Penulis Lepas
5 hari lalu · 217 view · 3 menit baca · Politik 22551_51488.jpg
Pixabay

Apakah Pemilu Menjawab Krisis Kepemimpinan?

Pertanyaan di atas mengajak kita untuk merenungkan kembali pesta demokrasi 2019. Apakah transisi kepemimpinan melalui pemilu dapat menjawab permasalahan pemerintahan kita?

Sejak diberlakukannya demokrasi formal (Pemilu, Pileg, dan Pilkada) sebagai sistem pergantian kekuasaan yang sah, maka demokrasi formal membuka diri bagi siapa pun untuk masuk ke dalamnya sebagai kontestan.

Pergantian kepemimpinan seakan memengaruhi (influence) setiap golongan dari struktur masyarakat Indonesia, dengan tingkatan ekonomi yang beragam. Masuk ke dalam sistem demokrasi (pemilu) untuk mengubah nasib (fortune)Bahkan nasib seseorang dapat berubah dengan mengikuti pesta demokrasi, jika keberuntungan miliknya.

Pemilu diharapkan menghasilkan hasil yang baik, terutama mereka yang telah diseleksi oleh masyarakat dapat mewakili masyarakat pada setiap daerah pemilihan. Karena begitulah esensi demokrasi, yang melaluinya kesejahteraan dapat diwujudkan. 

Dengan public opinion yang lahir dari masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan (policy). Proses politik yang dilalui adalah untuk mencapai kemaslahatan. 

Alih-alih seperti yang disampaikan di atas, pemilu berbanding terbalik dengan tujuan awalnya. Opini publik adalah isu yang disaring melalui kepentingan golongan tertentu (elite group), sehingga kebijakan yang diputuskan juga atas kesepakatan elite.

Melalui sistem perwakilan, masyarakat menitipkan harapan besar. Sebagaimana pemimpin menitipkan harapan besarnya saat kampanye. Harapan-harapan itu seharusnya saling menguntungkan (mutually assured) sehingga pemilu itu menghasilkan output yang baik. 

Tetapi hal itu berbanding terbalik, pemilu hanya seremonial belaka, meskipun yang sifatnya seremonial adalah sakral.

Pasca terpilih, pemimpin hasil dari pesta demokrasi menutup mata dan telinga terhadap realitas yang ada, terutama ketika masyarakat menyampaikan usulan baik sifatnya prioritas. 

Parahnya, kewenangan digunakan dengan cara sewenang-wenang, hingga praktik penyalahgunaan kekuasaan (abusse of power) terjadi. 

Inilah mengapa perlu ditinjau kembali kewenangan formal, dengan melihat apakah partai politik telah mencalonkan kader terbaik untuk mewakili partai dan masyarakat, atau hanya upaya meloloskan partai di parlemen.

Lebih lanjut, kriteria lain tidak dapat dipenuhi sebagai seorang pemimpin. Adalah kemampuan (logos) dan keberpihakan. Sehingga ia tidak dapat merumuskan kebijakan yang memihak kepada rakyat, atau lebih parahnya lagi ia tidak memahami tugas dan fungsinya sehingga tidak dapat melahirkan kebijakan. 

Sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemimpin dan lembaga yang dipimpin, tentu itu perlu dikoreksi. 

Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyampaikan bahwa lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat tinggi hanya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden.

Lembaga lainnya adalah dengan tingkat kepercayaan rendah. DPR/DPRD mendapatkan kepercayaan 60 persen sedangkan partai politik mendapatkan kepercayaan 50 persen. 

Sementara lembaga dengan tingkat kepercayaan 70 persen adalah Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Organisasi Kemasyarakatan dan Media Massa (CNN Indonesia, 11/12/2018) 

Dari hasil survei tersebut, DPR/DPRD sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah ditambah dengan partai politik sebagai lembaga yang mendistribusikan kader partai ke DPR/DPRD dengan tingkat kepercayaan paling rendah.

Lantas untuk apa pemilu jika hasil lembaga kewenangan formal tidak dipercaya oleh publik?

Sedangkan dari daftar ICW, lembaga yang terlibat kasus korupsi adalah (1) Pemerintah Kabupaten dengan 170 kasus dan merugikan negara 833 M; (2) Pemerintah Desa 104 kasus, merugikan negara 1,2 T; (3) Pemerintah Kota 48 kasus, kerugian negara 122 M; (4) Pemerintah Provinsi 20 kasus merugikan negara 7,9 M; (5) BUMN 19 kasus, kerugian negara 3,1 T. (6) Kementerian 15 kasus kerugian 58 M; (7) BUMD 15 kasus kerugian negara 179 M; (8) DPRD 12 kasus kerugian negara 30 M (Kompas.com, 08/02/2019).

Problem di atas perlu dijawab, dimulai dengan ketidakcakapan pemimpin, sifat ego, tidak memiliki integritas sehingga berlaku korup dan tidak amanah. 

Kepemimpinan yang diinginkan masyarakat tentulah bergeser sesuai dengan perubahan zaman, dengan perkembangan era dan kemajuan teknologi, maka kepemimpinan dilihat dari banyak sudut. 

Sehingga pemimpin itu tidak dilihat dari keturunan semata, yang diperoleh berdasarkan ikatan darah atau kekuatan fisik.

Pola kepemimpinan secara formal perlu menjalakan kepemimpinan yang demokrasi dengan menyinkronkan antar-kepentingan, tujuan organisasi (negara) dan orang yang dipimpin (masyarakat). Tipe pemimpin seperti ini membuka diri terhadap kritikan untuk mencapai tujuan bersama.  

Untuk itu perlu melakukan reformulasi model kepemimpinan kita. Tujuannya untuk menguatkan sistem pemerintahan dengan dukungan sumber daya yang memiliki integritas tinggi.

Itulah mengapa perlu menguatkan sistem seleksi yang ketat, terutama melalui pemilu. Artinya, masyarakat memiliki peran yang dominan untuk menentukan seperti apa pemimpin yang dia inginkan, apakah pemimpin tersebut dapat diamanahkan suaranya atau sebaliknya. 

Pemilu seperti roda, akan berhenti berputar ketika energi penggerak dimatikan. Tentu demokrasi tidak ingin dimatikan dengan kewenangan (energi) yang tidak kompeten sehingga mematikan sistem seleksi terhadap calon pemimpin pula. 

Pemilu 2019 haruslah memiliki resolusi besar terhadap masalah-masalah sebelumnya. Masyarakat harus memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik, kompeten, amanah terhadap suara masyarakat dan memiliki integritas tinggi sehingga terhindar dari tindakan korupsi. 

Demokrasi bak pesta tanpa awal dan tanpa akhir, semuanya bersukaria menutup mata terhadap kondisi sekitar. Tetapi perlu disadari bahwa pesta seharusnya membawa kebahagiaan bagi orang lain, sebagai sebuah perayaan masyarakat.