, dan kreatif. Bukan malah sebaliknya, yang menjadikan apa-apa sebagai ancaman, siapa-siapa menjadi musuh. Titik.

Saya ambil kasus, misalnya wacana bos atau pemilik PT yang diisi oleh orang Cina. Apakah lantas secara bersamaan kita berhak mengatakan bahwa pancasilais sejati adalah juga nasionalisasi aset-aset ekonomi terhadap ancaman yang berbau Cina, anti-Cina begitu?

Itu, kan, konten sensitif yang dapat menyulut emosi SARA?

Maksudnya begini, biar ditegaskan lebih dulu. Dalam urusan niaga-dagang-ekonomi, persaingan adalah pasti. Rumput tetangga lebih hijau dari pada rumput sendiri, lalu kita “termovitasi”. Wajar, kan? Tapi ketika dipahami konteks pembicaraannya adalah ancaman terhadap pancasila. Ini yang ditakutkan memancing emosi SARA.

Lagi pula, sebagai ideologi, pancasila mengandung justru nilai langit yang mengawang jauh di sana. Persoalannya, bagaimana nilai kelangitan itu dijewantahkan dalam praktik kemanusiaan yang membumi.

Pada kasus ini, menempatkan ancaman pada proporsi yang adil dan beradab dalam persona kemanusiaan-universal juga salah satu alasan kita disebut pancasilais. Masa orang luar Indonesia –yang sesungguhnya Indonesia juga beragam tidak boleh sukses dan berhasil secara ekonomi? Ini bukan soal diskriminasi atau apa pun, tapi menyoal kompetensi.

Intropeksi dan belajar proses lebih dalam lagi juga. Dengan demikian, merupakan salah satu upaya menerapkan Pancasila di hati manusia-Indonesia, kan? 

Artinya, jika bersama kita mengamini Pancasila sebagai ideologi, yang semestinya juga tidak hanya dalam ucap melainkan semenjak dalam pikiran. Maka pada konteks di atas, setidaknya tempatkan ancaman itu secara adil.


Emangnya jadi bos itu ujug-ujug (tiba-tiba)? Kan ada prosesnya. Proses yang dilandasi sebut David McCllelland sebagai Need for Achievment itu rasa haus akan prestasi, satu kebanggaan ketika hasil kerjanya dianggap baik dan maksimal.

Jika bersama instropeksi diri, masalahnya terletak dalam diri kita sendiri dan bukan malah memancing SARA dalam bara, didekatinya saja sudah panas apalagi dimainkannya.

Justru, sudah sedalam apa Need for Achievment itu tertanam di kesadaran manusia-Indonesia sebagai bagian dari kenyataan yang dinamis? Sebagai bagian dari warga negara dunia, misalnya? Sehingga, merasa pantaskah kita untuk kemudian sedang melakukan “bela negara”?

Penguatan

Pertanyaannya, kenapa tagline bela negara kemudian tidak jadi motor penggerak semua instansi pemerintah, komunitas sipil, dan kelompok sosial lainnya? Bukankah ancaman yang di awal kita sebut nonmiliter itu nyata dirasakan melanda peredaran darah manusia Indonesia yang sekarat ini?

Perkembangan teknologi informasi setidak-tidaknya membuat arus informasi tidak lagi selalu mengandalkan teks dalam wujud fisik (koran, majalah) yang makin terbatas. Melainkan konten internet dengan segala kecepatan dan kemudahannya memuat deras-sesaknya informasi digital, termasuk jangkauan aksesnya yang mudah didapat lewat (iblis/malaikat?) bernama media sosial smartphone.

Berdasarkan data yang disampaikan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2018, tercatat lebih dari 50% atau sekitar 143 juta penduduk Indonesia dari total 262 juta orang telah terhubung dengan internet. Dari ratusan juta orang itu, 60% telah mengakses internet menggunakan ponsel pintar (smartphone).

Masalahnya, kemudahan dan kecepatan informasi yang ditawarkan oleh internet melalui platform media sosial smartphone tersebut tidak lantas diimbangi dengan kesiapan para user dan netizen. Ya, apalagi jika bukan penyebaran informasi hoaks.

Saya membayangkan, ketimbang menggunakan anggaran untuk atribut bela negara berupa “apa-apa”, lebih baik menggunakannya untuk penerapan “bagaimana” dan “mengapa”.

Misalnya saja pada kasus hoaks di atas. Bisa saja, kan, Kemendikbud, Kemenristek, dan Kominfo dibantu komunitas sipil lainnya melakukan kolaborasi untuk grand design literasi digital? Eh, kan, emang tugasnya, ya.

Kata orang bijak, bukankah dengan pembiasaan akan jadi terbiasa? Maksudnya, membiasakan masyarakat kita dengan ragam program dengan tagline bela negara, untuk lantas mengurangi kadar hoaks lewat penyebaran informasi yang dapat merusak capital social rasa saling percaya."

Bukankah NKRI ini masih ada sampai sekarang karena "percaya" bisa melewati berbagai ancaman yang mengintainya?

Artikel Terkait