Menanyakan politik pada masyarakat awam, jawabannya selalu sama. Politik menjijikkan. Dalam tangkapan masyarakat, politik itu isinya intrik, konflik, korupsi, dan saling tusuk. Idiom dalam politik adalah tidak ada teman abadi atau lawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan.

Tidak usah salahkan masyarakat kalau apatisme pada dunia politik semakin membabi buta. Padahal, politik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Jalan yang akan mengantarkan cita-cita. Masuk ke dunia politik, berarti mengantarkan kita semua mencapai apa yang dicita-citakan.

Sebentar, sebelum kita berbicara politik sebagai instrumennya, kita mencoba menelaah kelakuan para politisi. Politisi dan politik itu tunggal, keduanya tidak bisa dipisahkan. Politik memang tidak bisa dikambinghitamkan. Politisinya itu yang harus disalahkan.

Politisi berengsek yang korup, yang doyan dagang sapi, doyan hidup mewah, dan doyan hura-hura harusnya dibenci. Sayangnya, karakter dan budaya di Indonesia masih suka, “satu makan nangka semua kena getahnya.” Semua sudah disamaratakan partai politik berisi politisi berengsek.

Benar memang tidak semua politisi itu berengsek, masih ada politisi jujur. Menjadi wakil rakyat tulus. Memperjuangkan amanah konstituen. Pertanyaannya, berapa banyak? Kenyataan politisi yang baik ini tenggelam dengan politisi hitam. Stempel publik sudah kadung melekat, kalau semua politisi itu kerjaannya cuma ngibulin rakyat.

Tidak ada itu perjuangan untuk rakyat. Politisi hanya menjual rakyat untuk bisa duduk di parlemen maupun pemerintahan. Mendekat ketika butuh suara. Berkacak pinggang ketika bertahta. 

Kita tentu belum lupa, bagaimana anggota DPR RI belum lama ini menyuarakan soal pembangunan gedung baru DPR RI, nilainya triliunan. Belum lagi ditambah kelakuan mereka yang meminta tambahan tunjangan. Jadi tidak usah heran kalau hidup wakil rakyat ini kelewat hedon. Tengok rumahnya yang mewah, mobil berkelas, perhiasannya, dan hobinya plesiran.

Kelakuan legislator di pusat rupanya menular pada legislator di daerah. Beberapa hari terakhir di NTB ribut dengan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi NTB. Bila sebelumnya mereka menerima tunjangan perumahan Rp 9 juta, di Agustus 2016 naik menjadi Rp 12 juta. Entah rumah istimewa seperti apa yang dicari di Kota Mataram. Untuk hunian terbaik dengan fasilitas mumpuni di Kota Mataram saja sebulan Rp 7 juta.

Bandingkan juga dengan tunjangan anggota DPR RI setahun mereka menerima Rp 60 juta. Rata-rata hunian itu di Jakarta, soal harganya jelas selangit. Untuk anggota DPRD Provinsi NTB matematis setahun menerima Rp 144 juta untuk tunjangan perumahan. Geleng-geleng kepala. Di saat yang sama, NTB sedang kesulitan keuangan. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 161 miliar lebih masih dihadang pusat.

Meski keuangan daerah sedang kurang baik, tidak ada tanda-tanda dewan menolak kenaikan tunjangan perumahan. Mereka masih lempeng dan kompak dengan kenaikan tunjangan perumahan.  

Sementara dalam ruang berbeda, masyarakat tengah mengeluhkan ekonomi mereka. Nelayan yang belum bisa menikmati hasil laut dengan senyuman. Ada saja barang yang harus dijual bila tangkapan sedang surut. Pun demikian dengan petani, mereka belum bisa gembira dengan hasil panen.

Harga tanaman pangan, palawija, sayuran belum benar-benar membuat nyaman. Buruh dan kuli pun merasaka yang sama meski keringat bercucur rupiah yang mereka dapat belum seberapa. Apatis politik sesungguhnya adalah salah politisi.