Kata arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase pasal 1 ayat (1): "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". 

yang berarti apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama (mutual consent).

Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung arti bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Kelemahan klausul-klausul arbitrase adalah tidak diaturnya secara terperinci tentang bagaimana arbitrase akan dilaksanakan, kapan, dimana, dan berapa lama akan berlangsung. 

Sebagian besar klausul arbitrase hanya mengacu pada peraturan-peraturan spesifik yang akan diterapkan seperti peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut:

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Sedangkan UNCITRAL (United Nation Comission of International Trade Law) memberikan standar klausul arbitrase standarnya sebagai berikut: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.

Pada intinya sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul. 

Pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan dengan arbitrase. Dilihat dari UU No 30 Tahun 1999 yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase dari awal hingga akhir pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Nyatanya bertentangan dengan esensi arbitrase di mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Objek pemeriksaan arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Penjelasannya tidak memberikan apa yang termasuk dalam bidang perdagangan. Namun bila dihubungkan dengan Pasal 66 ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan Hak atas Kekayaan Intelektual 

Dalam Pasal 5 ayat (2) “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”. Pasal 60 UU Arbitrase menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. 

Pasal 61 UU Arbitrase mengatur kalau eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompentensi dari arbitrase yang dipilih.

Artinya, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi. Tugasnya hanya mengijinkan atau menolak eksekusi. Kalau menolak, alasannnya hanya yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. 

Terhadap penolakan eksekusi karena alasan sebagaimana diatur pasal 62 ayat(2) tidak ada upaya hukum apapun. Untuk putusan arbitrase internasional, eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah putusan tersebut didaftarkan. 

Apabila pengadilan menolak untuk melakukan eksekusi, alasannya apabila putusan arbitrase internasional tidak termasuk ruang lingkup perdagangan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Contoh kasus No 674B/Pdt.Sus-Arbt 2014. Pada 6 Juni 2018, pengadilan arbitrase di bawah lembaga London Court of International Arbitration (LCIA) memutuskan Avanti berhasil memenangkan perkara melawan Kemenhan RI. 

Proses arbitrasi ini terkait dengan pembayaran sewa satelit ARTEMIS Avanti oleh Indonesia. Kasus ini bermula saat Avanti memosisikan Satelit Artemis di Slot Orbit 123° BT sejak 12 November 2016 untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band. Indonesia lebih dulu mengisi slot tersebut lewat Satelit Garuda-1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015.

Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar US$30 juta ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima US$13,2 juta. 

Akhirnya, Agustus 2017 Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan ARTEMIS pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan RI wajib membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar US$20,075 juta selambatnya 31 Juli 2018. 

Dari kasus tersebut bahwa Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo sehingga isu dalam artikel tersebut tidak sesuai dalam kasus ini.