Kita awam mendengar jika kepentingan pebisnis telah mencengkeram partai-partai politik kita dengan teramat kuat. Ada banter antara pembuat kebijakan dengan pebisnis-pebisnis kita, di mana pebisnis memberikan modal finansial untuk politisi kita untuk mencapai kedudukannya di pemerintahan dan sebagai imbalan politisi yang berkuasa akan memberikan kemudahan dalam berusaha bagi pebisnis yang mendukung mereka tersebut.

Saat ini, dalam konteks yang aktual mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, pernyataan tersebut valid. Ada dua kelompok yang saling bersitegang di tengah keriuhan dan perdebatan atas pengesahan undang-undang ini, yakni antara kelompok liberal ekonomi yang berkeinginan membuka pasar Indonesia dengan melonggarkan regulasi dan menurunkan upah buruh sebagai usaha menarik investor dan kelompok nasionalis ekonomi yang berkeinginan untuk keberpihakan negara atas pengusaha-pengusaha lokal dan melindungi kepentingan usaha lokal atas investasi asing.

Jelas model kelompok pertama ini adalah Tiongkok. Bukan berarti kelompok pertama ini komunis, hanya saja mereka bersimpati atas kebijakan ekonomi Tiongkok yang berhasil membawa negara itu menjadi negara maju hanya dalam waktu sekitar 20 tahun. 

Upah buruh Tiongkok yang murah merupakan keuntungan kompetitif (competitive advantage) bagi mereka karena tidak adanya serikat buruh yang independen dan oposisi politik atas partai komunis. Inilah yang mengundang perusahaan-perusahaan asing membanjiri Tiongkok untuk membuka pabrik-pabriknya, meski di beberapa daerah tertentu saja. 

Situasi yang sama terjadi di Korea Selatan antara 1970an dan 1980an di mana rezim militer membabat habis serikat-serikat buruh independen.

Sementara, kelompok kedua adalah bagian dari tren global sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2016. Mereka menginginkan usaha-usaha dalam negeri terlindungi dari membanjirnya produk-produk impor yang kadang memiliki harga jauh lebih murah. 

Sejak Trump menjabat, nasionalisme ekonomi berkembang dengan pesat di Amerika Serikat. Pajak diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sementara cukai untuk produk impor ditingkatkan. Hal ini mendorong terbukanya lapangan kerja dalam negeri bagi masyarakat kelas bawah Amerika. Inilah model yang diinginkan kelompok nasionalis ekonomi di Indonesia.

Terlepas dari kebijakan ekonomi saat ini, Tiongkok tetap negara sosialis dan Amerika Serikat tetap negara kapitalis. Pemerintah Tiongkok tetap memberikan program keamanan sosial terhadap masyarakatnya dengan menggunakan keuntungan dari BUMN-BUMN mereka untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakatnya, seperti di pendidikan dan kesehatan. 

Sebaliknya, pemerintah Amerika Serikat terus memotong program jaminan kesehatan nasional mereka dan membuat banyak masyarakat mereka yang tidak terjamin kesehatannya. 

Di Tiongkok, negara tetaplah segalanya bagaikan Tuhan yang Maha Kuasa dan di Amerika Serikat, orang tetap makan orang. Tidak ada yang berubah.

Kemudian, ke mana kita harus menuju? UU Cipta Kerja dengan jelas memperkuat kekuasaan pebisnis, baik nasional maupun asing, dalam tawar-menawar upah (wage bargaining). Baik buruh dan pebisnis nasional tidak suka dengan kebijakan ini, meski dengan alasan yang berbeda. 

Tentu protes-protes partai-partai seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera seperti saat rapat paripurna pengesahan undang-undang tersebut bukan karena mereka pro-buruh, tapi karena mereka mengambil posisi nasionalisme ekonomi, demi kepentingan pengusaha nasional, terutamanya yang mendukung partai-partai tersebut.

Di sini kita harus hati-hati. Oposisi terhadap undang-undang ini harus dikenali motifnya. Jangan-jangan beberapa yang menentang undang-undang ini hanyalah pendukung nasionalisme ekonomi ala Amerika Serikat era Trump. 

Tentu menyuarakan penentangan yang sama seperti kaum buruh terkait beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja akan menempatkan suatu kelompok sebagai pahlawan. Tapi, apakah nasionalisme ekonomi saja sudah cukup? Apakah kaum buruh, tani, dan mahasiswa sudah cukup menentang undang-undang ini atas nama nasionalisme ekonomi?

