Masih banyak yang mengira  bahwa ajaran agama Islam tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, fenomena hukuman potong tangan ketika mencuri.

Sampai diskriminasi perempuan terkait pembagian warisan laki-laki dan perempuan berbanding 1:2, serta poligami laki-laki perempuan berbanding 1:4. 

Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat pada setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan HAM dan Islam sebenarnya sejalan, yaitu menempatkan manusia sebagaimana mestinya dengan hak kodratinya dan tanpa diskriminasi. 

Dalam pandangan Islam konsep HAM ini dijelaskan dalam Maqashid al-Syari’ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan yang mencakup hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-‘aql, hifdz al-mal, dan hifdz al-nasl.

Hal tersebut sejalan dengan hak bebas beragama, hak hidup, hak berpendidikan, hak mempertahankan harta, dan hak memiliki keturunan.

Persamaan antara HAM dan ajaran Islam yang dapat ditangkap adalah nilai kebebasan, persamaan, keadilan, dan nilai lain yang mendasari kemanusiaan. (Abdillah, 2014)

Namun, karena nilai-nilai yang ada dalam HAM bersifat universal akan tetap ada perbedaan persepsi dan interpretasinya dengan agama Islam. 

Sebagai contoh, nilai kebebasan dalam HAM dan Islam sangat jelas berbeda dan perbedaan ini harusnya diapresiasi bukan dijadikan konflik pertentangan.

Menurut An-Na’im, dalam tradisi keagamaan, termasuk Islam, pasti menganut prinsip bahwa siapapun harus memperlakukan orang lain seperti dia mengharapkan orang lain memperlakukan dirinya. 

Prinsip ini dikenal dengan aturan emas atau golden rule (dalam Naim, 2015). 

Sedangkan prinsip kebebasan dalam HAM diberlakukan secara mutlak dan tanpa batas. 

Menurut Islam kebebasan ada batasannya dimana orang lain juga memiliki kebebasan sehingga tidak seorangpun boleh memaksakan kehendaknya atas orang lain. 

Kebebasan memberikan konsekuensi pertanggungjawaban yang membentengi terjadinya pertikaian, yaitu Kewajiban Asasi Manusia (KAM).

Sebagai sebuah agama, Islam memiliki norma-norma yang jauh lebih mengikat dan tentu saja akan memiliki batasan-batasan yang lebih besar dibandingkan HAM universal. 

Bagi seorang Muslim norma-norma agama Islam jauh lebih sempurna dan ideal dalam penanganan hukum dibandingkan dengan HAM. 

Meskipun ada anggapan hukuman potong tangan tidak berperikemanusiaan, namun dalam prakteknya hukuman seperti ini jauh lebih memberikan efek jera bagi pelaku. 

Di samping itu ada anggapan bahwa peraturan daerah yang menerapkan hukum syariah Islam di beberapa provinsi berpotensi pada perlakuan diskriminatif dan pelanggaran HAM. Pemerintahpun menyatakan bahwa Perda itu tidak melanggar peraturan negara dan HAM.

Karena sebelumnya telah dilakukan upaya sinkronisasi antara Perda dengan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan hukum nasional dan HAM.

Sebenarnya antara negara dan agama memiliki suatu korelasi yang tidak terpisahkan. Dalam sejarahnya agamalah yang mendukung eksistensi Indonesia menuju kemerdekaan. 

Pancasila sebagai dasar falsafah negara menolak ateisme dan sekularisme, karena hakikatnya manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan HAM universal yang merupakan produk Barat. 

Kasus ini merupakan penerapan HAM partikular, di mana negara berhak menentukan bagian batasan haknya berdasarkan nilai-nilai sosial budayanya sendiri. 

Indonesia lahir dari pengaruh budaya agama lokal animisme dan dinamisme selama ribuan tahun. Jadi tidak ada salahnya Indonesia menolak ateisme dan sekularisme.

Kebebasan beragama di Indonesia tidak serta merta menerima penambahan dan modifikasi agama. Karena negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan hak warga negara untuk membela kemurnian ajaran mereka. 

Pemerintah akan menangani permasalahan tersebut apabila terjadi ketidakharmonisan atau konflik. Seperti yang terjadi pada aliran Ahmadiyah yang ditolak eksistensinya oleh pemerintah karena menimbulkan kontroversi. 

Aliran ini menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad yaitu Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. 

Mirza Ghulam Ahmad ini diagungkan sebagai nabi yang mana menyalahi ajaran agama Islam bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya’ dan tidak ada nabi setelahnya.

Pola-pola kecenderungan masyarakat dalam beragama berupa sikap eksklusif juga menjadi problematik saat ini. Bahkan sikap eksklusif ini juga dipengaruhi gerakan radikal yang berasal dari luar negeri. 

Gerakan radikalisme muncul sebagai ekspresi kebebasan yang mana mereka tidak mentolerir perbedaan, kemajmukan, keragaman agama-agama dunia. 

Padahal Al-Qur’an telah jelas mengatakan “Tidak ada paksaan dalam agama” Q.S. Al-Baqarah:256. Upaya yang dilakukan pemerintahan untuk memerangi terorisme dan radikalisme bermotif agama ialah melalui pendekatan keamanan. 

Di tahun 2003 pemerintah membentuk suatu Lembaga Pemberantasan Tindak Pindana Terorisme dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di tahun 2010. 

Lembaga-lembaga tersebut menangani kasus terorisme baik dari agama, etnis, ekonomi, maupun motif lain yang mengancam perlindungan dan penegakan HAM, karena banyak dari mereka yang intoleran. 

Lembaga-lembaga tersebut juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan ulama yang mensosialisasikan pemahaman ajaran agama yang benar. Yaitu dengan mengedepankan perdamaian dan harmoni sesuai dengan misi Islam sebagai rahmat bagi alam. 

Kini digaungkan pula istilah Islam Nusantara dan moderasi agama yang diharapkan menciptakan keagamaan yang inklusif dan toleran sehingga dapat mengapresiasi HAM.



REFERENSI

Abdillah, M. (2014). Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. MIQOT, XXXVIII, 374–394.

Naim, N. (2015). Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu. Ijtihad, 15, 83–102.