Hampir setiap harinya media menginformasikan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, mengapa perempuan dominan menjadi sasaran dari kejahatan seksual? apakah karena jenis pakaian, kesendirian, dan keberadaannya di tempat yang sepi?

Faktanya, sering kita temui pula banyak perempuan yang memakai pakaian tertutup pada siang hari masih menjadi incaran oknum pelaku kekerasan seksual, bahkan tindak kejahatan asusila tersebut dilakukan di ruang publik, seperti di jalan raya, transportasi umum dan lembaga pendidikan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan di lembaga pendidikan baru-baru ini menambah daftar panjang kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, lembaga pendidikan yang notabenenya sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkat laku individu menjadi lebih baik, justru membawa dampak buruk bagi beberapa individunya.

Pimpinan salah satu yayasan di kota Bandung berinisial HW (36) bertindak cabul sejak tahun 2016 kepada murid perempuannya yang di bawah umur hingga melahirkan, bahkan tidak hanya sampai di sana eksploitasi ekonomi juga menjadi sorotan dari kasus tersebut.

Perguruan tinggi juga tidak luput sebagai tempat dari kekerasan seksual, kekerasan seksual pun dilakukan oleh oknum dosen di kampus yang terkait seperti universitas di Jawa Timur, Riau, Yogyakarta dan Banten. Korban sering kali tidak berani untuk melapor karena kurangnya bukti, minimnya dukungan dari kampus yang bersangkutan hingga cercaan dari masyarakat.

Perempuan sering kali menjadi objek kekerasan seksual, sederhananya saja ketika berada di jalan perempuan sering mendapatkan catcalling, atau di minta senyum “senyum dong neng!” oleh laki-laki, yang pada akhirnya laki-laki menyebut dirinya mempunyai power dan kontrol terhadap perempuan untuk bersikap sesuai keinginannya.

Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada hak laki-laki untuk meminta atau memerintahkan perempuan untuk tunduk terhadap komandonya. Perempuan juga tidak ada kewajiban untuk memenuhi keinginan ataupun perintah dari laki-laki jika itu dirasa merugikan.  

Perempuan jangan hanya bungkam dan duduk menerima kenyataan pahit karena hakikat ketidakberdayaan sebagai perempuan yang ditorehkan oleh kultur masyarakat yang ada, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan argumen yang keliru. Perempuan bebas menentukan pilihan tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk laki-laki.

Budaya patriarki sangat jelas dominan menyudutkan perempuan, seksisme sudah menjadi aksi karena normalisasi. Lahir persepsi bahwa posisi perempuan di bawah laki-laki, laki-laki mempunyai andil untuk berbuat semena-mena kepada perempuan, perempuan sering di anggap kaum yang lemah, mampu diperdaya laki-laki, tidak ada kuasa dan tidak mampu untuk berdiri juga membela diri sendiri.

Latar belakang di atas kiranya dapat merepresentasikan penyebab maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Walaupun kekerasan seksual juga dialami oleh laki-laki tetapi data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan naik 2 kali lipat mencapai 4.500 kasus hingga September 2021, dibanding tahun 2020 lalu.

Dampak dari kekerasan seksual bagi korban pun beragam, seperti dampak fisik, psikis dan sosial korban. Mulai dari traumatik psikologis, ancaman kriminalisasi terhadap korban, dan pandangan negatif bahkan pengkucilan dari masyarakat terhadap korban. Dampak itulah yang membuat kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang paling urgent untuk ditangani oleh setiap stakeholder.

Solusi untuk permasalahan tersebut kiranya adalah adanya motivasi dan dukungan moral dari orang-orang terdekat bagi korban kekerasan seksual, juga baik dalam bentuk perlindungan atau pendampingan dan pemulihan secara tuntas oleh pihak yang berwenang.

Permendikbud PPKS pun diluncurkan dengan menerbitkan 21 kekerasan seksual versi Permendikbudristek (No 30 Tahun 2021) yang diharapkan sebagai pencegahan dan juga merupakan solusi untuk kekosongan hukum dan upaya payung hukum bagi korban kasus kekerasan seksual.

Peran pemerintah untuk menciptakan hak aman bagi proses pembelajaran di lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi, menanggapi dengan serius dengan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dan tidak menoleransi kekerasan seksual merupakan visi utama diterbitkannya Permendikbud PPKS.

Bagi semua ruang lingkup terutama masyarakat diharapkan untuk tidak lagi menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang lumrah atau menormalisasikan kekerasan seksual, bahkan membungkam kekerasan seksual yang terjadi karena dianggap sebagai aib. Padahal itu merupakan persepsi yang salah tentunya.

Edukasi seksual sejak dini dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan stakeholder juga sangat berperan penting untuk memotong rantai kekerasan seksual terhadap perempuan. Walaupun masih banyak orang tua yang menganggap hal tersebut masih tabu dan belum pantas untuk diedukasikan kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Kontruksi sosial yang ada di masyarakat juga harus menempatkan perempuan semerdeka mungkin, jangan ada strata antara perempuan dan laki-laki, karena perempuan dan laki-laki pada dasarnya tidak ada perbedaan kecuali  perbedaan pada unsur seks.

Jika semua orang ikut andil dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan, itu akan menjadi rantai perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk menurunkan bahkan menghilangkan tingkat kekerasan seksual yang tinggi terhadap perempuan. Wallahu a’lam. 

(*) penyebutan “laki-laki” tidak serta-merta untuk semua laki-laki (*)

*) Penerima Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) II UIN Antasari Banjarmasin