Seberapa indahnya jargon dan janji nasionalisme ekonomi tidak akan cukup bagi rakyat pekerja kita. Pertentangan antara kelompok liberalisme ekonomi dan nasionalisme ekonomi hanyalah pertentangan antara kepentingan-kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan rakyat pekerja. 

Kedua model tersebut sangat tidak berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat kita, karena buruh akan selalu berada di luar pertentangan politik tersebut. Buruh hanya akan jadi spektator, kelompok penyemangat, yang menjadi alat permainan politik kelompok-kelompok tersebut, tanpa pernah memiliki keterwakilan dan kekuasaan dalam penentuan kebijakan politik dan ekonomi.

Sehingga, kita memerlukan keinsafan agar momentum gerakan rakyat pekerja kita di Oktober yang agung ini tidak dibajak oleh partai-partai pebisnis demi elektabilitas mereka. Kita tidak perlu pergantian kekuasaan karena pergantian pemimpin negara dan partai pemerintah kadang tidak berdampak banyak akan nasib masyarakat. 

Kapan dalam sejarah kita yang 75 tahun berlalu ini hal itu pernah terjadi? Tidak ada. Harus ada pencapaian yang realistis bagi gerakan-gerakan rakyat yang progresif ke depannya dan diperlukan tujuan yang nyata.

Untuk itu, alih-alih mendorong pada sosialisme negara ala Tiongkok atau nasionalisme ekonomi ala Amerika, kita harus mengambil jalan tengah dengan penerapan demokrasi ekonomi yang seluas-luasnya. Pasar harus dibuka seluas-luasnya dan deregulasi harus dilakukan supaya setiap orang memiliki kesempatan usaha. Pasar harus menjadi milik semua, kecuali untuk sektor-sektor yang amat penting harus dikuasai oleh negara, meski tidak perlu seratus persen.

Kemudian, peran negara dalam penentuan kebijakan ekonomi harus diperkecil, namun peran serikat-serikat dan koperasi-koperasi harus diperluas sebesar-besarnya. Serikat harus memiliki kekuatan dalam tawar-menawar kolektif (collective bargaining) untuk melindungi pekerja kita dari eksploitasi-eksploitasi pebisnis baik nasional maupun asing. 

Nasionalisme ekonomi tidak boleh bermain di sini, karena kapitalis entah dari orang kita atau orang luar tetap saja kapitalis. Watak mereka sama, ketamakan mereka tidak ada bedanya.

Perundangan nasional kita harus memperkuat otonomi serikat-serikat pekerja dalam menentukan upah mereka sendiri, alih-alih digembosi. Harus ada hak mogok, hak menerima upah dalam pemogokan dan hak untuk perlindungan dari PHK. 

Jika perlu kita seharusnya meniru sistem penentuan bersama (co-determination/mitbestimmung) yang diterapkan di Jerman sekarang dimana perwakilan serikat memiliki keterlibatan dalam penetapan kebijakan perusahaan-perusahaan masing. Peran negara harus direduksi dalam perlindungan hukum atas hak-hak pekerja, seperti dalam mediasi perselisihan industrial atau dalam pelarangan sistem alih daya (outsourcing).

Pada akhirnya, biarkanlah urusan undang-undang yang sedang diributkan saat ini tetap menjadi urusan rumah tangga rakyat pekerja itu sendiri. Jangan sampai kepentingan-kepentingan politik pebisnis yang bersengketa menunggangi kepentingan buruh, karena pada akhirnya janji-janji itu akan selalu berakhir sekadar janji. 

Martabat bangsa hanya akan terjaga jika martabat pekerja kita dihormati terlebih dulu. Apa gunanya slogan-slogan nasionalistis jika ujung-ujungnya pekerja hanya beralih dari mulut harimau (kapitalis asing) ke mulut buaya (kapitalis nasional)?

Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her (Mereka sudah bosan dengan janji-janji, karena janji-janji itu tidak akan mengenyangkan mereka). Es kann die Befreiung der Arbeiter nur, das Werk der Arbeiter sein (Pembebasan kaum pekerja itu hanya mungkin terjadi sebagai hasil dari usaha pekerja itu sendiri).