Isu energi seakan tak pernah habisnya menjadi topik yang hangat untuk dibahas, terutama bagi para pegiat energi. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Mulai dari migas, mineral, batubara, hingga geothermal, semuanya ada di Indonesia. Sayangnya tidak semua kekayaan alam dan energi itu dikelola sepenuhnya oleh Indonesia.

Mencuatnya Isu Nasionalisasi Migas

Dewasa ini, kita sering mendengar peralihan blok yang telah habis masa kontraknya dan kerap kali dihubungkan dengan isu nasionalisasi Migas. Yang paling panas adalah peralihan blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina pada tahun 2021. 

Isu nasionalisasi ini sudah didengungkan sejak lama, bahkan telah dilecut semangatnya oleh para laskar minyak ketika merebut kilang-kilang pada saat agresi militer oleh Belanda. Oleh karenanya, alangkah lebih baik jika kita menelisik lebih dalam apa itu nasionalisasi Migas dan bagaimana serta seberapa pentingkah itu diterapkan sekarang.

Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika kita coba mundur ke belakang melihat bagaimana kondisi sekarang bisa terjadi. Amanat konstitusi telah jelas pada Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara“; serta ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Amanat tersebut telah diupayakan pada masa Presiden Soekarno melalui UU No 44 Tahun 1960 dan diperkuat dengan dikeluarkannya Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1971 yang aturan tersebut intinya adalah pengelolaan Migas dilakukan sepenuhnya oleh negara. Namun, pada massa kepemimpinan Presiden Megawati, UU No. 8 Tahun 1971 dihapus dan diganti dengan UU No. 22 Tahun 2001 atau lebih dikenal UU Migas.

Dengan UU tersebut, status Pertamina sebagai perusahaan negara diamputasi dan fungsi pengawasan dan pengendalian yang awalnya dilakukan Pertamina diserahkan kepada BP Migas. Keberadaan UU Migas inilah yang menjadi awal kelam industri Migas Indonesia. 

Hal itu dibuktikan dengan adanya pembatalan beberapa pasal UU Migas tersebut pada tahun 2003 oleh MK dan dibubarkannya BP Migas pada tahun 2012 karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan masih banyak hal lain yang membuat pihak asing menjamur di negeri ini.

Kondisi dan Prediksi Arah Nasionalisasi Migas

Blok Rokan

Baiklah, yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang, mari kita lihat peluang apa yang bisa kita maksimalkan untuk memperbaiki kondisi saat ini. 

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, hingga 2024, ada sekitar 32 blok yang akan habis masa kontraknya dan pada tahun 2018 ini terdapat 8 blok. Salah satunya adalah blok Rokan yang telah resmi dilepas ke Pertamina pada tahun 2021 nanti. 

Blok Rokan sendiri termasuk ke dalam giant field di Indonesia dengan produksi sekitar 210.000 bopd yang telah dikuasai asing lebih dari 50 tahun. Itulah yang membuat hasrat kita sebagai pegiat energi negeri semakin menggebu-gebu dalam menasionalisasikan blok-blok Migas tersebut. Namun, timbul suatu pertanyaan, nasionalisasi seperti apa yang dimaksud?

Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat regulasi yang ada saat ini. Kita tahu bahwa pada bulan Mei 2018 kemarin, Menteri ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 23 tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir masa kontrak kerja samanya. Pada pasal 2, tertulis bahwa kontraktor eksisting diberi prioritas lebih dibandingkan Pertamina selaku BUMN Migas. 

Walaupun pada akhirnya pada proposal Blok Rokan, dimenangkan oleh Pertamina karena alasan komersial belaka, namun terlihat bahwa aturan yang ada sekarang tidak sepenuhnya mendukung usaha nasionalisasi blok-blok Migas di Indonesia. Jadi, apakah sebenarnya kita memang ingin mengusahakan nasionalisasi blok-blok Migas ini?

Tentu, dalam praktiknya, proses nasionalisasi blok-blok Migas ini tidak mudah dilakukan. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi Pertamina selaku BUMN Migas negeri ini. Namun, dirasa tetap perlu usaha untuk mengelola sumber daya alam negeri sendiri. Mengapa demikian? 

Pertama, Indonesia atau Pertamina harus berani mengambil tantangan dan menjadi wadah belajar teknologi baru dalam mengelola mature field yang kelak juga akan berguna. Dari proses nasionalisasi inilah nantinya akan ada perurunan dan sharing teknologi antara perusahaan minyak asing dan Pertamina. 

Kedua, mau sampai kapan? Pertamina harus tetap mengupayakan agar jangan sampai perusahaan-perusahaan asing justru mengeruk habis sampai nol kekayaan alam kita. Tidak ada kata terlambat bagi negara ini. 

Ketiga, wujud nasionalisme dan cinta tanah air. Tidak perlu dipertanyakan lagi, BUMN Migas kita harus berjaya di tanah sendiri dan telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Pertamina dirasa dan sudah terbukti mampu mengelola lapangan Migas yang sebelumnya dikelola pihak asing.

