Indonesia akhir-akhir ini, boleh dikatakan sebagai negara paling ramah buat para koruptor. Bagaimana tidak? Para pelaku KKN, yang masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa itu, seolah mendapat perlakuan istimewa dihadapan hukum dan negara.

Hal terbaru, yang membuat kita semua kebingungan akan jalan panjang pemberantasan korupsi di negeri ini adalah, vonis yang diterima oleh Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial kita, yang terbukti secara sah dan meyakinkan, menerima suap pengadaan Bansos (bantuan sosial) Covid-19 daerah Jabodetabek, senilai 32, 4 miliar rupiah, menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Vonis yang dijatuhkan hakim memang masuk kategori “berat”, karena dihukum 12 tahun penjara. Tapi, itu termasuk ringan, karena jika kita ikuti pernyataan KPK sejak penangkapan Juliari, selalu berubah-ubah. Awal penangkapan, KPK menyatakan bahwa tersangka boleh saja dihukum mati, karena melakukan tipikor saat pandemi begini. Selang beberapa waktu kemudian, KPK kembali berujar, ancaman hukuman penjara seumur hidup bagi Juliari. Tapi, saat pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK, Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara. Terus menurun, seperti jalan dari Berastagi menuju kota Medan.

Vonis hakim memang lebih berat 1 tahun daripada tuntutan Jaksa, tapi, yang sedang hangat menjadi perbincangan netizen dengan segala ke-mahabenaran-nya saat ini adalah, perihal keuntungan yang didapat Juliari, jika menukil dari pernyataan Jaksa, bahwa beliau secara sah menerima suap dan merugikan negara senilai 32,4 miliar rupiah.

Saat pembacaan vonis, selain hukuman penjara 12 tahun, Juliari juga didenda 500 juta rupiah, dan wajib membayar uang pengganti senilai 14,5 miliar rupiah. Kalau ditotal, junlah uang yang harus disetor Juliari kepada negara adalah senilai 15,5 miliar lagi.

Bukankah ada sisa 16,9 miliar lagi? Kalau itu ada pada Juliari, untung banyak dong.. kata seorang netizen menimpali berita vonis itu.

Siapa sih yang gak mau dipenjara 12 tahun, pas keluar jadi miliarder? Kata netizen lainnya.

Belum lagi, kamar penjaranya bisa saja mewah dengan fasilitas lengkap, terus bisa keluar jalan-jalan kayak papa setnov, kata netizen lainnya menimpali.

Kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat kita, seakan telah memudar. Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi akibat ulah para penegak hukum itu sendiri.

Pinangki Sirna Malasari, dipotong hukumannya, dari yang semula 10 tahun penjara, menjadi 4 tahan saja. JPU pun tidak melakukan kasasi ke MA, alasan yang dikemukakan pun tidak masuk akal, bahwa Pinangki memiliki anak yang masih balita, pun bahwa ia seorang wanita yang mana hak nya harus dilindungi. Kalau memakai logika ini, kenapa vonis kepada Angelina Sondakh, berbeda? Apa karena berbeda sosok “Hakim” nya? Seorang ibu di Aceh, tepatnya Loksukhon, bahkan membawa balitanya kepenjara karena tersangkut UU ITE, kenapa Pinangki seolah istimewa?

Lain pinangki, lain lagi Setya Novanto. Saat sudah dieksekusi ke Lapas (lembaga pemasyarakatan) pun, ia pernah tertangkap kamera sedang berbelanja perabotan. Fotonya didalam Lapas dengan 2 smartphone dihadapannya pun, beredar ramai dijagat maya. Dulu, ada Gayus Tambunan, yang sempat-sempatnya nonton tenis di Pulau Bali.

Separah itukah wajah hukum kita saat ini, yang berhasil dikangkangi oleh para koruptor?

Yang membuat kita semua mengernyitkan dahi, atas vonis Juliari beberapa waktu lalu adalah, saat mendengar alasan hakim tentang hal yang meringankan hukuman Juliari, yakni karena Juliari dan keluarganya sudah menderita akibat cacian publik, sudah dihina oleh masyarakat sebelum vonis dijatuhkan.

Coba resapi kalimat itu, dan mari bertanya beramai-ramai; sebenarnya hakim dipihak siapa? Rakyat yang seharusnya menerima bansos secara utuh, atau keluarga Juliari P. Batubara?

Vonis itupun berlaku sepenuhnya, jika dan hanya jika, Juliari tidak mengajukan banding. Jika ia mengajukan banding, mungkin, ia akan seberuntung Pinangki, yang masa tahanannya dipotong lebih dari setengahnya.

Melihat “lucunya” upaya bangsa kita dalam memberantas korupsi dinegara ini, saya khawatir bahwa suatu saat nanti, menjadi seorang koruptor adalah sebuah profesi baru. Dipenjara sekian tahun, keluar jadi miliarder. Kalau hanya demikian, tidak ada yang takut lagi dengan tindak pidana perbuatan korupsi.

Dikutip dari laman mediaindonesia.com, di Tiongkok, jika terbukti mengkorupsi uang negara lebih dari 100.000 yuan, atau setara 215 juta rupiah saja, maka hukumannya adalah hukuman mati. Di Malaysia, koruptor akan dihukum gantung. Di Vietnam, koruptor pun dihukum mati, kecuali bagi seorang wanita hamil atau wanita yang memiliki anak dibawah 36 tahun, hukumannya diganti dengan penjara seumur hidup. Dan di Taiwan, koruptor yang mencuri uang dari dana bantuan bencana alam, akan langsung dieksekusi mati.

Mengerikan, bukan? Memang, ada negara yang tidak menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para koruptor, tapi, hukuman yang diberikan jelas akan membuat sikoruptor terkucil, minder, atau bahkan menderita seumur hidup. Di Korea Selatan, koruptor bahkan dikucilkan oleh masyarakat, termasuk keluarganya sendiri. Di Jepang, koruptor tidak sempat dadah-dadah dengan rompi ala orange didepan kamera, karena mereka malu dan menganggap itu aib, dan langsung harakiri.

Ketegasan dan ngerinya hukuman yang diberikan kepada koruptor bukan tanpa alasan, karena jika tidak demikian, maka korupsi akan terus merajalela, dan menggembosi keuangan negara. Kalau tidak dihukum dengan berat dan tegas, siapa yang takut hukuman penjara karena korupsi? Toh, hidupnya suatu saat nanti bisa sejahtera.

Boleh jadi Komisaris Utama, atau, seperti wacana yang sedang ramai beredar, bahwa para eks-koruptor akan dijadikan penyuluh anti korupsi.

“Kami berharap, sebetulnya kalangan koruptor ini yang selektif tentunya. Tidak sembarangan orang yang bisa melakukan ini. Kami ingin bisa sharing disitu. Belajar dari mereka, kenapa mereka bisa sampai begitu, apa akibatnya yang mereka rasakan, pada saat mereka mulai jadi tersangka saja, apa yang terjadi pada dirinya, keluarganya, sosialnya, dan seterusnya” ujar Wawan Wardiana, Plt Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, yang disiarkan langsung oleh Instagram KPK.

Apa yang mau dipelajari dari para eks Koruptor? Ngusir tikus kok nyuruh tikus? Jangan bilang, saat ini kita tengah menghormati pada koruptor dan eks koruptor di negara ini..