Di China, ada aturan yang sangat aneh, seperti contoh pemerintah China melarang warga negaranya yang tidak dapat dipercaya dikarenakan melanggar hukum bepergian keluar kota. Saya pun jadi berpikir, negara China memang tempatnya orang-orang aneh, serta peraturan yang sangat aneh pula, dan ini baru hal yang paling kecil saja.

Banyak orang berpikir, negara China gudangnya orang-orang aneh, namun bagi saya hal tersebut wajar di negara dengan populasi terbanyak di dunia. Walaupun begitu, tidak hanya di China saja. Contoh lain seperti di Korea Utara, warganya tidak boleh menamai bayi mereka yang baru lahir dengan nama Kim Jong Un. Bila kedapatan menggunakannya, maka warganya wajib mengganti nama bayi tersebut.

Saya pun sempat berpikir, bahwa memang sudah tabiatnya negara Komunis itu aneh dan tidak masuk akal. Akan tetapi, pikiran saya ternyata salah, bahkan negara yang berhaluan liberal demokrasi pun ada juga yang membuat peraturan yang menurut saya sangat aneh.

Contohnya, di Amerika Serikat, tepatnya di Massachusetts di mana warganya diwajibkan mandi sebelum tidur, kalau ketahuan melanggar, bisa kena  pidana. Jadi sama saja, baik negara demokrasi maupun otoriter, ada juga aturan yang tidak masuk akal.

Kendati demikian, ada perbedaan yang mencolok antara negara demokrasi dengan negara otoriter. Kalau di negara demokrasi, kita bisa memprotes, bahkan menggugat kebijakan pemerintahnya jika kebijakan tersebut tidak cocok dengan warganya, dengan berbagai cara apa pun bentuk protesnya, asal tidak menyalahi tata tertib yang berlaku. 

Seperti misalnya, ada lubang besar di tengah jalan yang tidak ditambal oleh pemerintah, bisa saja warganya memprotes dengan cara memancing di lubang tengah jalan tersebut. Ada juga demo mengenai isu konflik Palestina-Israel, warganya menggunakan kostum Avatar sebagai bentuk menyampaikan suara.

Kalau di negara otoriter? Jangan berharap dapat menemukan demo/protes dengan beragam keunikan. Jangankan untuk berdemo, minta izin untuk demo saja sudah langsung ditangkap oleh aparat. 

Dalam kondisi sekarang, apalagi di musim pandemi ini, masyarakat menganggap pemerintah sekarang lebih cenderung ke otoriter, namun saya sempat berpikir, apa pemerintah sekarang mau tidak mau harus bersikap otoriter untuk meredam Covid-19?

Saya pun bertanya-tanya. Pertama, apakah negara otoriter sukses dalam meredam pandemi ini? Kedua, apakah negara makin cenderung otoriter dalam meredam pandemi? Dan terakhir, bagaimana dengan di Indonesia sendiri?

Kita jawab dulu pertanyaan pertama, apa iya untuk meredam pandemi ini pemerintah harus bersikap otoriter? 

Seperti di China yang sudah sukses meredam Covid-19, bahkan warganya sudah berpesta pora merayakan kemenangan ini. Jadi, saya menganggap bahwa kesuksesan China untuk meredam covid-19 ini merupakan keberhasilannya pemerintah setempat yang otoriter. 

Berbeda dengan negara yang dijuluki “Rajanya” demokrasi liberal seperti Amerika Serikat, yang di mana, baik pemerintah, politisi dan warga negaranya sibuk berantem sendiri-sendiri. Bahkan, warga Amerika yang anti lockdown malah berkelahi dengan tenaga kesehatannya.

Dari sini saya dapat menyimpulkan, apakah negara demokrasi selalu lebih unggul? Jawabannya tidak. Namun banyak yang berpikir demikian karena hanya contoh antara Amerika dan China saja.

Meskipun banyak yang menganggap juga, bahwa dipimpin dengan pemerintahan otoriter, hidup makin enak dan teratur. Tapi tidak juga, negara otoriter juga banyak parahnya, seperti contoh, di China, pemerintahnya melacak warga negaranya menggunakan skor untuk meredam pandemi; makin skornya kecil karena banyak melanggar protokol kesehatan, maka makin dibatasi juga aktivitas warga negaranya.