Contoh pelajaran yang bisa diambil adalah dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHE mencatatkan kinerja operasi produksi positif sepanjang 2017 dibandingkan 2016. Hal ini dibuktikan dengan produksi minyak yang naik menjadi 69,3 ribu bph dari proyeksi 64,5 ribu bph pada 2017. 

Sementara itu, produksi gas PHE pada 2017 turun dari target 768,5 MMSCFD hanya tercapai 723,5 MMSCFD. Namun, produksi gas PHE pada 2017 naik tipis dibandingkan realisasi 2016 yang tercatat 722 MMSCFD. Perlu kita highlight, bahwa penyumbang terbesar tidak lain adalah PHE ONWJ dan PHE WMO yang mana baru diakuisisi Pertamina pada 2017 dan 2011 silang.

Efek Domino terhadap Pertamina dan Negara

Hingga 2025, terdapat 35 blok Migas dengan sistem Production Sharing Contract (PSC) yang akan berakhir. Pemerintah menugaskan Pertamina sebagai pengambil alih blok-blok tersebut dengan syarat blok Migas tersebut besar dan dikelola oleh asing. Hal inipun telah terbukti, Pertamina telah mengakuisisi blok-blok besar seperti Blok Mahakam, Blok Sanga-sanga, hingga Blok Rokan. Lantas, seberapa besar dampaknya terhadap Pertamina dan negara?

Pertamina pastinya harus berinvestasi besar untuk mengelola blok-blok dominan di Indonesia. Untuk Blok Rokan saja, Pertamina akan mengucurkan dana sebesar US$ 70 miliar dalam 20 tahun ke depan untuk pengelolaan Blok Rokan, ditambah lagi dengan pengadaan teknologi EOR full scale. 

Untuk membiayai dana tersebut, salah satu langkah dari Pertamina adalah skema share down, yaitu menjual sebagian hak partisipasi di Blok Rokan. Melalui skema share down, Pertamina bisa mendapatkan dana segar untuk berinvestasi di blok tersebut. Selain itu, Pertamina juga membuka peluang untuk menerbitkan surat utang (bonds).

Namun, dengan dominannya peran Pertamina dalam negeri, tentu berpengaruh terhadap penerimaan negara. Ketika kontraktor mengambil alih blok Migas, maka akan ada bonus tanda tangan.

Untuk Blok Rokan, negara menadapatkan bonus tanda tangan sebesar US$ 784 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ditambah lagi dengan potensi pendapatan negara dalam berbagai bentuk dari Blok Rokan, selama 20 tahun mencapai sekitar USD57 miliar atau Rp 5 triliun, belum ditambah dengan multiplier effect terhadap perekonomian negara.

Dari sisi Pertamina sendiri, memang harus berusaha keras agar produksi tidak turun ketika telah diambil alih dan harus mau berinvestasi besar-besaran di awal, terutama untuk pengadaan teknologi baru. Di mata dunia, Pertamina akan sedikit lebih tersohor karena kini kontribusi Pertamina terhadap produksi migas nasional akan melonjak hingga 60 persen. 

Tantangan ke depannya adalah kekonsitenan dari pemerintah dan Pertamina agar selalu bersinergi. Beban dalam mempertahankan produksi Migas di blok yang dominan memang terbilang susah, maka dari itu sangat dibutuhkan SDM yang handal dan adanya sharing technology dari kontraktor eksisting blok tersebut.

Rekomendasi di Masa Mendatang dalam Mengemban Proses Nasionalisasi

Diharapkan pula bentuk regulasi Migas di Indonesia segera diperbaiki dan disahkan agar mampu mendorong perkembangan Migas di Indonesia, bukan malah sebaliknya. Pertamina juga diharapkan menjadi prioritas pemain utama dalam bisnis Migas Indonesia serta perusahaan lokal seperti jasa kontraktor dan sektor penunjang lainnya dapat diberdayakan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nasionalisasi Migas di Indonesia sedang berada di tahap “inisiasi” di mana bukan berarti harus anti-asing, tetapi yang harus dilakukan adalah Indonesia dapat memosisikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas blok-blok migas tersebut.

Suatu kekonsistenan dalam mengemban suatu amanah sangatlah diperlukan. Itulah analogi yang cocok dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama untuk Pertamina. 

Way Forward yang bisa menjadi opsi di masa mendatang ialah, pertama, mempertahankan SDM dan mengembangkan teknologi yang ada. Contoh saja yang ada di Blok Rokan, di sana diperlukan teknologi EOR Full Scale di mana bisa meningkatkan produksi lebih dari 100 ribu bph dalam range 10 tahun dan telah dilakukan pengujian di Lapangan Minas, tentunya dibutuhkan investasi yang sangat besar. Kedua, menemukan cadangan baru atau eksplorasi, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Gabungan Laporan Keuangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Namun, kita tahu bahwa energi fosil makin lama akan semakin menipis. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan suatu terobosan, di samping mengotak-atik eksplorasi Migas. 

Penting pula untuk terus mengembangkan potensi energi baru terbarukan dan unconventional hydrocarbon yang ada, seperti geothermal, biomassa, angin, air, Coalbed Methane (CBM), shale gas. Ketika suatu proses dijalankan dengan baik dan konsisten, maka percayalah akan ada hasil memuaskan yang bisa dipetik diakhir.

Referensi: