Di pikiran kita, sesudah dijepit oleh hiruk-pikuk Pemilu 2019 ini, pernahkah bertanya: di mana posisi para intelektual?

Apa yang ada dalam benak para cendekiawan bila mereka berada di tengah situasi yang kental polarisasi antara dua kubu politik dengan masing-masing jargonnya? Apakah cendekiawan ikut “nyoblos”?

Mari kita renungkan dulu esensi-esensi yang terkandung di dalam Pemilu 2019.

Pemilu ini sebenarnya adalah Pemilu biasa, di mana tiap warga negara Indonesia yang memiliki hak hukum dari negara dipersilakan untuk memilih sosok-sosok yang lolos seleksi dan penyaringan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon anggota parlemen pusat, parlemen daerah, dan, jangan lupa, presiden-wakil presiden.

Pasangan yang terakhir inilah yang akan menjadi penanggung jawab bagaimana pemerintahan negara berjalan sehingga ideologi bangsa yang diperikan dalam Pancasila dapat tercapai. Merekalah yang berkuasa atas militer, ekonomi-industri, pendidikan, dan pergaulan negara di kancah internasional.

Jadi, bisakah kita katakan bahwa Pemilu 2019 yang lalu itu dan Pemilu sebelumnya sebenarnya berorientasi pada kekuasaan? Besar kemungkinannya, ya. Hanya saja, presiden-wakil presiden sebagai pemimpin pada naturalnya memang memiliki dimensi kekuasaan dan dalam batas-batas tertentu disebut sebagai penguasa.

Sayangnya, politik kekuasaan tidak pernah bersih dari prasangka, ejekan, hinaan, dan kebencian. Hal-hal tersebut nyaris tak lekang oleh waktu. Di Amerika Serikat, si negeri adidaya sekalipun, ujaran kebencian masih kental keberadaannya.

Kita masih ingat bagaimana Donald Trump berulang kali mengucapkan jargon-jargon rasis kepada imigran selama kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat dan beberapa waktu yang lalu, anggota kongres Ilhan Omar dari Partai  Demokrat jadi korbannya, hanya karena ia seorang Muslimah dan berlatar belakang sebagai imigran dari Somalia.

Situasi serupa pun kita jumpai dari antara para buzzer pendukung kedua paslon capres-cawapres. Bak Pemilu 2014 yang terlahir kembali, para pendukung fanatik mengolok-olok kedua paslon dengan ujaran yang menyinggung aspek keagamaan kedua capres yang berkompetisi, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Gaya-gaya manuver politik praktis di atas mustahil untuk dapat disatukan dengan idealisme para cendekiawan atau prinsip-prinsip yang mereka anut. Cendekiawan berpegang pada cita-cita bahwa ilmu diarahkan dan didevosikan pada peningkatan harkat kemanusiaan. 

Bagaimanapun, fungsi keberadaan ilmu ialah untuk membantu manusia menyelesaikan masalah dan tantangan.

Para elite politik praktis dalam kehidupan nyata rentan untuk muncul sebagai demagog. Rakyat yang kurang terdidik akhirnya hanya dapat terpukau oleh retorika-retorika, pesona personal, latar belakang keagamaan dan kesukuan, dan label-label artifisial lainnya.

Alangkah bahayanya bila keterpukauan sejumlah orang dieksploitasi habis-habisan oleh para demagog tadi sehingga lahirlah neo-fasisme yang mudah terhasut dan anti-benci terhadap sesuatu yang belum dikritisi atau semua kelompok yang dianggap musuh.

Anda kenal Adolf Hitler, bukan? Tentu Anda tahu betul kampanyenya yang sangat anti-Yahudi berbekal seabrek tuduhan bahwa etnis Yahudi ialah penyebab kekalahan Kekaisaran Jerman dalam Perang Dunia I. Selain dengan militer, Hitler sendiri sangat pandai memukau orang dengan pidato dan agitasinya.