Dari contoh tadi, saya menganggap bahwa negara demokrasi lebih gagap dalam meredam virus korona. Contohnya di Indonesia, tenaga kesehatannya justru diusir oleh warga karena membuat takut.

Akan tetapi, apakah semua negara otoriter penanganan virus korona lebih bagus dari negara demokrasi? Jawabannya tidak juga. 

Memang, ada negara otoriter yang tanggap menangani pandemi covid seperti Vietnam dan Singapura. Tetapi, ada juga yang berantakan, seperti Iran. Begitu juga negara demokrasi yang tanggap meredam pandemi ini seperti Korea Selatan dan Taiwan yang merupakan salah satu negara tersukses meredam virus covid di dunia.

Pertanyaan kedua, apakah benar negara makin cenderung otoriter dalam meredam virus korona? 

Menurut The New York Times, negara-negara perlu untuk memegang kontrol dalam penyebaran virus, seperti di Hongaria, di mana Perdana Menterinya sendiri membuat kebijakan untuk mengurangi kontrol di parlemen. Hal ini juga sama persis yang terjadi yang ada di Kamboja dan Filipina. Dari sini dapat disimpulkan bahwa negara demokrasi pun lebih cenderung ke arah otoriter demi mengatasi pandemi ini. 

Akan tetapi, hal tersebut secara perlahan dapat memengaruhi kehidupan bagi warga negaranya, seperti contoh kebebasan ekspresi, seperti kasusnya di Thailand yang di mana warganya dilarang untuk mengkritik kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah ini, bahkan bisa diseret ke meja hukum. Hal ini sama persis di Jordan dan Mesir.

Bagi warga negara yang tinggal di negara demokrasi, menganggap bisa jadi alasan penanganan covid ini merupakan bentuk pembungkaman protes. Seperti di Aljazair yang di mana warga negaranya dilarang oleh pemerintah turun ke jalan untuk melakukan reformasi politik dengan dalih pencegahan covid-19.

Dan terakhir, bagaimana dengan di Indonesia? 

Menurut LP3S dari CNN Indonesia (04 Juni 2010), Indonesia sudah memenuhi kriteria negara otoriter. Adapun ciri-cirinya adalah komitmen yang lemah terhadap aturan demokrasi, penyangkalan legitimasi lawan politik, toleransi terhadap kekerasan, dan pembatasan kebebasan sipil.

Berbicara mengenai kebebasan pendapat, saya pribadi sendiri mendukung adanya kebebasan untuk berpendapat. Ya, kebebasan pendapat juga harus selektif juga untuk memberikan informasi. Jika tidak selektif, maka hoaks makin banyak. Bahkan, orang cerdas dan berpendidikan tinggi pun terkadang termakan informasi hoaks. 

Menurut saya, setiap warga berhak untuk bebas dalam berpendapat. Akan tetapi, yang memberikan informasi harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disebarkan. 

Memang harus saya akui, level demokrasi di Indonesia sekarang mencapai titik terendah. Namun tidak separah dengan Korea Utara, semua kehidupan warga negaranya dikontrol penuh oleh negara.

Untuk meredam wabah korona ini, menurut saya, pemerintah harus kontrol penuh terhadap warga negaranya, serta kebijakannya sebaiknya satu arah. Karena, banyak dari para ahli hingga masyarakat yang mengkritik penuh pemerintah Indonesia yang sejak awal pemerintah Indonesia menyepelekan adalah pandemi covid-19. 

Ditambah lagi, kualitas oposisi yang seharusnya sebagai garda depan dalam meluruskan kebijakan pemerintah sekarang,

Jadi kesimpulannya, negara dengan pemerintahan otoriter tidak terbukti terlalu bagus, karena baik otoriter maupun demokratis ada sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baik negara otoriter ialah sangat mudah mengatur warga negaranya, sehingga warga tersebut patuh semua dengan pemimpin mereka sehingga pandemi di negara tersebut mudah diatasi.

Sementara sisi buruknya ialah pemerintah terlalu berlebihan dalam hal membuat peraturan yang tidak masuk akal untuk warga negaranya. Dengan adanya wabah ini, negara cenderung menjadi lebih tertutup dan mengurangi kebebasan terhadap warga negaranya. 

Terakhir, pemerintah seharusnya berani memberikan kebijakan yang tidak populer, serta oposisi juga harus memberikan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam meredam pandemi ini.