Konflik dan ketegangan sekularisme ekstrem terhadap agama-agama yang terjadi di Prancis memang bukanlah hal baru. Di negera itu, ketegangan sekularisme sebagai ideologi negara dengan identigas agama; baik Kristen, Yahudi, dan Islam, telah terjadi bahkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Dalam sejarahnya, Prancis memang memiliki hubungan intim dengan agama. Sebelum revolusi Prancis, pengaruh agama mendominasi hampir seluruh aktivitas kehidupan di negara itu, termasuk soal politik dan mengatur sistem kenegaraan. Bahkan pasca revolusi Prancis, negara tersebut belum benar-benar bisa melepaskan diri dari dominasi Gereja. Baru pada tahun 1905 M, Prancis secara resmi memberlakukan ideologi sekuler dan membuang jauh-jauh pengaruh agama di ruang publik politik.

Harus diakui bahwa Prancis memang memiliki masalah dengan agama. Mula-mula, Prancis berurusan dengan agama Kristen lantaran agama tersebut yang paling mendapat dampak dari ideologi sekuler. Namun, lama kelamaan masyarakat menyadari bahwa ideologi sekuler memang sangat diperlukan di tengah perkembangan politik, sosial, dan budaya.

Apa yang belum lama ini terjadi di Prancis tentang konflik negara dan Islamisme haruslah dilihat dalam konteks sejarah yang panjang. Islamisme di sini bukanlah dipahami sebagai ajaran Islam yang baku dan diamalkan oleh segenap umat Islam. Islamisme lebih merupakan ideologi politik keagamaan yang berusaha menghadirkan Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai gerakan politik.

Biasanya, Islamisme lebih dekat dipahami sebagai gerakan radikal dan mencoba memperjuangkan aspirasi Islam dengan cara-cara yang keras. Artinya, apa yang ingin dilawan oleh Prancis melalui sekularisme bukanlah Islam atau umat Islam itu sendiri, tetapi sekolompok umat yang mengatasnamakan Islam, tetapi memperjuangkannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Prancis, Immanuel Macron, bahwa Prancis menentang sparatisme Islam. konsep sparatisme ini juga bukan sebuah kelompok yang ingin membuat kekuasaan tandingan atau ingin merebut kekuasaan negara. Sparatisme Islam lebih merupakan sekelompok orang yang membangun nilai-nilai sendiri dan menentang sistem negara yang sah, bukan ingin mendirikan negara sendiri.

Dalam konteks inilah, Prancis yang menjunjung tinggi nilai-nilai sekuler memiliki kewajiban untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tidak dirusak oleh sekelompok orang yang merasa membawa misi kebenaran sendiri yang sejatinya merusak dan membuat negara tidak aman.

Sebelum beranjak lebih jauh, ada baiknya di sini dijelaskan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan sekularisme Prancis dan apakah Islamisme menghambat sekularisme Prancis? Di negara Prancis, sekularisme biasanya disebut dengan istilah “laicite”, istilah ini bermakna orang awam yang tidak mengerti urusan keagamaan, atau orang-orang yang bukan berasal dari kependetaan. Lawannya adalah orang-orang religius yang berasal dari gereja.

Melalui istilah inilah, Prancis membangun sebuah tatanan kenegaraan yang bebas dari dominasi agama apapun. Penerapan laicite ini salah satunya disebabkan oleh trauma panjang dominasi agama terhadap negara. Masyarakat Prancis pada umumnya sudah muak dengan pengaruh agama dalam urusan apapun. Agama dianggap lebih menghambat kemajuan daripada memperlancar kemajuan. Sehingga menjadi penting untuk memisahkan antara agama dan negara.

Dalam perkembangannya hingga akhir abad ke-20, sekularisme Prancis boleh dibilang telah berlajan dengan mulus. Namun demikian, sejak kedatangan para imigran muslim, Prancis merasa terancam dengan seluruh nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ini bisa dipahami mengingat para imigran ini rata-rata beragama Islam, mereka datang dari negara-negara Islam yang memiliki kultur kebudayaan yang berbeda sekali dengan Prancis.

Akibatnya, banyak di antara para imigran ini yang susah sekali beradaptasi di Prancis. Sebagian dari mereka mencoba mempertahankan ideologi Islamisme yang mereka bawa yang akhirnya, ketika dibenturkan dengan sekularisme Prancis, mereka makin ekstrem dan ada pula yang terjatuh pada tindakan terorisme.

Bagi Prancis, orang-orang imigran yang susah menyesuaikan diri akan sangat menjadi ancaman bagi Prancis. Di satu sisi negara tidak mau ikut campur pada urusan agama para imigran, tapi di sini lain ada kekhawatiran bahwa ideologi keagamaan yang mereka bawa akan membawa ancaman bagi negara Prancis.

Ini bukan dalam arti bahwa Islam akan menjadi ancaman bagi sekularisme Prancis, tapi lebih pada orang-orang yang susah beradaptasi dengan negara barunya tersebut. Ketika mereka susah beradaptasi, mau tidak mau mereka akan tetap mempertahankan ideologinya, ketika ideologi itu dipertentangan dengan sekularisme Prancis, maka akan terjadi konflik dan pertentangan.

Masalah seperti ini, bila tidak ditangani dengan baik, maka sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Artinya, Prancis seharusnya berhenti untuk acuh tak acuh terhadap agama. Ideologi apapun yang negara anut, mereka sepatutnya memiliki kesadaran penuh terhadap agama rakyatnya atau orang-orang yang datang ke negera tersebut.

Karenanya, solusi terbaik atas konflik negara dan agama harus berangkat dari pengembangan wawasan baru dan konsensus secara global. Maksudnya, harus ada kesadaran dari warga negara untuk saling memahami agama satu sama lain agar kesadaran toleransi dan menghormati agama lain bisa tumbuh sumbur. Menjadi tidak ada artinya bila seseorang menganut sekularisme secara luhur, tapi tidak mampu menghormati agama lain.

Kebebasan berpendapat memang sangat diperlukan, bahkan nyaris menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang plural. Tetapi, sebagaimana dalam sistem demokrasi, kebebasan mesti ada batasnya. Kebebasan yang sebebas-bebasnya justru menyalahi aturan demokrasi itu sendiri. 

Sekularisme, sebagai sistem yang di dalamnya demokrasi menjadi inheren, akan menjadi rusak dan ternodai bila tak bisa memahami batasan tentang kebebasan, lebih-lebih tidak mengerti cara bagaimana menghormati orang lain.