Di Indonesia, kecemasan terhadap fasisme agama masih ada. Lebih-lebih selama dikotomi mayoritas-minoritas masih diembankan dalam DNA masing-masing rakyatnya.

Aliran politik para cendekiawan dengan ialah politik kemanusiaan. Berbagai latar belakang yang mereka miliki adalah untuk membantu sesama mereka yang masih tertindas dalam bentuk apa pun. Tidak semua cendekiawan menempuh cara yang sama sebagaimana penindasan tak mesti berbentuk konflik kelas sosial yang serupa.

Salah satu tugas para cendekiawan ialah menjadi guru bagi bangsanya. Dengan spirit kemanusiaan itulah mereka dituntut untuk senantiasa menyebarkan ajakan untuk berpikir kritis agar tidak disesatkan oleh demagog dari bangsanya sendiri. Jangan sampai rakyat cuma jadi batu loncatan atau pelumas bagi para elit politik untuk asal berkuasa.

Apakah cendekiawan selalu berpendidikan tinggi? Tidak. Akan tetapi, mereka toh tetap lapisan yang beruntung karena mereka dapat memiliki kemampuan untuk berpikir kritis melalui segala akses terhadap ilmu dan pengetahuan. Ini penting mengingat banyaknya di Indonesia masih banyak orang yang masih terbebani oleh kemiskinan.

Seorang Y.B. Mangunwijaya yang arsitek dan budayawan mendampingi masyarakat bantaran Kali Code yang hendak digusur dengan cara membangun lingkungan mereka menjadi tertata dan menjadi indah dengan rumah berbahan bambu.

Sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan residen Multatuli pun dapat disebut cendekiawan dengan gagasannya yang tajam melahirkan novel penderitaan rakyat yang tertindas oleh imperialisme penjajah lewat Tetralogi Buru (Toer) dan Max Havelaar (Multatuli). Pembaca diajak untuk melesat pada prinsip yang menolak segenap bentuk eksploitasi manusia oleh manusia apa pun selubungnya, khususnya oleh feodalisme masyarakat tradisional.

Contoh-contoh yang diberikan di atas bukan untuk menegaskan bahwa seorang cendekiawan sepantasnya emoh terhadap isu-isu politik kekuasaan di negaranya sama sekali. Sama sekali tidak.

Justru lebih tepatnya, di saat politik kekuasaan memecah belah dan mengotak-ngotakkan, cendekiawan yang jadi suri teladan akan bergerak melampaui kotak-kotak tersebut. 

Semangat kemanusiaan ialah semangat berbela rasa, semangat yang digerakkan oleh nurani yang terusik melihat sesamanya terlena dengan ujaran hampa “kaum akar rumput”, yang tak pernah keluar dari tanah dan menatap cakrawala. Nurani inilah yang menghubungkan insan dengan insan yang lain sebagai saudara.

Tak heran jika para cendekiawan tak hendak hadir langsung di tengah pusaran politik kekuasaan alias politik praktis. Saya secara pribadi ragu bila cendekiawan akan sungguh mencoblos calon yang tersedia bila memang pasangan capres-cawapres yang ada tak mampu mengakomodasi idealisme humanisme mereka.

Baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek, independensi pikiran harus berkompromi dengan berbagai kepentingan kaum oligarkh atau kaum aristokrat. Siapa yang dapat menjamin mereka tak kehilangan idealisme kemanusiaannya akibat terlalu banyak berkompromi dengan para penguasa?

Oleh sebab itu, keberadaan para cendekiawan yang benar-benar mengabdi pada kemanusiaan amatlah dibutuhkan oleh bangsa ini sepanjang perjalanannya. Cendekiawan yang tak terkooptasi oleh pamrih apapun, yang benar-benar “netral”.

Pertanyaannya, masihkah ada cendekiawan yang demikian itu, yang menjadi jangkar bagi kaum papa?