47501_29625.jpg
Foto: Flickr
Politik · 3 menit baca

April Mop di May Day
Munculnya Perpres 20/2018 dan Pentingnya Tuntutan pada May Day

Daulat rezim Joko Widodo dengan dikeluarkannya Perpres 20/2018 tentang tenaga kerja asing menjadi April Mop bagi tenaga kerja lokal yang hendak merayakan pesta kesejahterannya (May Day). Allih-alih bahagia lahir dan batin, munculnya Perpres ini sebagai bukti bahwa kebutuhan tenaga kerja di Indonesia semakin tinggi dengan berbagai kualifikasi.

Tingginya kualifikasi dinilai oleh pengusaha maupun pemerintah masih belum mampu dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, sehingga begitu diperlukannya kebijakan yang melegitimasi penggunaan tenaga kerja asing. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2017 masih didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SD hingga SMA, semakin mempertebal bahwa di Indonesia masih kurang tenaga kerja dengan kualifikasi profesional.

Jika ditarik lebih jauh, Samodra Wibawa (2011) mengatakan bahwa munculnya kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kondisi global (globalisasi). Kebijakan Asean Economic Community berdampak pada kesepakatan adanya perdagangan bebas dalam bidang permodalan, barang, jasa, dan tenaga kerja. Karena tidak dapat dihindari, maka Indonesia dituntut mampu merespons dengan mempersiapkan “senjata” guna menang di medan perang.

Secara kuantitas, persoalan kebijakan yang mengatur tentang tenaga kerja asing ini bukanlah tenaga kerja asing berbondong-bondong pindahan ke Indonesia. Jadi, hal tersebut tidak sepatutnya untuk dikhawatirkan. Akan tetapi, persoalan kualitas vis a vis antara tenaga kerja lokal dan asing itulah yang menjadi persoalan.

Perhelatan May Day nantinya bukan lagi sebuah bentuk perayaan pesta akbar bagi tenaga kerja. Ribuan tenaga kerja turun ke jalan, menggalang aksi massa dan dengan tuntutan yang hampir pada setiap tahunnya selalu sama (kenaikan upah).

Pola tuntutan kenaikan upah yang juga selalu sama diikuti dengan kenaikan budaya konsumtif tenaga kerja. Perlu adanya transformasi tuntutan kesejahteraan yang menyasar pada segi fundamental, yaitu sasaran peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pertama, tuntutan yang disampaikan adalah peran dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja melalui pendidikan. Pendidikan mampu diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak lagi eksklusif. Pendidikan sebagai modal utama dan menjalankan amanat dari undang-undang dasar. 

Hal ini menjadi tuntutan yang patut disampaikan karena melihat kondisi angkatan kerja di Indonesia yang masih jauh dari kualifikasi yang dibutuhkan. Terlebih lagi, pendidikan sebagai gerbang masuk utama dalam mengakses kesempatan kerja. 

Artinya, tuntutan terbukanya aksesibilitas pendidikan mulai dari dasar hingga tinggi adalah keyakinan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak akan ada lagi persoalan kualitas pendidikan tenaga kerja yang rendah, sehingga tak perlu susah payah pengusaha melakukan impor tenaga kerja.

Kedua, tuntutan yang perlu diutarakan adalah perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti adanya tipologi tenaga kerja lokal dan asing, yaitu misalnya memberikan kuota bagi tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan open recruitment. Akan tetapi, menciptakan lembaga-lembaga pelatihan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai basis peningkatan kualitas harus dimaksimalkan.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah sarana peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membuat rancangan kebutuhan tenaga kerja. Ketika pemerintah mengetahui tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka tugas pemerintah adalah menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang berkualitas melalui LPK.

Selain lembaga pelatihan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan juga harus hadir melalui CSR untuk memberikan pelatihan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. CSR sebagai tanggung jawab dari perusahaan juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, di mana kegiatan CSR diarahkan pada peningkatan kualitas yang disesuaikan pada kebutuhan perusahaan. Sehingga supply tenaga kerja berkorelasi dengan demand yang dibutuhkan

Menjadi catatan jika perlindungan berdasar pada tipologi lokal dan asing, maka strategi pelemahan tenaga kerja yang dilakukan oleh pengusaha melalui artikulasi tenaga kerja asing berhasil sesuai tujuan. Memisahkan tenaga kerja lokal dan asing sehingga mereka lupa bahwa mereka sedang berada di posisi yang sama. 

Sehingga hal yang semestinya dilakukan adalah bagaimana antartenaga kerja lokal dan asing harusnya bekerja sama untuk terciptanya kesejahteraan bagi mereka. Bukan menciptakan konflik antartenaga kerja. Konflik horizontal dengan adanya Perpres ini mencoba dihadirkan, yaitu tenaga kerja sibuk dengan persoalan diantara mereka sendiri hingga lupa siapa lawan sebenarnya.

Menjadi hal yang penting terkait dengan input berupa tuntutan yang disampaikan pada May Day mendatang. Dengan adanya Perpres, bisa dikatakan, pemerintah mencoba mengalihkan fokus perjuangan organisasi buruh.

Oleh karenanya, ketika tuntutan-tuntutan pada may day mampu ditransformasi oleh organisasi buruh dengan tidak sebatas pada konflik horizontal, maka cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan.